Butuh Banyak Pelabuhan Angkut Material IKN

- Selasa, 18 Mei 2021 | 10:28 WIB
Pelabuhan Buluminung, salah satu yang bisa diandalkan untuk akses logistik.
Pelabuhan Buluminung, salah satu yang bisa diandalkan untuk akses logistik.

BALIKPAPAN-Akses logistik untuk keperluan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) terus dipersiapkan. Ada enam alternatif lokasi yang telah dikantongi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Kajian lebih detail diharapkan merumuskan skema terbaik dalam memobilisasi logistik konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang banyak didatangkan dari luar Kalimantan melalui jalur laut.

Enam lokasi itu tersebar di dua daerah. Lima di PPU, dan satu di Balikpapan. Perinciannya, Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal, Pelabuhan ITCI Kartika Utama, dermaga eks pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Pantai Lango, dan Pelabuhan Buluminung. Serta Pelabuhan Kariangau (Terminal Peti Kemas Kariangau) di Balikpapan. “Alternatif ini bisa jadi kami pilih lebih dari satu. Karena mungkin, intensitasnya dari pengangkutan material dan alat ini cukup tinggi. Bisa jadi tidak cukup pada satu titik saja,” kata Direktur Transportasi Bappenas Ikhwan Hakim dalam rapat Penyiapan Dukungan Konektivitas IKN pekan lalu.

Berdasarkan koordinat, lokasi Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal menjadi pelabuhan terdekat dengan KIPP. Jaraknya hanya sekira 8,2 kilometer. Akan tetapi, kondisi jalan di kawasan tersebut sebagian merupakan jalan logging atau jalan yang bisa dilalui truk pengangkut kayu gelondongan berukuran besar. Pelabuhan ini berstatus terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Pelabuhan terdekat lainnya adalah Pelabuhan ITCI Kartika Utama yang berjarak sekira 25 kilometer dari KIPP. Kondisinya pun serupa dengan Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal. Dermaganya belum memadai.

Kedua pelabuhan ini direkomendasikan jika ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan kerja sama antara PT ITCI dengan pemerintah. “Dari aspek dermaga dan jalan, masih perlu peningkatan. Kemudian ada aspek yang perlu izin lingkungan dari KLHK. Kami tentu mengikuti kriteria yang disiapkan dari sisi lingkungan,” lanjut dia.

Selanjutnya, dermaga eks pembangunan Jembatan Pulau Balang. Jaraknya sekira 40 kilometer dari KIPP melalui Jembatan Pulau Balang menuju Simpang Riko hingga KIPP di Kecamatan Sepaku.

Akan tetapi, akses menuju dermaga rusak dan kurang lebar. Meski belum memadai, dermaga ini direkomendasikan dengan meningkatkan kapasitas lapangan penumpukan. Lalu, Dermaga Pantai Lango yang berjarak 40 kilometer dari KIPP.

Peluang dermaga ini ambil bagian dalam pemindahan IKN mengecil karena akses yang sempit. Diperlukan pembebasan lahan dengan merelokasi permukiman. Alternatif lainnya, Pelabuhan Buluminung. Berlokasi sekira 85 kilometer dari KIPP. Rutenya, melalui Buluminung menuju Penajam lalu ke Simpang Petung hingga KIPP. Kondisi jalannya belum memadai. Terdapat usulan jalan akses dari Pelabuhan Buluminung menuju Km 13 Silkar di Petung. Catatan lain, perlu pengembangan dermaga dan peningkatan jalan akses. Karena itu, tidak direkomendasikan dalam waktu dekat dengan menunggu penanganan jalan akses dan pengembangan kapasitas pelabuhan. 

Sementara di Balikpapan, pilihan mengerucut ke Pelabuhan Kariangau. Namun, lokasinya cukup jauh dari KIPP. Berjarak sekira 91 kilometer. Rutenya dari Terminal Peti Kemas Kariangau menuju Simpang Samboja di Km 38 hingga KIPP. Kawasan ini merupakan pelabuhan utama atau eksisting yang melayani peti kemas. Namun, masih perlu pengembangan dermaga dan peningkatan akses jalan sisi Balikpapan. “Konektivitas mendukung logistik untuk konstruksi diperlukan. Karena ada ancer-ancer untuk melakukan groundbreaking (IKN) segera. Dan tentu perlu memastikan logistik untuk material dan angkutan berat bisa disiapkan dengan segera,” jelas dia.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud yang turut hadir dalam rapat tersebut memberikan alternatif lain. Yakni menggunakan pelabuhan ship to ship (STS). Lokasinya berada di dekat Pelabuhan Buluminung, sehingga bisa langsung menuju Kecamatan Sepaku. “Kami tidak menyarankan untuk memakai (pelabuhan alternatif) yang ada. Apakah itu punya ITCI, atau yang lain-lain. Kami tidak merekomendasikan itu,” katanya. Politikus Demokrat ini menyebut, ada lahan sekitar 50-100 hektare yang akan dibuka pada pelabuhan STS dekat Pelabuhan Buluminung. Yang nantinya dijadikan satu dengan tempat tinggal pekerja saat pembangunan calon IKN dimulai.

“Jadi, mereka yang datang ke PPU, kami tidak mau dijadikan satu dengan warga sekitar. Mereka ada tempat sendiri. Diisolasi sendiri. Tempatnya dan transportasinya di STS penumpukan barang dari Buluminung menuju Sepaku,” ungkap Gafur. Dia beralasan, memberikan rekomendasi lain agar tidak menimbulkan kemacetan jalan saat pembangunan IKN dimulai. Di mana logistik diangkut melalui laut, tidak melalui darat. Agar muatan yang bisa diangkut bisa mencapai ribuan ton. Jika diangkut menggunakan truk, maksimal 20 ton. “Pembawaan barangnya jadi lewat laut. Jangan lewat darat. Begitu sampai di Sepaku, baru kita STS-kan lagi, lewat darat. Supaya ketika kita membawa barang tersebut, tidak bermuatan kecil. Kalau lewat tongkang minimal 5 ribu ton,” pungkasnya. (kip/riz/k16)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X