SAMARINDA- Kemunculan pandemi medio Maret 2020 membuat fiskal yang sudah disusun di tubuh APBD Kota Samarinda harus dirombak. Berbekal Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, pemkot merealokasi dan me-refocusing APBD untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Samarinda.
Sebesar Rp 350 miliar disisihkan dari pemangkasan beberapa pendanaan kegiatan fisik dan perjalanan dinas. APBD 2020 sudah tutup buku dan kini buku anggaran baru yang dikawal, para wakil rakyat menilai pemkot belum transparan ke mana saja penggunaan realokasi anggaran tahun lalu tersebut. “Ini jadi alasan pansus (panitia khusus) dibentuk. Memantau ke mana saja penggunaannya tahun lalu itu,” ucap anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rofiq yang juga ketua Pansus Evaluasi Dana Covid-19, pekan lalu.
Memang, tahun lalu, berbekal SKB dua menteri itu, pemkot bisa langsung merealokasi tanpa melibatkan dewan dari sisi penganggaran agar penanganan dan pencegahan bisa cepat ditempuh. Hal ini tentu dimaklumi. Dewan kala itu hanya menilik dari pos anggaran mana saja dana itu dicomot, lewat tugas pengawasannya. Tapi kini, sambung politikus PKS Samarinda itu, APBD sudah berganti dan mestinya penggunaan anggaran daerah tahun lalu lewat realokasi itu mesti tetap diawasi. “Apalagi tahun ini ada penambahan yang dislotkan ke pos anggaran itu sekitar Rp 100 miliar di murni (APBD 2021 yang disahkan Desember 2020),” katanya.
Pansus ini, ditegaskannya berbeda dengan pansus terdahulu yang dibentuk awal realokasi dan refocusing anggaran. Saat itu, pansus dibuat untuk memastikan mana saja pos anggaran yang terpangkas untuk menggeser peruntukan kue anggaran ke penanganan pandemi. “Sementara yang ini (pansus teranyar) dibentuk untuk memastikan apa saja yang sudah dikerjakan dengan anggaran itu,” sambungnya. Sejak pansus dibentuk awal April 2021, tim gugus tugas pemerintah belum memberikan laporan atas penggunaan dana itu.
Tak patah akal, dewan memanggil seluruh instansi yang terkoneksi secara langsung menggunakan dana realokasi tersebut. Hasilnya, anggaran yang terserap untuk penanganan selama tahun lalu hanya sekitar Rp 100 miliar. (lihat grafis) “Dissos (Dinas Sosial) dan Disdag (Dinas Perdagangan) belum. Makanya masih kami susun jadwal untuk hearing lagi dengan dua dinas ini,” akunya. Penggunaan dana realokasi tersebut terungkap tak hanya bersumber dari APBD Samarinda. Seperti Dinas UMKM dan Koperasi Samarinda justru lebih menggunakan dana realokasi pandemi yang dikucurkan provinsi. Hasil hearing dengan beberapa instansi itu memang sudah diketahui ke mana saja penggunaannya.
Namun, menurut politikus PKS Samarinda ini, laporan riil mesti disampaikan langsung tim gugus tugas. “Kan mereka leading-nya, instansi yang sudah kami panggil ini anggota saja. kami tetap berupaya panggil tim gugus tugas untuk mengomparasikan data yang sudah kami kumpulkan dari bawah ini dengan data mereka,” singkatnya. Senada, anggota pansus evaluasi dana Covid-19 Fahruddin turut menyoal ihwal anggaran penanganan pandemi ini.
Menurut dia, angka yang diusulkan dalam APBD 2021 memang bisa jadi patokan dalam menilik sejauh mana penanganan dihandel. “Angkanya kan selaras, antara yang sudah terpakai di tahun lalu sekitar Rp 100 miliar. Di APBD 2021 diusulkan serupa Rp 100 miliar karena merujuk penggunaan tahun lalu. Ke mana sisa dari realokasi tahun lalu terus kenapa hanya segitu yang bisa diserap,” urainya. Awal anggaran direalokasi tahun lalu, nilai dia, pemkot kukuh ingin dana yang disisihkan sebesar Rp 350 miliar namun nyatanya serapan tak sesuai apa yang dikoar-koarkan tahun lalu. “Selain memastikan untuk apa lagi dana yang diajukan tahun ini juga memastikan masalah kenapa serapannya rendah,” singkatnya. (ryu/riz/k15)
