SAMARINDA - Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pengabdian Masyarakat (P2KPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman melaksanakan kegiatan Pembekalan II Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 47 Tahun 2021 bertema “ Desa Tangguh Penyangga Ibu Kota Negara”, Sabtu (22/5/2021).
Ketua KKN, Kiswanto, Ph.D mengatakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Mulawarman tahun 2021 melibatkan 2.480 mahasiswa dan 68 dosen pembimbing lapangan.
Program KKN tahun ini dikelompokkan menjadi Program Utama yang menjadi kebutuhan dasar di lokasi KKN. Program Unggulan yang menjadi program wajib kelompok, dan Program Individu yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing mahasiswa dan dosen.
"Semua usulan program KKN akan dikomunikasikan dan disinergikan dengan mitra (aparatur desa dan masyarakat), mahasiswa, DPL, perguruan tinggi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Kiswanto.
Untuk merealisasikan Desa Tangguh Penyangga IKN (Ibu Kota Negara) yang dapat melaksanakan 497 program berbasis kelompok, 488 program berbasis lokasi, dan bahkan 2.548 program berbasis individu.
Lebih lanjut, Kiswanto menjelaskan SDGs Desa dan IDM (Indeks Desa Membangun) akan menjadi pertimbangan utama dalam perumusan Program Unggulan pada KKN tahun ini, sehingga harapannya KKN Universitas Mulawarman bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menuntaskan Desa Tertinggal di Kaltim.
Hadir sebagai undangan adalah para Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan seluruh mahasiswa/i peserta KKN dari berbagai Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman.
Kegiatan pembekalan ini sangat penting karena memberikan materi-materi yang nantinya akan berguna bagi mahasiswa dalam membuat program kerja KKN.
Pembekalan lanjutan ini juga bersifat wajib, sehingga seluruh peserta KKN akan diminta untuk mengisi daftar hadir, membuat resume pembekalan, mengirimkan bukti screenshoot kehadiran dan menggunakan baju almamater.
Kegiatan pembekalan digelar secara virtual dihadiri oleh Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim, Prof. Dr. Ir. H. M Aswin, MM, dan Kepala DPMPD Prov. Kaltim, H. M. Syirajuddin, S.H., MT.
Dalam paparannya, Prof Dr Ir H M Aswin mengatakan ada 6 permasalahan dihadapi dalam pembangunan di Kaltim. Yakni, tingginya ketimpangan daya saing SDM, kesejahteraan yang belum terwujud secara adil dan merata.
Kemudian, lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber berkelanjutan, belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar.
"Dan meningkatnya resiko penurunan kualitas lingkungan hidup dan tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada kedaulatan masyarakat," jelas Aswin.
Sementara itu, Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin mengatakan pihaknya meminta dukungan mahasiswa untuk melakukan pendataan SDGs berkoordinasi dengan perangkat desa setempat.
