MANAGED BY:
SABTU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Selasa, 11 Mei 2021 10:25
Beredar SK Nonaktif Pegawai KPK, Lakpesdam PBNU Minta Jokowi Batalkan Tes Wawasan Kebangsaan

PROKAL.CO,

JAKARTA– Meski mendapat tekanan dari publik, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai tetap menindaklanjuti hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Para komisioner lembaga antirasuah itu diduga nekat menonaktifkan pegawai-pegawai yang masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai aparatur sipil negara (ASN) melalui surat keputusan (SK).

Keputusan menonaktifkan pegawai TMS itu tertera dalam naskah surat keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Sejumlah pegawai mengaku mendapat draf SK itu kemarin (8/5). ”Iya, baru diterima hari ini (kemarin, Red),” kata salah seorang pegawai KPK yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Jawa Pos.

Merujuk pada naskah yang belum diberi tanggal itu, pimpinan KPK memerintahkan kepada pegawai yang namanya masuk daftar TMS untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing alias nonaktif sampai ada keputusan lebih lanjut. ”Itu (SK) semacam pemberhentian sementara (bagi pegawai TMS, Red),” ungkapnya.

Sumber itu menjelaskan bahwa potongan draf SK tersebut beredar di kalangan pegawai KPK kemarin. Sangat mungkin draf itu diperoleh dari bagian internal yang mengurus perihal administrasi surat-menyurat. ”Dan di-forward (diteruskan) ke pegawai (KPK, Red) yang lain,” terang pegawai KPK yang namanya masuk daftar TMS menjadi ASN itu.

Saat dikonfirmasi, Firli Bahuri belum memberikan tanggapan perihal draf SK yang diterima Jawa Pos tersebut. Perwira tinggi polisi berpangkat komisaris jenderal (komjen) itu tidak membalas pesan Jawa Pos yang meminta klarifikasi tentang isi surat tersebut.

Di sisi lain, dukungan untuk 75 pegawai KPK yang terancam diberhentikan akibat tak lolos asesmen TWK terus bergulir. Terbaru, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan TWK itu.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 17 Juni 2021 23:06

51 KPU Habis Jabatan saat Mepet Coblosan, Ada Usul Perpanjangan Tugas hingga Selesai Tahapan

JAKARTA– Akhir masa jabatan (AMJ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa…

Kamis, 17 Juni 2021 23:00

Soal Panglima TNI, Nasdem Sebut Dua Nama, PKS Pilih Yang Paling Siap

JAKARTA– Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun…

Kamis, 17 Juni 2021 11:10

Kejagung Tunggu Salinan Putusan Pinangki

JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bersuara terkait dipotongnya hukuman Pinangki…

Kamis, 17 Juni 2021 10:55

Ketua DPRD Diduga Mendanai KKB

JAKARTA- Penangkapan terhadap pemasok senjata kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB)…

Rabu, 16 Juni 2021 19:21

Pengamat Kepolisian Neta S Pane Tutup Usia

Kabar duka tersiar dari keluarga Indonesia Police Watch (IPW). Ketua…

Rabu, 16 Juni 2021 18:01

Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Ternyata Masih Harus Diverifikasi

JAKARTA – Calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang…

Rabu, 16 Juni 2021 17:46

Persiapan 2024, Bawaslu Gelar Sekolah Kader

JAKARTA– Persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan Badan Pengawas Pemilu…

Rabu, 16 Juni 2021 17:19

Kamis Besok, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK

JAKARTA- Komnas HAM siap memeriksa pimpinan KPK pada Kamis mendatang…

Rabu, 16 Juni 2021 11:38

Lonjakan Covid-19 di Bangkalan Akibat Varian India

SURABAYA - Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim Joni…

Selasa, 15 Juni 2021 10:18

Penari Wanita Kian Warnai Tari Pecut Samandiman Kediri

Wanita kian mewarnai tari Pecut Samandiman Kediri. Meskipun, panjang dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers