MANAGED BY:
SABTU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Rabu, 12 Mei 2021 11:18
Pimpinan Keluarkan SK Nonjob Sementara
75 Pegawai Tak Lolos Wawasan Kebangsaan Resmi Dinonaktifkan
Novel Baswedan mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut terkait pembatasan aktivitas di bidang penindakan pasca keluarnya SK penonaktifan pegawai TMS.

PROKAL.CO,

JAKARTA– Kritik dan penolakan bertubi-tubi atas asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak digubris pimpinan KPK. Selasa (11/5), 75 pegawai yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) menerima surat keputusan (SK) bebas tugas dari Ketua KPK Firli Bahuri.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono yang masuk daftar 75 pegawai TMS mengungkapkan SK penonaktifan pegawai yang tidak lolos TWK itu bernomor 652 tahun 2021. Surat itu memaparkan hasil asesmen TWK pegawai yang TMS dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Surat itu ditetapkan oleh Firli Bahuri pada Jumat (7/5) lalu.

Surat bercap KPK dan salinannya ditandantangani Plh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Yonathan Demme Tangdilintin itu memuat 4 poin putusan. Poin pertama menetapkan nama-nama pegawai TMS. Kedua, memerintahkan pegawai TMS untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Kemudian poin ketiga menetapkan lampiran berisi nama pegawai TMS dalam keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan itu. Di poin terakhir menyebutkan bahwa keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan keputusan itu disampaikan juga ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Giri mengungkapkan secara umum SK tersebut mengisyaratkan bahwa pegawai yang masuk kategori TMS dilucuti kewenangannya secara perlahan. Itu mengacu pada poin kedua dalam SK yang menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pegawai TMS harus diserahkan kepada atasan. ”Jadi yang dilucuti sementara ini kewenangannya,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Sejauh ini, kata Giri, belum ada informasi apakah pegawai KPK yang dinonjobkan itu diperbolehkan datang ke kantor secara fisik. Sebab, kebanyakan pegawai sudah mulai mengambil cuti jelang libur Lebaran. ”Yang jelas (kalau mengacu SK pimpinan, Red) yang dilucuti itu adalah kewenangan pegawai,” terang mantan direktur gratifikasi KPK itu.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 18 Juni 2021 13:39

Kaltim Masuk Kategori Provinsi Miskin Inovasi, Pengamat : Ini Tamparan untuk Berbenah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daftar daerah yang miskin inovasi.…

Jumat, 18 Juni 2021 10:52

Kaltim Dituntut Siapkan Kawasan Industri Penyangga IKN

SAMARINDA - Kaltim dituntut menghadirkan kawasan industri yang mampu mendukung…

Jumat, 18 Juni 2021 10:40
Inggris vs Skotlandia

Pirlo dari Yorkshire Mencari Perhatian

LONDON– Enam tahun lalu, muncul petisi #TakeUsWithYouScotland yang menginginkan Yorkshire…

Kamis, 17 Juni 2021 21:00
Atribut Dilepas, Dilarang Terima Siswa Baru

Perang Dingin Yayasan Melati dan SMA 10, Pemprov Janji Beres Pekan Depan

SAMARINDA–Polemik antara Yayasan Melati dan SMA 10 Samarinda belum juga…

Kamis, 17 Juni 2021 12:06
Antisipasi Masuknya Varian Baru Covid-19 ke Kaltim

Pintu Masuk Balikpapan Diketatkan Lagi, Perjalanan Dinas ke Jawa Ditunda

BALIKPAPAN-Pintu masuk Balikpapan akan kembali diperketat. Menyusul temuan Delta B1617.2,…

Kamis, 17 Juni 2021 11:53
Putin Bertemu Langsung Biden di Jenewa

28 Pesawat Tempur Sengaja Langgar Zona Udara Taiwan, Tiongkok Beri Pesan AS

TAIPEI- Puluhan pesawat militer Tiongkok melintasi langit Taiwan Selasa (15/6).…

Rabu, 16 Juni 2021 21:00
Skandal Proyek Fiktif, Mantan Bos KPT MGRM Segera Disidang

Barang Bukti Duit Setengah Miliar dan 4 Unit Mobil Mewah

SAMARINDA–Dugaan korupsi proyek tangki timbun di PT Mahakam Gerbang Raja…

Rabu, 16 Juni 2021 20:00

Area Bendungan Benanga Kian Menyusut

BALIKPAPAN-Penanganan banjir di Kota Samarinda dan Balikpapan kian diseriusi pemerintah…

Rabu, 16 Juni 2021 19:30

Mulai 1 Juli, Lagu Indonesia Raya Wajib Diputar Seminggu Dua Kali

Seluruh instansi pemerintah mulai 1 Juli 2021 diimbau untuk melaksanakan…

Rabu, 16 Juni 2021 19:22

Hakim Diskon 6 Tahun Vonis Pinangki, Ini Alasannya

Pinangki Sirna Malasari mendapat pengurangan hukuman lebih dari separo dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers