MANAGED BY:
JUMAT
18 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

PRO BISNIS

Selasa, 11 Mei 2021 10:20
Hindari Platform Pinjaman Online Ilegal
ilustrasi

PROKAL.CO,

SAMARINDA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat mewaspadai penawaran utang online ilegal yang kini banyak dilakukan para platform ilegal jelang Idulfitri. Sebab, mereka memanfaatkan momen hari besar keagamaan nasional (HBKN) seperti Idulfitri yang kerap mendorong konsumsi masyarakat Indonesia.

Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) hadir sebagai jasa keuangan yang menghadirkan produk yang tidak ditawarkan oleh perbankan. Yaitu, kecepatan dan kemudahan dari sisi persyaratan meminjam. Hal itu menjadi istimewa khususnya di tengah pandemi, saat perbankan banyak memperketat pemberian kredit.

“Itu (kecepatan) yang menyebabkan pertumbuhan penyaluran pinjaman online meningkat signifikan. Namun nasabah harus tetap memerhatikan banyak hal ketika ingin memakai jasa fintech,” imbaunya, Minggu (9/5).

Pertama, nasabah harus memastikan pinjaman sesuai kemampuan dan memang untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Kedua, pastikan fintech adalah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Cara termudah dan tercepat untuk mengetahui fintech legal dan ilegal adalah melalui layanan WA Kontak Layanan OJK di 081 157 157 157. Ketik dan kirim via WA ke nomor tersebut.

“Tidak sampai satu menit, langsung ada respons sehingga penting untuk mencari tahu dulu fintech yang ingin digunakan,” tuturnya. Diketahui, Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat, hingga April kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sehingga, diimbau kepada masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran. Sebab, fintech lending ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Jumat, 18 Juni 2021 10:55

Persepsi Konsumen terhadap Ekonomi Menurun

BALIKPAPAN - Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Mei 2021…

Jumat, 18 Juni 2021 10:53

Manfaatkan PLB untuk UMKM

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim diharapkan bisa mendorong pemanfaatan pusat logistik…

Jumat, 18 Juni 2021 10:51

Kinerja Ekspor dan Investasi Bakal Mulus, Optimistis Ekonomi 2021 Kaltim Tumbuh 1,53-2,53 Persen

Setelah terkontraksi 2,85 persen pada 2020 akibat pandemi corona, perekonomian…

Kamis, 17 Juni 2021 10:51

Rivan A Purwantono Kembali Mendapat Mandat Memimpin PT Jasa Raharja

Sosok Rivan A Purwantono bukan orang baru di KB Bukopin,…

Rabu, 16 Juni 2021 17:49

Harga Sedang Tinggi-Tingginya, Produksi CPO Malah Melandai

JAKARTA– Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan bahwa ekspor…

Rabu, 16 Juni 2021 17:48

Naikkan TKDN Industri Alat Kesehatan

JAKARTA, Jawa Pos – Pemerintah berupaya mengakselerasi pengembangan industri alat…

Rabu, 16 Juni 2021 17:37
Pengembangan Kawasan Industri Terlalu Lamban

Status KEK di Maloy Terancam Dicabut, Minta Bantuan Kementerian Tarik Investor

Kaltim memiliki beberapa kawasan industri yang direncanakan menjadi motor penggerak…

Rabu, 16 Juni 2021 15:45

Batal Kenakan Biaya Transaksi Cek Saldo dan ATM, Sarankan Bank Hapus Biaya Administrasi

JAKARTA– Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) batal mengenakan biaya transaksi…

Selasa, 15 Juni 2021 14:50

Survei BI: Konsumsi di Kaltim Mei 2021 Menurun

SAMARINDA - Survei Bank Indonesia pada Mei 2021 mengindikasikan perbaikan…

Selasa, 15 Juni 2021 10:35

Kejayaan Batu Bara Berpotensi Terulang

Sejumlah analis memperkirakan fenomena commodity supercycle akan terjadi dalam beberapa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers