SAMARINDA-Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kaltim memiliki prospek cerah berkembang dengan ceruk pasar yang lebih luas. Itu setelah pemprov mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berbelanja langsung minimal 40 persen di gerai-gerai UMKM. Transaksi ini menggunakan aplikasi yang diberi nama Bela Pengadaan.
Aplikasi ini disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, terobosan ini akan memudahkan UMKM menawarkan dan memasarkan produknya dengan terlibat langsung mendukung kebutuhan pemerintah. “Kaltim sudah ikut dalam sistem Bela Pengadaan ini. Hanya memang masih ada beberapa kendala teknis. Tapi, semua akan segera kita atasi,” ujarnya, Senin (17/5).
Lanjut dia, kendala teknis yang masih dihadapi dalam penerapan Bela Pengadaan di antaranya terkait penggunaan kartu kredit. Sebab, seluruh pembayaran dilakukan secara nontunai. Kendala lainnya, peningkatan kapasitas para pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem ini. Agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah maupun masyarakat. “Harapannya, jika masalah bisa diatasi pemerintah bisa lebih leluasa berbelanja produk UMKM,” tutupnya.
Menurutnya, kehadiran Bela Pengadaan secara langsung akan mengurangi transaksi pemerintah yang bersifat manual. Dengan begitu, potensi korupsi dan kolusi bisa dicegah. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menginventarisasi masalah dan kendala terlebih dahulu. Dengan mengundang semua OPD belanja langsung dengan Bela Pengadaan. Minimal 40 persen untuk produk UMKM.
Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, untuk mendukung aturan itu pengusaha lokal harus sudah memikirkan perkembangan produk-produk olahan UMKM di Kaltim. Saat ini, produk yang berkembang masih didominasi bidang kuliner saja.
Sedangkan industri kreatif berupa produk lokal, seperti kerajinan rotan, sarung samarinda dan lainnya mengalami stagnasi. “Program ini harapannya menjadi solusi pemerintah, dalam mendorong UMKM kita dari sekarang,” ujarnya. Menurutnya, Kadin dan pemerintah daerah harus sama-sama lebih konsisten dalam mengembangkan UMKM lokal. Pembinaan mutlak dibutuhkan bagi pelaku usaha saat ini. Perbankan juga harus ikut berperan mempermudah peminjaman modal bagi bisnis UMKM di Bumi Etam. “Permasalahan permodalan, kemasan, jumlah produksi dan lainnya harus perhatikan,” pungkasnya. (ctr/riz/k15)
