Interkoneksi Terhambat Akses yang Kurang Memadai

- Senin, 17 Mei 2021 | 12:00 WIB

ALTERNATIF pelabuhan yang disiapkan Bappenas ternyata tak cukup untuk pengangkutan logistik pembangunan calon IKN baru. Enam pelabuhan alternatif itu, disebut hanya cukup menampung logistik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun akses jalan menuju KIPP beserta konektivitasnya dengan kawasan penyangga.

Hal itu dikatakan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi. Dia mengungkapkan, kebutuhan logistik Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sudah memenuhi untuk enam pelabuhan alternatif yang disiapkan Bappenas tersebut. “Kalau mau lancar semuanya harus difungsikan. Itu untuk (Ditjen) Bina Marga (Kementerian PUPR) saja. Kalau ditarget pembangunan jangka pendek sampai 2024. Sesuai target presiden ingin berkantor di sana,” katanya dalam rapat Penyiapan Dukungan Konektivitas IKN, pekan lalu.

Dia melanjutkan, kebutuhan logistik tersebut belum dari ditjen lainnya di Kementerian PUPR. Di antaranya, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Perumahan. Belum lagi, kementerian lainnya yang diberi tugas untuk membangun di calon IKN nanti. Jadi, perlu mengembangkan pelabuhan lainnya di wilayah PPU. “Tinggal yang perlu dipikirkan adalah aksesnya. Karena masih perlu diperlebar dan ditembuskan. Dan yang paling urgen adalah pengembangan jalan provinsi itu sendiri. Karena semua akan terhubung di jalan provinsi dari Petung Simpang Riko sampai KIPP. Itu harus terkoneksi, karena itu semua jalur yang akan menuju ke KIPP, satu-satunya jalan provinsi itu,” jabarnya.

Sementara itu, untuk Pelabuhan Kariangau memang harus dituntaskan dulu pembangunan akses dari Kariangau sisi Balikpapan menuju Jembatan Pulau Balang sepanjang 15 kilometer. Ditargetkan akses yang berada di wilayah Balikpapan itu dapat tuntas paling lambat akhir 2023. Itu pun, apabila kendala pembebasan bisa dituntaskan segera. Dan dapat difungsikan pada 2024. “Jadi, yang paling mungkin adalah memanfaatkan semua pelabuhan yang ada. Sebelum 2024. Untuk Bina Marga, semua pelabuhan sudah crowded. Apalagi semua stakeholder nanti serentak bergeraknya,” terang Junaidi.

Terpisah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan Muhammad Takwim Masuku menyampaikan, sedang dilakukan proses perpanjangan dukungan alur di Teluk Balikpapan. Sebab sebelumnya, hanya ada satu alur hingga Jembatan Pulau Balang, sehingga akan dilakukan perpanjangan sampai sungai wilayah PPU. Di mana, dari sisi fasilitas pelabuhan, Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal yang paling dekat dengan lokasi KIPP. “Namun, dari sisi lebar alurnya akan disiapkan SOP untuk lalu lintas kapal karena agak sempit. Dan dari segi kedalaman sudah cukup,” katanya.

Selain itu, ada satu lokasi juga dermaga eksisting. Yakni Pelabuhan Eastkal yang saat ini proses perizinan konsesi. Menurutnya, area itu dapat menjadi alternatif lainnya untuk mobilisasi peralatan. Sebab, Pelabuhan Buluminung perlu diusulkan untuk dilakukan asesmen konstruksinya. Mengingat pelabuhan tersebut sudah lama, sehingga penggunaannya terbatas. “Untuk alat berat dan sebagainya perlu ada asesmen. Karena dikhawatirkan konstruksinya sudah tidak kuat untuk bongkar muat dengan beban yang cukup besar,” usul Takwim.

Jika melihat kebutuhan logistik dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang akan menggunakan enam pelabuhan, dia pun menyarankan untuk menyusun kajian pelabuhan alternatif lainnya. Dengan melakukan survei mandiri untuk penggunaan garis pantai. Yang tidak membutuhkan konstruksi begitu banyak, namun efektif untuk digunakan untuk kapal tongkang atau kapal LCT (landing craft tank). menggunakan ramp door atau pintu untuk memasukkan kendaraan ke kapal, dengan aktivitas kegiatan tertentu. “Jadi, harapan kami, nanti akan dipetakan untuk pelabuhan yang akan melakukan kegiatan apa, dengan kapal seperti apa. Sehingga bisa tersebar dan bisa lebih cepat. Tergantung nanti, melihat lokasi garis pantainya di mana dan akses jalan yang sementara menuju ke lokasi IKN,” terang dia.

Oleh karena itu, pihaknya melihat ada beberapa lokasi di sekitar Kecamatan Sepaku yang dekat dengan Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal dan ITCI Kartika Utama. Yang dapat digunakan sebagai pelabuhan alternatif untuk direkomendasikan kegiatan bongkar muat kapal tertentu. Bertipe LCT dengan maksimal 5 meter. “Ada lokasinya bisa masuk, tapi nggak bisa crossing tapi satu arah. Sementara kami melakukan pemetaan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, mengingat enam pelabuhan itu sudah penuh untuk kebutuhan Bina Marga,” tandasnya. (kip/riz/k16)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X