MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 25 Mei 2021 10:40
KPK Sudah Tak Berdaya Lagi

Oleh: Aldi P

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

 

Polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus dibicarakan, mulai proses penyelidikan hingga proses penetapannya tak luput dari sorot mata masyarakat. KPK dianggap sudah berbeda dengan yang dahulu karena perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang terbaru dianggap melemahkan KPK. Banyak isi undang-undang tersebut dianggap masyarakat banyak cela untuk para koruptor terbebas dari jerat korupsi.

Makin ke sini KPK makin tak berdaya dengan perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Masyarakat akhirnya menaruh rasa kecewa kepada KPK karena dianggap kurang cepat menangkap narapidana koruptor, sehingga menimbulkan beberapa polemik. Di antaranya, bocornya informasi penggeledahan sebagai salah satu bukti bahwa prosedur KPK rentan karena terlalu banyak cela dalam penindakan korupsi.

KPK sudah kehilangan kepercayaan dari kalangan masyarakat, bukan hanya trust, tapi sudah tak garang seperti dahulu. Guru besar seluruh Indonesia pun bereaksi atas KPK karena dianggap terlalu lemah dalam penindakan sebagai penegakan hukum korupsi di Indonesia. Niat di awal dalam perubahan KPK ialah penguatan untuk KPK. Namun, faktanya dari substansi, justru KPK makin tak berdaya. Mulai adanya regulasi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan izin Dewan Pengawas KPK tapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tak perlu izin dari Dewas Pengawas KPK, peralihan status kepegawaian KPK yang menjadi ASN diduga merupakan upaya menghilangkan independensi KPK, dan diduga tes wawasan kebangsaan sekitar 75 pegawai KPK yang senior dianggap tak lulus pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan tersebut diduga juga tak relevan dari doa qunut dan lain-lain.

Permasahan baru akan terus muncul seiring waktu karena KPK dalam revisi terbaru Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Sekali lagi masih banyak celah, sehingga dalam hal penindakan pun, sudah kelihatan dengan jelas begitu tak tegas dan tak memberikan efek jera untuk ke depannya. Uji formal yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang dilakukan dari sembilan hakim, hanya satu yang mengabulkan, yang biasa disebut dissenting opinions yaitu Hakim Wahiduddin Adams bahwa kecilnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang hingga waktu yang cukup singkat dalam pembentukan. Dengan perbedaan satu hakim mahkamah konstitusi tersebut, membuat masyarakat makin yakin ada yang tak beres dalam pembentukan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditambah dengan adanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga “bekerja sama” oleh oknum-oknum untuk memberhentikan perkara korupsinya. Oknum penyidik tersebut dianggap saat mengikuti tes masuk pegawai KPK memiliki nilai di atas rata-rata, tapi itu semua tak menjamin karena komitmen, integritas, dan professionalitas yang diharapkan saat melakukan tugas dalam penindakan korupsi.

Jadi, dengan polemik yang terus dirasakan oleh KPK, partisipasi masyarakat, jurnalis dan akademisi, jadi kunci dalam mengawasi lembaga antirasuah ini. Mengapa demikian? Sebab, dengan tiga elemen tersebut, KPK merasa ada yang mengawasi, sehingga dalam penindakan akan terus berhati-hati dan tak akan ditutupi, dengan keterlibatan jurnalis sebagai sarana informasi masyarakat untuk menilai kinerja KPK. Diharapkan KPK tak “main-main” dalam kinerjanya untuk mencegah dan menindak para koruptor di Indonesia. Secara kelembagaan, KPK masih ada tapi secara substansi sudah tak berdaya. (rdh/k16)

 


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 10:15

Banjir Memang Bukan Preman

Pernyataan menarik diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika menjadi…

Rabu, 15 September 2021 12:54

Ketika Bupati Menerima Honor Makam Covid-19

Dewi MurniPraktisi Pendidikan di Balikpapan Jagat maya pemberitaan nasional gaduh…

Selasa, 14 September 2021 11:22

Banjir Melanda Benua Etam

HAkhmad Sirodz     Ketua Takmir Masjid Nuruz Zaman Loa Bakung  …

Senin, 13 September 2021 13:43

Kunci Sukses Pembangunan IKN

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Jumat, 10 September 2021 13:13

Sehat, Kuat, dan Olahraga

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 10 September 2021 12:32

Eksistensi Radio di Pusaran Kompetisi

Andi Muhammad Abdi Komisioner KPID Kaltim     Genap 76…

Kamis, 09 September 2021 10:36

Asa Pariwisata Kaltim

Oleh : Siswandi, Statistisi Ahli Muda di BPS Kutai Timur  …

Selasa, 07 September 2021 10:57

Efektivitas Daring yang Dipertanyakan

Mohammad Salehudin Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda   …

Selasa, 07 September 2021 10:29

Hapus Dikotomi Kominfo dan Humas

Oleh: Abd Kadir Sambolangi SS MA, Plt Kabag Protokol dan…

Selasa, 07 September 2021 10:15

Membaca Dominasi Koalisi Pemerintah

Oleh: Miftah Faried Hadinatha Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM asal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers