Larangan mudik resmi diberlakukan sejak (6/5) hingga 17 Mei mendatang. Dalam pelaksanaannya, jalan keluar-masuk antarkota dan kabupaten diperketat. Termasuk di beberapa ruas jalan terluar di Kota Tepian.
SAMARINDA–Dalam pelaksanaan pengetatan, sejumlah pos penyekatan didirikan. Di ibu kota Kaltim, pos penyekatan didirikan di Jalan Pangeran Suryanata, Jalan HAM Rifaddin, Gerbang Tol Balsam segmen Palaran, dan Jalan Poros Samarinda-Bontang tepatnya di Bandara APT Pranoto.
Namun, dalam pelaksanaan pada hari pertama kemarin, pembatasan arus mudik untuk menekan sebaran Covid-19 seakan hanya gembar-gembor. Dari pantauan Kaltim Post kemarin, pos penyekatan di Jalan HAM Rifaddin, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, terlihat lengang. Hanya ada personel TNI-Polri yang menjaga pos penyekatan. Sedangkan dari organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintahan, belum terlihat. Bahkan, hingga pukul 17.00 Wita, tak ada satu personel dari OPD yang ikut terlibat. Padahal, OPD terkait memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan penyekatan arus mudik.
Walhasil, bilik kesehatan yang telah disediakan tak terpakai lantaran tidak ada petugas medis. Tak ada pemeriksaan kesehatan ketika TNI-Polri memeriksa beberapa kendaraan. Begitu pula untuk pemeriksaan surat izin keluar masuk (SIKM) yang menjadi persyaratan dalam melakukan perjalanan. Tak bisa diperiksa dengan rinci ketika pengendara melintas di jalur antarkota.
Pemeriksaan kendaraan sebenarnya sudah dilakukan Korps Bhayangkara mengingat juga melakukan Operasi Ketupat Mahakam. Namun, untuk pemeriksaan lainnya tidak bisa dilakukan lebih jauh.
"Kami sudah standby sejak pukul 08.00 Wita. Untuk operasi kali ini beberapa kendaraan sudah kami lakukan pengecekan. Terutama ketika jam-jam rawan," kata Kapolsek Samarinda Seberang Kompol Made Anwara saat ikut serta melakukan penjagaan.
Dikonfirmasi terkait tidak adanya keterlibatan Pemkot Samarinda di Pos Penyekatan Jalan HAM Rifaddin pada hari pertama, Wali Kota Samarinda Andi Harun terlihat terkejut. Sebab, dirinya mengatakan telah memerintah OPD terkait, seperti Satpol PP, Dishub dan Dinas Kesehatan, untuk ikut serta dalam pos penyekatan yang juga menjadi satu dalam Operasi Ketupat Mahakam.
"Hah, Satpol dan Dishub sudah kita turunkan untuk di titik-titik penyekatan atau dioperasi Ketupat Mahakam 2021. DKK (Dinas Kesehatan) juga termasuk di dalamnya," ucapnya. Kembali mempertegas soal keabsenan Pemkot Samarinda dalam pos penyekatan hingga sore hari, pria yang disapa AH ini hanya dapat menuturkan akan melakukan pengecekan personelnya di lapangan. "TNI-Polri sudah ada ya, nanti akan saya cek hari ini (kemarin)," tutupnya. (*/dad/dra/k8)