MANAGED BY:
SELASA
03 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Selasa, 11 Mei 2021 11:00
Birokrasi Borneopolitan di Ibu Kota Negara Baru

Pertanyaan fundamental adalah bagaimana desain birokrasi IKN yang baru di Bumi Borneo? Karena fondasi batu penjuru istana negara adalah bukan batu yang mati, tetapi batu yang hidup, yaitu para abdi istana yang membantu presiden menjalankan kebijakan dan pelayanan publik.

Desain aparatur sipil negara (ASN) yang mengisi birokrasi Borneo bukan semata-mata berbicara kuantitas, generasi milenial, maupun teknologi dan sistem informasi yang canggih. Namun, lebih penting adalah bagaimana birokrasi mampu diisi oleh putra-putri bangsa bertalenta unggul dengan pola pikir (mindset) dan kultur kerja yang inovatif, gesit (agile), dan sehat.

Birokrasi Indonesia yang mengadopsi model kolonial yang hierarkis dan kaku harus berubah menjadi birokrasi yang kontekstual dan hidup (living bureaucracy). Perjuangan yang sangat berat tentunya karena untuk mewujudkan potensi penuh Indonesia, maka penyehatan birokrasi dimulai dari organisasi, tata laksana, dan aparatur yang mengisinya.

Indeks efektivitas pemerintahan di Indonesia pada 2019 yang dirilis Bank Dunia berada pada nilai 60,1. Posisi Indonesia amat jauh tertinggal dari negara tetangga, Singapura, yang sempurna di angka 100. Indeks efektivitas pemerintahan yang mencerminkan kualitas pelayanan publik, kualitas kebijakan, dan kualitas ASN menjadi tolok ukur kualitas birokrasi. Inovasi manajemen ASN perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi birokrasi di IKN baru.

Pengarusutamaan jabatan fungsional dengan kompetensi teknis yang mumpuni menjadi kebutuhan di semua lini organisasi, khususnya setelah penyederhanaan birokrasi menjadi dua level oleh presiden pada 2019. Dari 4,16 juta orang ASN, 39 persen diisi pelaksana administrasi. Sementara pengisi jabatan fungsional (JF) teknis selain dari tenaga guru, dosen dan kesehatan, hanya mencapai 6,18 persen (Badan Kepegawaian Negara, 2020).

Profesi JF yang menjadi tulang punggung (backbone) birokrasi yang efektif perlu diintegrasikan dan ditingkatnya lagi jumlahnya seperti perencana, analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, statistisi, analis data ilmiah, pranata komputer, dan analis pengaduan pelayanan publik.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 02 Agustus 2021 21:03

Kolaborasi Guru-Orang Tua di Masa Pandemi

Oleh: Imran Duse   Pagi tadi, sebuah pertanyaan tak terduga…

Jumat, 23 Juli 2021 12:45

Potensi Maritim IKN yang Luar Biasa

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Senin, 19 Juli 2021 11:00

Racun Media Sosial

Oleh: Imran Duse* Teknologi digital kini hadir menjadi bagian tak…

Sabtu, 17 Juli 2021 12:58

Dampak Ekonomi Pemindahan IKN ke “Sepakunegara”

Oleh: Dr Isradi Zainal (Rektor Universitas Balikpapan, Sekjen FDTI, Ketua…

Sabtu, 17 Juli 2021 12:39

Kurban Ritual dan Sosial

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Sabtu, 10 Juli 2021 12:10

Bola Itu Bulat

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 09 Juli 2021 12:40

Literasi Budaya Tingkilan dalam Membangun Keberaksaraan

Oleh: Tri Widayati  Widyaprada BP PAUD Dikmas Kaltim   Literasi…

Senin, 05 Juli 2021 15:09

Media Sosial dan Gerakan Mahasiswa

Oleh : Imran Duse Postingan BEM UI soal “The King…

Senin, 05 Juli 2021 12:14

Anak Berhadapan dengan Hukum, Salah Siapa?

Oleh: Dewi Zuhroyda Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan…

Minggu, 04 Juli 2021 20:59

EDS OPTA, Langkah Mempercepat Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Oleh : Dr.H.Tulus Sutopo, S.Pd.,MM.Pd (SDGs Academy Indonesia, Disdikbud Kab.Kutai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers