MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 20 Mei 2021 18:29
Belajar dari Kasus Pasien di RSIA Aisyiyah Samarinda, Perbaiki SOP, Hindari Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
dr Ismid Kusasih

SAMARINDA-Standar operasional prosedur atau SOP di seluruh rumah sakit di Samarinda akan dievaluasi pemerintah kota. Ini merupakan tindak lanjut atas kasus dugaan keterlambatan pelayanan pasien karena urusan administrasi di RSIA Aisyiyah Samarinda pada Minggu (16/5).

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Samarinda dr Ismid Kusasih mengatakan, pertemuan dengan penanggung jawab rumah sakit di Kota Tepian akan digelar Jumat (21/5). Pimpinan rumah sakit masing-masing diminta menyampaikan SOP mereka. Setelahnya, SOP itu akan disesuaikan aturan yang berlaku dengan mengutamakan keselamatan warga, tanpa ada jarak antara rumah sakit dengan pasien.

"Kami sudah meminta bidang yang menangani soal ini untuk mengumpulkan data keterangan. Sebagai bentuk pengawasan dari dinas, untuk mencari solusi demi peningkatan pelayanan," ucapnya kepada Kaltim Post, Rabu (19/3).  Dia menegaskan, pengelolaan rumah sakit mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dimana SOP tata laksana pelayanan tiap rumah sakit berbeda-beda. Namun, kasus yang terjadi di RSIA Aisyiyah Samarinda awal pekan ini, diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk kembali pada satu titik penting.

Yakni mengedepankan kepentingan dan keselamatan jiwa pasien di atas alasan apapun. "Kami akan buat investigasi sendiri untuk RSIA Aisyiyah juga pelaksanaan evaluasi SOP," singkatnya. Diwartakan sebelumnya, pelayanan di RSIA Aisyiyah Samarinda dikritik Wali Kota Samarinda Andi Harun, Senin (17/5). Itu setelah wali kota menerima laporan dari keluarga pasien yang diwakili Syafaruddin. Saat tiba di RSIA Aisyiyah Samarinda pada Minggu (16/5) sekitar pukul 11.34 Wita, pasien berjenis kelamin perempuan itu mengalami pendarahan pada kandungannya.

Keluarga pasien kemudian ditanya oleh pihak rumah sakit terkait kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Baik BPJS Kesehatan maupun yang lainnya. Dari penuturan pihak rumah sakit, awalnya pihak keluarga tidak bisa menunjukkan kepesertaan. Tetapi setelah ditelusuri, rupanya telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan sejak 2018, tetapi statusnya tidak aktif akibat menunggak. Terkait hal itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda Aslamiyah mengatakan, pada kondisi tersebut, keluarga bisa saja mengaktifkan kembali layanan BPJS Kesehatan dengan melunasi tunggakan dari bulan terakhir pembayaran sampai bulan berjalan.

Artinya jika menunggak dari Januari hingga Mei, maka lima bulan itu harus dilunasi dulu, setelah itu kepesertaan langsung aktif. "Tetapi merujuk Perpes 64/2019 tentang Jaminan Kesehatan, ada syarat lain juga yang harus disetujui oleh peserta. Bagi kepesertaan yang kembali aktif, apabila ingin memperoleh pelayanan kesehatan yang sifatnya rawat inap dalam kurun waktu 45 hari setelah pelunasan tunggakan, maka harus menanggung biaya denda sebesar 5 persen dari total tagihan yang muncul dalam aplikasi," ucapnya.

Tetapi untuk kasus ini, juga harus atas persetujuan dari keluarga atau peserta. Jika setuju akan dibuat surat jaminan. Tetapi jika tidak setuju, pasien akan dialihkan ke umum atau mandiri. Untuk pelunasan biaya tunggakan juga tidak bisa sebagian, tetapi harus seluruhnya dalam satu keluarga. "Ini sudah ada aturannya," singkatnya.

Terkait pentingnya kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di era saat ini, disebutkan Aslamiyah sangat penting. Apalagi bagi pasangan yang menyambut persalinan. Dimana kedua orang tua harus terlebih dahulu terdaftar dan aktif dalam program JKN agar saat anaknya lahir bisa langsung didaftarkan, membayar iuran, dan langsung aktif, sehingga bisa merasakan manfaat pelayanan.

"Kita tidak tahu kapan, di mana, atau kondisi apa saja memerlukan jaminan kesehatan. Sehingga jika sudah ada yang menjamin, pelayanan kesehatan bisa dijangkau atau dinikmati peserta," singkatnya. Tidak hanya bagi pekerjaan, jaminan kesehatan juga harus dimiliki seluruh masyarakat. Jika mereka berstatus non-perusahaan, bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Persyaratan pun cukup mudah, hanya KTP-el dan buku rekening untuk auto debet.

"Pada segmen ini, peserta mengurus sendiri dan bayar sendiri. Satu hari bisa selesai, dengan masa tunggu aktif 14 hari. Setelahnya bisa menikmati pelayanan kesehatan," katanya. Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda Arbayar Ropika menambahkan, kasus yang menimpa pasien di RSIA Aisyiyah beberapa hari lalu harusnya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk patuh bayar iuran. Pihaknya selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk daftar sebelum sakit, dan membayar iuran tepat waktu, sebelum punya tunggakan.

"Misalnya, pasien merupakan bagian dari suatu perusahaan yang aktif membayar iuran, kondisi seperti ini tidak akan terjadi," ucapnya. Dia juga mewanti-wanti agar perusahaan-perusahaan di Samarinda yang belum mendaftarkan pegawainya, segera mendaftarkan. Sehingga bisa memperoleh jaminan kesehatan. Apabila karyawan perusahaan belum mendapatkan jaminan, maka bisa saja ada indikasi ketidakpatuhan perusahaan. Hal itu bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan untuk ditindaklanjuti. "Jaminan kesehatan adalah hak yang diterima pekerjaan, ini tertuang dalam Perpes 64/2020," singkatnya. (dns/riz/k16)


BACA JUGA

Jumat, 24 September 2021 13:51

Draf RUU Kaltim Tak Bahas IKN

BALIKPAPAN–Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kaltim terus dikebut. Ditargetkan…

Jumat, 24 September 2021 13:50

Pesut Mahakam Hidupnya Makin Terancam

Hidup pesut mahakam makin nelangsa. Hanya sungai kecil di ujung…

Jumat, 24 September 2021 13:07

Tak Mudah Mendapatkan Plasma Konvalesen

KETIKA kasus Covid-19 berada di puncaknya, Unit Transfusi Darah Palang…

Kamis, 23 September 2021 15:36

Ironi Tambang di Bukit Tengkorak, Konsep Forest City di IKN Terkesan Retorika

Gerak cepat pengungkapan kasus tambang ilegal di konsesi PT Multi…

Kamis, 23 September 2021 15:11

Sengketa Lahan di Dekat IKN Makin Banyak, Disarankan Bentuk Tim Terpadu

PENAJAM -Sengketa lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus…

Rabu, 22 September 2021 13:25

Gara-Gara Ini, Level PPKM Balikpapan Batal Turun

BALIKPAPAN-Pemerintah mengumumkan Kota Balikpapan masih masuk Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat…

Selasa, 21 September 2021 13:15

Perlu Rp 628 Miliar Tangani Banjir Balikpapan

BALIKPAPAN-Masalah banjir masih menghantui Balikpapan hingga akhir tahun. Pasalnya, Kota…

Senin, 20 September 2021 11:04

Kebun Sawit Rambah Tahura Bukit Soeharto, Program Kemitraan Konservasi Jadi Celah Alasan

TENGGARONG-Selain tambang ilegal, kebun sawit liar juga dituding ikut merusak…

Senin, 20 September 2021 11:01

PI 10 Persen untuk PPU Tunggu Gubernur

PENAJAM-Participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas jatah Pemerintah…

Senin, 20 September 2021 11:00

Rosatom Bangun Industri Nuklir, Kerja Sama Batan-Pemprov Kaltim di Buluminung

Perusahaan energi atom Rosatom Rusia bersama Pusat Kajian Sistem Energi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers