SAMARINDA–Legislasi jadi satu dari tiga tugas utama para wakil rakyat, selain penganggaran dan pengawasan. Di Kota Tepian, para legislator mendapat delapan rancangan peraturan daerah (raperda) baru yang bakal dibahas hingga akhir tahun.
Delapan usulan aturan ini bakal bersanding dengan raperda protokol kesehatan selama pandemi dan ketahanan pangan. “Dua raperda ini masih dibahas. Untuk delapan usulan itu baru diajukan di paripurna, beberapa waktu lalu. Masuk perda kumulatif terbuka,” ungkap ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda Abdul Rofiq, beberapa waktu lalu.
Kini, sambung dia, dewan tengah menelaah dokumen dari delapan raperda anyar itu. Mengingat, tugas Bapemperda sering terantuk masalah lemahnya kajian akademis.
Karena itu, delapan usulan baru tersebut perlu dilihat dulu kelayakan naskah akademiknya. Banyak usulan terdahulu nyatanya hanya diajukan tanpa disertai kajian yang mumpuni. “Ini salah satu yang membuat kami banyak PR. Ujung-ujungnya raperda itu masuk lagi di propemperda (program pembentukan perda) tahun selanjutnya,” jelas dia.
Kini, beberapa usulan yang tak dibarengi kajian langsung disisihkannya. Bakal dihandel jika kajian akademis sudah tersedia, seperti dua raperda yang tengah dibahas saat ini.
“Jika kajian akademis tak kuat tapi tetap diproses. Masih bisa ditolak Kemenkumham karena dianggap belum layak,” akunya.
Tiga di antaranya merupakan usulan pemkot, yakni Raperda Perubahan Perusda Pergudangan Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jaya Abadi Samarinda. Lalu, kepemudaan dan perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Selebihnya lihat grafis
Raperda yang terakhir bersinergis dengan raperda yang tengah digodok saat ini. “Ada benang merahnya. Raperda ketahanan pangan untuk memastikan jalur distribusi kebutuhan pangan di Samarinda. Nah, Raperda Perlindungan Pertanian dan Pangan itu untuk memastikan kawasan yang masuk zonasi pertanian dan pangan lainnya,” ulas politikus PKS Samarinda itu.
Tak hanya itu, raperda usulan pemkot itu harus terkoneksi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tengah direvisi.
Lalu, mana saja perda yang bakal ditarget harus rampung tahun ini. Rofiq menegaskan, semua yang diusulkan jelas jadi prioritas. “Tapi, lihat lagi kajian akademisnya. Kalau layak pasti diproses,” tukasnya. (ryu/kri/k8)
