SAMARINDA–Rencana pembangunan jaringan air baku antarkabupaten-kota di Kaltim kembali dibahas pemprov. Salah satunya lewat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional antara Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, di kawasan Marangkayu. Sinyal itu diungkapkan Sekprov Kaltim M Sa’bani, (20/5).
"Sesuai hasil rapat tadi, ada beberapa catatan menuju perumusan akhir. Sehingga dapat dibahas lagi secara teknis," katanya di Kantor Gubernur Kaltim. Menurut Sa'bani, nasib proyek ini akan bergantung pada penandatanganan nota kesepakatan yang ditargetkan tuntas akhir bulan ini. Meskipun pembangunan direncanakan pada 2023–2024, diharapkan program ini membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan air bersih di dua wilayah tersebut.
Untuk diketahui, masih banyak masyarakat yang sumber air minumnya tidak terjamin. Saat ini di seluruh Kaltim hanya 62,85 persen masyarakat yang mendapat sumber air bersih dari air leding baik meteran maupun eceran. Sementara 1,7 persen mengandalkan air hujan. Serta 78,7 persen mengonsumsi sumber air minum yang tak layak. Permasalahan air, banyak ditemui di kawasan pesisir. Tak terkecuali di Bontang.
Jika SPAM regional terbangun, maka mampu menyuplai air bersih di Kota Bontang maupun Kutai Kartanegara, terutama di Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak. Pembangunan SPAM regional ini terbagi oleh tiga pihak. Yaitu, pembangunan air baku oleh pusat, pembangunan produksi air baku menjadi air minum melibatkan pemerintah provinsi dan pelayanan produksi dan sambungan melibatkan kabupaten/kota setempat.
Usai rapat, Wawali Bontang Najirah Adi Darma berharap, program ini terbangun. Meski direncanakan masih cukup lama. Tetapi, ada yang diharapkan rakyat Bontang untuk kebutuhan air bersih. "Semoga saja ini bisa terwujud, jika perlu cepat terbangun," jelasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Aswin mengatakan, selain program rumah layak huni, Pemprov Kaltim juga menyiapkan program air bersih untuk masyarakat hingga ke rumah mereka. Program ini bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Sambungan air minum juga yang jadi kewenangan kabupaten/kota. Kita siapkan sumber air, kota/kabupaten siapkan sambungan," jelasnya. Sumber air yang telah diupayakan pemprov saat ini adalah Bendungan Marangkayu. Kasi perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR-Pera) Kaltim MZ Ikhsan mengatakan, bendungan ini merupakan proyek lama. Sudah sejak 2006 diinisiasi untuk dimulai pembangunannya. Namun, semua terkendala pembebasan lahan.
"Bendungan Marangkayu itu program ketahanan pangan dan air. Kapasitas bisa 400 liter per detik. Itu pekerjaan lama sejak 2006 dengan APBD provinsi, kami yang desain. Kami yang bangun fisik," terang Ikhsan. Manfaat bendungan pada tahap 1 bisa dirasakan pada 2023. Dari penggunaan di tahap 1 ini diperkirakan ada 650 hektare kawasan yang terlayani irigasi dari bendungan Marangkayu. Juga, layanan debit air minum yang bisa mencapai 300 liter per detik.
Sejak 2007–2020, bendungan ini sudah menelan biaya Rp 296,857 miliar. Sekitar Rp 87, 359 miliar berasal dari APBN dan sisanya APBD Kaltim. (nyc/riz/k8)
