MANAGED BY:
JUMAT
18 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Sabtu, 08 Mei 2021 11:39
Polemik Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Bersedia Lepas Jilbab atau Tidak

PROKAL.CO,

JAKARTA- Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka perihal proses dan hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) terus disuarakan. Itu bertujuan agar publik mengetahui seperti apa kualitas TWK yang mengakibatkan 75 pegawai KPK masuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) manjadi aparatur sipil negara (ASN) dan terancam diberhentikan dari lembaga antirasuah tersebut. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan Public Virtue Usman Hamid mengatakan jika merujuk pada pertanyaan-pertanyaan TWK sebagaimana disampaikan pegawai KPK, tidak ada yang mencangkup tentang persaudaraan, keadilan dan kebebasan. "Tes itu (TWK) jelas merupakan upaya menyingkirkan pegawai-pegawai KPK yang dianggap memiliki pandangan politik berbeda dari pemerintah," ujarnya.

 Berdasar keterangan pegawai internal KPK kepada Jawa Pos, pelaksanaan TWK di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Cawang itu terbagi dalam beberapa sesi. Pertama tes tulis berupa mengisi jawaban pilihan dan esai. Kemudian tes wawancara. Khusus tes tulis, pegawai diminta menjawab 200 soal pilihan dan esai dengan durasi waktu 4 jam yang terbagi dalam dua sesi. 

Pertanyaan dengan pilihan jawaban setuju atau tidak itu antara lain : saya memiliki masa depan yang suram, saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu, semua orang Cina sama saja, semua orang Jepang kejam, UU ITE mengancam kebebasan berpendapat, agama adalah hasil pemikiran manusia, alam semesta adalah ciptaan Tuhan, hingga Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad. 

Kemudian pertanyaan esai meliputi topik organisasi Papua Merdeka (OPM), Partai Komunis Indonesia (PKI), Rizieq Shihab, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), narkoba, kebijakan pemerintah sampai LGBT. "Pas wawancara, saya sempat ditanya bersedia lepas jilbab nggak?, pas jawab nggak dibilang (pewawancara) lebih mementingkan pribadi daripada bangsa," ujar pegawai KPK yang minta namanya dirahasiakan itu. 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, pihaknya tidak setuju jika pegawai yang TMS kemudian diberhentikan. Menurut dia, mereka yang TMS harus diberi kesempatan, diberikan pembinaan agar wawasan kebangsaannya naik. "Terimprove, sehingga menjadi memenuhi syarat (MS), bukan diberhentikan," terang dia. 

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 18 Juni 2021 13:39

Kaltim Masuk Kategori Provinsi Miskin Inovasi, Pengamat : Ini Tamparan untuk Berbenah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daftar daerah yang miskin inovasi.…

Jumat, 18 Juni 2021 10:52

Kaltim Dituntut Siapkan Kawasan Industri Penyangga IKN

SAMARINDA - Kaltim dituntut menghadirkan kawasan industri yang mampu mendukung…

Jumat, 18 Juni 2021 10:40
Inggris vs Skotlandia

Pirlo dari Yorkshire Mencari Perhatian

LONDON– Enam tahun lalu, muncul petisi #TakeUsWithYouScotland yang menginginkan Yorkshire…

Kamis, 17 Juni 2021 21:00
Atribut Dilepas, Dilarang Terima Siswa Baru

Perang Dingin Yayasan Melati dan SMA 10, Pemprov Janji Beres Pekan Depan

SAMARINDA–Polemik antara Yayasan Melati dan SMA 10 Samarinda belum juga…

Kamis, 17 Juni 2021 12:06
Antisipasi Masuknya Varian Baru Covid-19 ke Kaltim

Pintu Masuk Balikpapan Diketatkan Lagi, Perjalanan Dinas ke Jawa Ditunda

BALIKPAPAN-Pintu masuk Balikpapan akan kembali diperketat. Menyusul temuan Delta B1617.2,…

Kamis, 17 Juni 2021 11:53
Putin Bertemu Langsung Biden di Jenewa

28 Pesawat Tempur Sengaja Langgar Zona Udara Taiwan, Tiongkok Beri Pesan AS

TAIPEI- Puluhan pesawat militer Tiongkok melintasi langit Taiwan Selasa (15/6).…

Rabu, 16 Juni 2021 21:00
Skandal Proyek Fiktif, Mantan Bos KPT MGRM Segera Disidang

Barang Bukti Duit Setengah Miliar dan 4 Unit Mobil Mewah

SAMARINDA–Dugaan korupsi proyek tangki timbun di PT Mahakam Gerbang Raja…

Rabu, 16 Juni 2021 20:00

Area Bendungan Benanga Kian Menyusut

BALIKPAPAN-Penanganan banjir di Kota Samarinda dan Balikpapan kian diseriusi pemerintah…

Rabu, 16 Juni 2021 19:30

Mulai 1 Juli, Lagu Indonesia Raya Wajib Diputar Seminggu Dua Kali

Seluruh instansi pemerintah mulai 1 Juli 2021 diimbau untuk melaksanakan…

Rabu, 16 Juni 2021 19:22

Hakim Diskon 6 Tahun Vonis Pinangki, Ini Alasannya

Pinangki Sirna Malasari mendapat pengurangan hukuman lebih dari separo dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers