Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk, Bupati Novi Rahman Hidayat diduga menginstruksikan pengumpulan uang dalam rekrutmen perangkat desa yang tesnya digelar Kamis (6/5) lalu.
Sebelum dibawa ke Jakarta, Bupati Novi dan enam tersangka lainnya menjalani penyidikan secara maraton di Mapolres Nganjuk. Pantauan Jawa Pos Radar Nganjuk, para tersangka masuk ke Mapolres Nganjuk sekitar pukul 22.00 Minggu.
Penetapan tersangka Bupati Novi dan enam orang lainnya berawal dari OTT terhadap Camat Pace Dupriono di warung sate Pace. Saat itu, dia sedang bersama Kades Sanan Sandiko, Kades Kepanjen Purnomo, dan Kades Joho Jumali.
Keempatnya diamankan sekitar pukul 12.00 Minggu lalu. Dari pengamanan empat orang tersebut, 3 personel KPK dan 11 personel Bareskrim Polri melakukan pendalaman. Hasilnya, sekitar pukul 19.00, suami Yuni Sophia itu diamankan saat buka puasa bersama (bukber) di rumah warga Sawahan. ’’Beberapa polisi datang, mengaku kalau temannya Mas Novi. Mau diajak turun,” tutur sumber koran ini tentang kedatangan polisi berpakaian preman ke lereng Gunung Wilis itu.
Tidak mengetahui jika beberapa pria yang datang Minggu malam itu polisi, Novi yang tengah cangkruk setelah buka puasa pun langsung diberi tahu. Penyidik Bareskrim tersebut berbicara dengan suara pelan dan mengajak bapak lima anak itu turun. ’’Sampai bupati dan penyidik turun, orang di sana tidak tahu kalau yang menjemput itu polisi,” bebernya.
Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri juga melakukan penggeledahan hingga sekitar pukul 00.00. Selain memasang police line di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nganjuk, tim menggeledah ruang Pringgitan.
Mereka membuka paksa brankas yang ada di sana. Total uang yang diamankan mencapai Rp 647,7 juta. Penyidik juga mengamankan delapan unit ponsel dan buku tabungan. ’’Brankas dibuka dengan cara dibor,” urai sumber kepolisian yang menolak namanya dikorankan.
Terpisah, Hery Lilik Sudarmanto yang mewakili keluarga besar Bupati Novi meminta masyarakat menunggu berita resmi dari KPK maupun Mabes Polri. Lilik membantah bahwa bupati muda itu terjerat OTT. Namun, dia diamankan untuk dimintai keterangan dalam jabatannya sebagai bupati. ’’Beliau dimintai keterangan karena kejadiannya di wilayah kewenangan beliau,” kilah pria yang juga dekan fakultas hukum salah satu kampus di Kediri itu.
Setelah menggeledah dan menyegel kantor BKD Nganjuk pada Minggu malam (9/5), kemarin korps baju cokelat itu kembali melakukan penggeledahan di sana. Mereka menyita sejumlah berkas dan dokumen penting terkait mutasi.
Penggeledahan dilakukan pukul 09.30. Pantauan Jawa Pos Radar Nganjuk, delapan penyidik mendatangi BKD dengan mengendarai dua mobil. Penggeledahan dan pemeriksaan berlangsung sekitar satu jam.
Berkas yang dibutuhkan tim penyidik dibawa turun dari lantai 2 oleh staf BKD. Mereka menyita berkas promosi dan pelantikan pejabat Pemkab Nganjuk. ’’Tadi (kemarin, Red) juga dilakukan pemeriksaan beberapa pejabat,” ujar sumber koran ini.
Mereka yang dimintai keterangan adalah Kepala BKD Adam Muharto, mantan Kepala BKD Sopingi, serta Kabid Pengadaan dan Mutasi BKD Agus Heri Widodo.
Adam yang juga turun dari lantai 2 bersama beberapa stafnya langsung menuju mobil dinas di depan ruangannya. Saat ditanya sejumlah wartawan, dia tak memberikan banyak pernyataan.
Hanya, Adam mengaku bahwa dirinya ditanya mengenai surat keputusan (SK) pelantikan. Sayangnya, dia enggan memberikan pernyataan secara gamblang terkait hal itu. ’’Ditanya beberapa berkas. SK pelantikan saja. Tahun kemarin. Cuma itu,” ucapnya irit.
