MANAGED BY:
JUMAT
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39
Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

PROKAL.CO,

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses dan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terus disuarakan. Itu bertujuan agar publik mengetahui seperti apa kualitas TWK yang mengakibatkan 75 pegawai KPK masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) manjadi aparatur sipil negara (ASN) dan terancam diberhentikan dari lembaga antirasuah tersebut. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan Public Virtue Usman Hamid mengatakan jika merujuk pada pertanyaan-pertanyaan TWK sebagaimana disampaikan pegawai KPK, tidak ada yang mencangkup tentang persaudaraan, keadilan dan kebebasan. "Tes itu (TWK) jelas merupakan upaya menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah," ujarnya.

 Berdasar keterangan pegawai internal KPK kepada Jawa Pos, pelaksanaan TWK di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Cawang itu terbagi dalam beberapa sesi. Pertama tes tulis berupa mengisi jawaban pilihan dan esai. Kemudian tes wawancara. Khusus tes tulis, pegawai diminta menjawab 200 soal pilihan dan esai dengan durasi waktu 4 jam yang terbagi dalam dua sesi. 

Pertanyaan dengan pilihan jawaban setuju atau tidak itu antara lain : saya memiliki masa depan yang suram, saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu, semua orang Cina sama saja, semua orang Jepang kejam, UU ITE mengancam kebebasan berpendapat, agama adalah hasil pemikiran manusia, alam semesta adalah ciptaan Tuhan, hingga Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad. 

Kemudian pertanyaan esai meliputi topik organisasi Papua Merdeka (OPM), Partai Komunis Indonesia (PKI), Rizieq Shihab, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), narkoba, kebijakan pemerintah sampai LGBT. "Pas wawancara, saya sempat ditanya bersedia lepas jilbab nggak?, pas jawab nggak dibilang (pewawancara) lebih mementingkan pribadi daripada bangsa," ujar pegawai KPK yang minta namanya dirahasiakan itu. 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya tidak setuju jika pegawai yang TMS kemudian diberhentikan. Menurut dia, mereka yang TMS harus diberi kesempatan, diberikan pembinaan agar wawasan kebangsaannya naik. "Terimprove, sehingga menjadi memenuhi syarat (MS), bukan diberhentikan," terang dia. 

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 25 Juni 2021 11:36

Varian Virus Covid-19 Baru di India, Delta Plus Ditengarai Lebih Mematikan

NEW DELHI– Virus SARS-CoV-2 varian Delta sudah membuat banyak negara…

Jumat, 25 Juni 2021 11:03

Pacu Ekonomi Pesisir, Pemprov Kaltim Berharap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

BALIKPAPAN – Pemprov Kaltim berharap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2…

Jumat, 25 Juni 2021 11:02

Pemulihan Pariwisata Sulit Diprediksi, Berharap Tuah Perpindahan IKN

Industri pariwisata kembali mendapat tekanan. Pelaku usaha di Bumi Etam…

Kamis, 24 Juni 2021 16:45

Karyawan Minimarket Rekam Gadis 23 Tahun di Toilet, Mengaku Videonya Buat Koleksi Pribadi

SAMARINDA - Seorang karyawan salah satu minimarket jejaring nasional di…

Kamis, 24 Juni 2021 12:56

Idealnya Lahan Supermal Jadi Sekolah

Jalur zonasi yang diributkan orangtua siswa pada penerimaan peserta didik…

Kamis, 24 Juni 2021 12:54

Robot yang Bisa Deteksi Objek Transparan

PERMUKAAN transparan dan reflektif tampaknya akan membingungkan bagi robot. Itulah…

Kamis, 24 Juni 2021 12:47

Kasus Covid-19 Kembali Tembus Rekor, Presiden Minta Kepala Daerah Serius Jalankan PPKM Mikro

JAKARTA–Pertumbuhan kasus Covid-19 kembali memecahkan rekor baru. Rabu (23/6), jumlah…

Kamis, 24 Juni 2021 12:45
Kewenangan Diamputasi, Pertambangan Serampangan

Jatam Ajak Pemprov Judicial Review UU Minerba

SAMARINDA–Sebanyak 77,5 juta ton batu bara akan diambil dari perut…

Kamis, 24 Juni 2021 10:49

Kewalahan, Jenazah Pasien Covid-19 Diangkut dengan Truk

Beberapa hari terakhir, jumlah pasien positif Covid-19 mengalami lonjakan yang…

Kamis, 24 Juni 2021 10:47

Utang Luar Negeri Indonesia Rp 6.445 Triliun, Bappenas: Banyak yang Rasionya Lebih Buruk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti utang pemerintah yang terus membengkak.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers