JAKARTA– Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) harus mampu menjadi lokomotif industri halal nasional menuju pasar global. Pemerintah berharap ada lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada sektor tersebut. Nanti mereka didorong untuk menembus ekspor.
Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir menyatakan, fokus organisasinya adalah mengembangkan ekonomi keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan. Menurut dia, MES juga bisa bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mewujudkan ekosistem syariah atau halal. Mulai makanan, minuman, fashion, obat-obatan dan kosmetik, media, kesehatan, hingga pariwisata.
Pemerintah menempuh langkah-langkah percepatan untuk mewujudkan kawasan industri halal (KIH). Salah satunya memangkas waktu penerbitan sertifikasi halal. ”Sertifikasi halal yang semula memakan waktu 97 hari harus dipercepat menjadi 21 hari dengan sistem yang sedemikian rupa. Yakni, pola-pola pelayanan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik,” paparnya (17/5).
Pemerintah juga bakal menetapkan tarif sertifikasi halal lewat peraturan menteri keuangan (permenkeu). Tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMKM adalah nol. Sementara itu, tarif reguler diperkirakan Rp 300 ribu hingga Rp 5 juta. ”Kita targetkan untuk UMKM sebanyak 15–17 ribu unit untuk satu tahun,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan enam KIH. Tiga di antaranya sudah masuk tahap persiapan beroperasi. Yakni, Kawasan Industri Modern Cikande di Serang, Banten; Kawasan Industri Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur; dan Kawasan Industri Bintan Inti di Bintan, Kepulauan Riau.
Tiga kawasan lain masih masuk tahap pembangunan. Ketiganya adalah Kawasan Industri Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah; Kawasan Industri Batamindo di Batam, Kepulauan Riau; dan Kawasan Industri Jakarta Pulogadung di DKI Jakarta. ”Ini komitmen pengembangan industri halal nasional,” kata Erick.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa setiap KIH akan dikembangkan menjadi ekosistem produk halal dari hulu sampai hilir. ”Lengkap dengan sistem logistiknya. Harapannya, tercipta hub halal internasional di Indonesia,” urainya.
Ekonom Institute Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi bahwa valuasi industri halal bisa mencapai Rp 3.000 triliun untuk jangka panjang. ”Potensi terbesarnya dari mamin, obat-obatan, dan fashion,” ujarnya.
Bhima menyarankan pemerintah untuk memetakan potensi setiap KIH. Dengan demikian, masing-masing KIH bisa berfokus pada bisnisnya. Misalnya, memfokuskan KIH Serang untuk pengembangan teknologi pangan dan sertifikasi halal. Atau, KIH Sidoarjo untuk pelatihan sumber daya manusia dan KIH Bintan untuk pengembangan produk halal. ”Nanti pemerintah bisa mengarahkan pasar mana yang harus disasar,” terangnya. (agf/c19/hep)
Potensi Pasar Produk Ekonomi Syariah Indonesia
Produk Potensi Nilai (dalam miliar USD)
