TENGGARONG - Sejumlah kasus dugaan korupsi yang menggerogoti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kukar turut membuat resah DPRD Kukar. Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal pun mengingatkan agar proses seleksi direksi BUMD harus transparan.
Politisi Golkar Kukar ini mengatakan, selama ini salah satu persoalan hulu yang menjadi momok berkembangnya BUMD, baik Perumda maupun Perseroda, yaitu karena direksi yang dipilih disinyalir tidak memiliki semangat mumpuni dalam mengembangkan bisnis BUMD.
Ia menyebut, BUMD tak hanya perlu direksi yang memiliki semangat bekerja, tetapi juga perlu memiliki semangat untuk berpikir serta berinovasi menangkap peluang bisnis. Sedangkan jenis bisnis yang saat ini dikelola BUMD sifatnya belum meluas.
"Padahal Kukar ini semuanya ada. Baik pertanian, tambang, sampai UMKM. Tinggal BUMD ini mau mengambil peluang apa," ujarnya. Ia pun segera meminta pemaparan pihak panitia seleksi untuk mengetahui apa saja yang menjadi kriteria menjadi direksi Perusda. "Perlu sosok yang memiliki inovasi dan latar belakang kekinian juga. Sehingga bisa bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. Jangan hanya monoton saja," tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta agar pansel bisa lebih transparan dalam semua tahapan pemilihan direksi BUMD tersebut. "Kalau perlu dibeberkan saja latar belakang calon direktur perusda tersebut," tutupnya.
Diwartakan sebelumnya, sejumlah Perusda milik Pemkab Kukar, kini masih dipimpin oleh Plt Direktur. Tak semua disiapkan seleksi pengisian jabatan yang lowong lantaran efisiensi anggaran.
Hal tersebut dikemukakan Plt Kabag Ekonomi Setkab Kukar Haryo Martani kepada Kaltim Post. Ia menyebutkan, beberapa perusda yang tidak dilakukan seleksi direksi dan Badan pengawas, lantaran masih terdapat pejabat pelaksana tugas untuk menjalankan fungsi direksi. "Agar bebannya juga tidak terlalu berat. Anggaran untuk seleksi direksi tersebut," terangnya.
Untuk Perusda yang disiapkan proses seleksi direksi dan Badan pengawas yaitu Perusda Tunggang Parangan dan PDAM Tirta Mahakam. Untuk Perusda Tunggang Parangan (TP) kata dia, dilakukan seleksi untuk direksi dan Badan pengawas.
Sedangkan untuk PDAM Tirta Mahakam hanya seleksi badan pengawas saja. Tim pansel juga sudah disiapkan untuk menjalankan proses seleksi tersebut. Pihaknya pun memastikan proses seleksi akan berjalan secara terbuka, profesional dan transparan. "Untuk Perusda KSDE misalnya, masih ada Direktur Umum yang saat ini mengisi jabatan Plt," tutupnya. (qi)
