Kelompok advokasi Muslim Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Joe Biden membatalkan penjualan senjata senilai USD 735 juta atau setara Rp 10,2 triliun kepada Israel. Senjata berupa penjualan bom pintar itu disepakati Biden sepekan sebelum agresi penyerangan ke Palestina dimulai.
Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mendesak Presiden AS Joe Biden untuk menghentikan penjualan senjata yang direncanakan ke Israel. Penjualan tersebut, kata Direktur Eksekutif CAIR Nihad Awad, termasuk jenis rudal yang sama, yang telah digunakan untuk membunuh lebih dari 200 orang di Gaza seperti dilansir dari Al Jazeera, Rabu (19/5).
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas melalui panggilan telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sebelumnya, sepekan sebelum penyerangan terjadi, Gedung Putih menyetujui penjualan senjata atau bom pintar senilai USD 735 juta atau setara Rp 10,2 triliun ke Israel.
Washington Post melaporkan beberapa legislator Amerika Serikat mempertanyakan apakah penjualan senjata senilai USD 735 juta yang disetujui ke Israel oleh pemerintahan Presiden Joe Biden dapat digunakan sebagai pengaruh di tengah pemboman berkelanjutan di Jalur Gaza.
Penjualan senjata, yang diberitahukan Kongres pada 5 Mei, seminggu sebelum eskalasi Israel-Palestina saat ini dimulai, termasuk Joint Direct Attack Munitions (JDAMs), digunakan untuk mengubah bom menjadi peluru kendali presisi.
Beberapa legislator mengatakan penjualan senjata itu dapat memicu gelombang oposisi di Kongres. Kritik atas dukungan pemerintah Biden terhadap Israel di tengah konfrontasi mematikan.
“Membiarkan penjualan bom pintar yang diusulkan ini dilakukan tanpa menekan Israel untuk menyetujui gencatan senjata hanya akan memungkinkan pembantaian lebih lanjut,” kata seorang legislator di Komite Urusan Luar Negeri DPR kepada surat kabar tersebut.
Di bawah hukum AS, administrasi diharuskan memberi tahu Kongres tentang penjualan semacam itu. Legislator kemudian memiliki waktu 20 hari untuk mengesahkan resolusi yang menentang penjualan. (jpg/dwi/k16)