SAMARINDA-Kepastian pembukaan Jembatan Mahkota II hingga kini belum diketahui. Pemkot Samarinda tengah menanti surat Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan (KKJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait kondisi konstruksi jembatan setelah pylon jembatan bergeser, imbas pembangunan IPA Kalhol pada Minggu (25/4) lalu.
Terlepas penantian status konstruksi jembatan, upaya penanganan abrasi tepi Sungai Mahakam segmen Palaran dilakukan. Penanganan abrasi hingga kini masih sebatas jangka pendek. Sementara penguatan dinding tepi sungai sebagai langkah jangka panjang masih menanti metode yang tepat dari pusat. Peningkatan status gawat darurat juga diusulkan guna mempercepat kegiatan dan mendapatkan suntikan dana dari pusat.
Penanggung Jawab Proyek IPA Kalhol PT Nindya Karya Rensi mengatakan, penanganan masih bersifat sementara. "Sejauh ini masih berjalan seperti kemarin, menggunakan metode cerucuk galam, jalan tapi sudah ada dua ribuan (kayu galam) yang terpasang. Proteksi di lereng juga masih terus berjalan," ungkapnya.
Selain diminta untuk melakukan penanganan jangka pendek, saat ini pengambilan data struktur tanah dan elevasi sungai tengah dikebut. Data-data yang dikumpulkan nantinya menjadi dasar menentukan metode penanganan jangka panjang.
"Data tanah masih berjalan. Untuk boring (tanah) ada lima titik, itu sudah selesai empat titik. Boring-nya di sekitar pylon dan area longsor pas lengkungan. Kalau pengambilan data elevasi sungai sudah selesai, tinggal pelaporan yang sedang disusun," sebutnya. Data tanah yang telah diambil, lanjut Rensi, rencananya diujikan setelah perayaan Idulfitri. "Pengujiannya di laboratorium, setelah Lebaran mulai jalan," lanjutnya.
Walau beberapa data telah dilengkapi, kepastian metode penanganan jangka panjang belum diketahui. Sebab, metode yang digunakan akan baru diketahui setelah pembahasan dengan KKJT Kementerian PUPR.
"Kami kan tim konsultan supervisi, ada tim ahlinya, jadi nanti ditentukan dulu desain penanganan dari data yang diambil. Setelah itu, dirapatkan dengan dinas terkait, seperti PUPR dan BWS, baru setelah kembali dirapatkan dengan Direktorat Jembatan dan KKJT," kuncinya. (*/dad/dra/k16)
