MANAGED BY:
RABU
25 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | NASIONAL

UTAMA

Selasa, 11 Mei 2021 15:13
Pemprov Bawa Proyek Belasan Triliun ke London
Megaproyek Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) akan ditawarkan ke investor asing. Termasuk manajemen pengelolaan sampah di Balikpapan. Dua proyek itu rencananya dijual Pemprov Kaltim dalam ajang Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 di London, Inggris pada 27 Mei mendatang.

Sebelum jembatan tol hingga pengelolaan sampah, Pemprov Kaltim punya rekam jejak dalam menawarkan pembangunan infrastruktur. Yakni proyek kereta api di Rusia. Hingga kini, kelanjutan proyek sepur itu jalan di tempat. 

 

BALIKPAPAN-Megaproyek Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) akan ditawarkan ke investor asing. Termasuk manajemen pengelolaan sampah di Balikpapan. Dua proyek itu rencananya dijual Pemprov Kaltim dalam ajang Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 di London, Inggris pada 27 Mei mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Puguh Harjanto mengungkapkan, dua proyek itu telah mendapat telaah dari Bank Indonesia Perwakilan Kaltim. “Ini hasil analisis BI (Bank Indonesia) perwakilan Kaltim. Agenda IIF ini merupakan garapan kedubes (kedutaan besar) RI untuk Inggris, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal--sekarang Kementerian Investasi) dan BI,” katanya kepada Kaltim Post, Senin (10/5).

DPMPTSP Kaltim, lanjut dia, berperan membantu kesiapan proses perizinan bagi calon investor yang berminat terhadap rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU, maupun manajemen pengelolaan sampah di Balikpapan. “Sesuai kewenangan masing-masing,” ucapnya. Dalam ringkasan materi yang akan dipaparkan nanti di hadapan para investor, Puguh menyebut, akan turut menyinggung pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim sebagai daya tarik.

Sebab, Jembatan Tol Balikpapan-PPU sebagai salah satu infrastruktur pendukung jaringan jalan IKN. Jembatan ini akan mempersingkat waktu perjalanan Balikpapan-PPU dari dua jam menjadi hanya 15 menit. Jembatan tol turut memangkas jarak tempuh dari Bandara SAMS Sepinggan menuju PPU. Termasuk ke lokasi IKN di Kecamatan Sepaku. Berdasarkan perencanaan sebelumnya, total biaya investasi jembatan tol ini sekira Rp 15,533 triliun, atau setara USD 1,04 miliar.

Jangka waktu konsesi proyek ini diperkirakan selama 45 tahun. Sementara financial internal rate of return (FIRR) atau acuan tingkat efisiensi investasi sebesar 12,61 persen. Kemudian, economic internal rate of return (EIRR) atau tingkat pengembalian investasinya 17,18 persen. Lalu, net present value (NPV) Rp 1,784 triliun atau USD 119 juta. Selanjutnya, payback period non-diskon atau perhitungan pengembalian modal dalam waktu tertentu 16,27 tahun.

Diterangkan Puguh, data penunjang lainnya yang akan disampaikan kepada calon investor, lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan ringan dan berat pada 2025 adalah 4.055 kendaraan per hari. Sementara LHR sepeda motor, 6.747 kendaraan per hari. Tiap dua tahun, akan ada penyesuaian 10 persen biaya tol. Menyesuaikan inflasi tahunan sebesar 5 persen dan eskalasi per tahun 4 persen. Sementara itu, terkait proyek pengelolaan sampah, poin utama pemerintah adalah Balikpapan akan menjadi kota industri terkemuka di Kalimantan dan pintu gerbang Kaltim, serta situs IKN baru Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan layanan dan kualitas hidup yang lebih baik melalui pengelolaan limbah yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan infrastruktur manajemen sampah dengan teknologi baru. Mekanisme pembayaran atau potensi pendapatannya adalah biaya tip, penjualan RDF (refuse-derived fuel ) atau teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil.

Kemudian, SRF (slow release fertilizer) yaitu modifikasi pupuk. Selain itu, hak untuk menjual produk sampingan: biogas/listrik (PLN) dan produk sampingan lainnya. Termasuk penjualan kredit karbon. Estimasi investasi pengelolaan sampah ini ditaksir sebesar Rp 800 miliar atau setara USD 56 juta. Dengan masa pengerjaan konstruksi selama dua tahun. Periode konsesi diberikan selama 20 tahun ditambah dua tahun masa pengerjaan konstruksi.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin mengapresiasi rencana DPMPTSP Kaltim yang ingin menawarkan dua proyek tersebut kepada calon investor mancanegara. Akan tetapi, ucap dia, perlu diperhatikan sejarah dari proyek tersebut. Salah satunya Jembatan Tol Balikpapan-PPU. Sejak kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak, telah disepakati bahwa pembiayaannya investor lokal. Saat ini persentase kepemilikan saham Jembatan Tol Balikpapan-PPU adalah 60 persen milik PT Waskita Toll Road, 20 persen PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Perusda milik Pemprov Kaltim), 15 persen milik Perumda Benuo Taka, dan 5 persen milik Perumda Manuntung Sukses.

“Tapi saya juga belum mengetahui progress kesepakatan itu sudah sampai mana. Dan menjadi aneh, jika DPMPTSP menawarkan lagi ke investor lain,” ucapnya.

Menurutnya, sebaiknya dituntaskan dulu kesepakatan sebelumnya dengan investor lokal. Pilihannya, dibatalkan atau dibubarkan dulu. Termasuk besaran kepemilikan saham yang sudah disepakati konsorsium. “Baru menawarkan investasi yang lain. Supaya masyarakat tidak melihat tumpang tindih. Dan seakan-akan pemerintah yang sekarang, tidak mendukung apa yang dikerjakan pemerintah terdahulu,” imbuhnya.

Politikus PKB ini meminta pemprov belajar dari kasus rencana investasi pembangunan jalur kereta api lintas Kalimantan. Sampai saat ini, tidak jelas investasinya. Padahal Awang Faroek Ishak, gubernur Kaltim saat itu sudah menjalin kesepakatan dengan investor Rusia. “Artinya, kalau saya secara pribadi, lebih fokus saja dulu. Menyelesaikan kesepakatan yang lama. Dokumen lama kan masih ada. Kalau dianggap, sudah tidak ada lagi progres, maka umumkan secara resmi. Bahwa rencana pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU ini, akan kami rencanakan dengan memberikan kesempatan kepada investor lain untuk menggarapnya,” kata Syafruddin.

Dia melanjutkan, sebelum DPMPTSP Kaltim memaparkan rencana investasi itu, sebaiknya dituntaskan dulu secara internal. Setidaknya DPRD yang menjadi mitra pemprov diberikan penjelasan, sehingga mengerti peluang investasi yang akan ditawarkan kepada calon investor asing ini. “Jangan sampai pemerintah punya pikiran sendiri, DPRD tidak dilibatkan. Dan akhirnya di tengah jalan, terjadi miskomunikasi. Mengakibatkan rencana-rencana ini terhambat. Makanya saya meminta, dalam hal ini DPMPTSP Kaltim bisa menjelaskan rencana investasi itu ke DPRD. Sebagai bagian dari Pemprov Kaltim,” ungkapnya. (kip/riz/k16)  


BACA JUGA

Selasa, 07 Agustus 2012 12:02

Permendagri Tetapkan Batas Balikpapan-PPU

<div> <p style="text-align: justify;"> <strong>BALIKPAPAN - </strong>Pemerintah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers