SAMARINDA- Realisasi penyaluran bantuan sosial nontunai (BSNT) di Kaltim di atas rata-rata Kalimantan maupun nasional. Capaian ini turut mendongkrak elektronifikasi di Benua Etam. Diketahui, penyaluran BSNT terbagi dua. Ada yang berasal dari program sembako dan program keluarga harapan (PKH).
Hingga triwulan pertama 2021, penyaluran program sembako di Kaltim mencapai 91,17 persen. Sedangkan PKH sudah 97,16 persen. “Penyaluran BSNT kita di Kaltim cenderung sudah baik, dibandingkan provinsi lain di Kalimantan,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Tutuk SH Cahyono. Di Kaltara misalnya. Bantuan sembako nontunai baru 76,15 persen pada triwulan pertama 2021. Sementara penyaluran PKH 96,48 persen. Adapun di Kalsel, penyaluran sembako nontunai 95,12 persen, dan penyaluran PKH 99,08 persen.
Di Kalteng penyaluran sembako nontunai 92,47 persen. Lalu, penyaluran PKH 97,85 persen. Kemudian di Kalbar, penyaluran sembako nontunai 86,73 persen, dan penyaluran PKH 97,69 persen dari total keluarga penerima manfaat (KPM). “Secara menyeluruh penyaluran BSNT di Kaltim juga turut mendongkrak transaksi elektronifikasi di Kaltim,” katanya. Tutuk menuturkan, elektronifikasi di Kaltim terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Benua Etam menjadi cashless society. Sebab, pemerintah daerah masih terus berusaha perluasan elektronifikasi transaksi pemda (ETP).
Pada triwulan I 2021, implementasi ETP di Kaltim berdasarkan ketersediaan kanal pembayaran nontunai untuk pengeluaran pemda mencapai 91,7 persen. Sedangkan pada sisi penerimaan masih 31,3 persen. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kaltim sudah dikategorikan pada tahap digital dengan skor 81,7. Berdasarkan wilayah, Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan tingkat IETPD tertinggi sebesar 85,73. Dengan demikian, Kota Tepian menyandang kategori digital.
“Kaltim merupakan provinsi dengan skor IETPD tertinggi di Kalimantan,” ujarnya. Skor IETPD Kaltim, yakni 81,7. Adapun Kalsel hanya 58,59, Kalteng 65,93, Kalbar 58,76, dan Kaltara 68,83. Sehingga Kaltim satu-satunya daerah yang menyandang kategori daerah digital, sedangkan yang lain masih masuk kategori maju. Dari beberapa aspek atau indikator utama ETP, terlihat bahwa pemda di Kaltim sudah cukup siap untuk mengimplementasikan ETP.
“Sehingga ini menjadi pendukung tingginya penyaluran BSNT di Kaltim hingga triwulan pertama tahun ini,” ungkapnya.
Menurut Tutuk, pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan elektronifikasi transaksi keuangan di Kaltim. Karena lebih aman dibandingkan transaksi tunai. Terutama untuk menjaga kelancaran penyaluran program bantuan sosial (bansos) nontunai. (ctr/riz/k15)
