LONDON– Rencana Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar untuk membahas pandemi Covid-19 dengan negara-negara anggota G7 berantakan. Penyebabnya, dua delegasi di rombongannya positif Covid-19. Meski posisi sudah di London, Inggris, Subrahmanyam terpaksa mengikuti pertemuan secara virtual (5/5), bukan tatap muka seperti rencana semula.
Subrahmanyam memang masih negatif Covid-19, tapi seluruh delegasi dari India diisolasi mandiri. Dua delegasi yang positif itu sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken. Dalam pertemuan tersebut, mereka memakai masker. Blinken juga sudah divaksin lengkap.
India bukan anggota G7, tapi diundang karena situasi di negara tersebut yang terus memburuk. Kemarin infeksi harian di India lebih dari 380 ribu dan angka kematiannya 3.780. Satu dari tiap empat kematian harian global akibat Covid-19 ada di India.
Krematorium di negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Narendra Modi itu beroperasi 24 jam tanpa henti. Para pakar memperingatkan bahwa kasus akan terus naik hingga akhir Mei nanti. Puncaknya bisa mencapai 500 ribu kasus per hari. PM India kini menerima hujatan bertubi-tubi karena dinilai gagal mengendalikan pandemi.
Rencananya, pertemuan G7 itu juga membahas tidak meratanya vaksinasi di seluruh dunia. Negara-negara kaya yang tergabung dalam G7 menguasai mayoritas vaksin yang tersedia. Inggris dan AS di antaranya. India yang notabene produsen vaksin terbesar dunia justru kehabisan. Termasuk negara-negara miskin masih menunggu uluran tangan.
”Memvaksin lebih banyak orang di AS tidak akan membantu jika varian di India, Nepal, dan Asia Selatan lepas kendali dan menghantam kita,” ujar Kepala Pencegahan dan Kontrol Infeksi di Mayo Clinic, Minnesota, AS, Priya Sampathkumar.
Di beberapa negara vaksinasi tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak penduduk yang enggan menjalaninya. Di Serbia misalnya. Pemerintah sampai menawarkan uang USD 30 atau setara Rp 433 ribu kepada tiap penduduk yang mau divaksin sebelum 31 Mei. Itu akan menjadi skema pemberian uang untuk divaksin pertama di dunia. ”Saya harap pada akhir bulan angka vaksinasi sudah mencapai 3 juta dosis,” ujar Presiden Serbia Aleksandar Vucic.
Pakar epidemiologi Zoran Radovanovic menyatakan bahwa langkah pemerintah ibarat pedang bermata ganda. Penduduk bisa jadi justru malah curiga dan tak mau divaksin.
Sementara itu, di Brasil, senat sudah memulai melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jair Bolsonaro. Yaitu terkait ketidakmampuan Bolsonaro dalam mengambil keputusan sehingga pandemi di Brasil tidak terkendali. Selasa (4/5) Senat Brasil memanggil mantan Menteri Kesehatan Luiz Henrique Mandetta.
Menurut Mandetta, Bolsonaro berkali-kali mengabaikan peringatan yang diberikan olehnya, yaitu agar berpegang pada sains. Itu adalah kesaksian pertama dalam penyelidikan Bolsonaro. Jika sampai terbukti bersalah, peluang Bolsonaro untuk mencalonkan diri kembali bakal kian kecil.
”Kami dengan tegas merekomendasikan presiden untuk mengubah pendiriannya. Kami mengatakan kepadanya bahwa hal itu dapat mengakibatkan sistem kesehatan runtuh,” ujar menteri yang mengundurkan diri pada April 2020 tersebut.
Mandetta mundur setelah berbeda pendapat dengan Bolsonaro.
Terpisah, Presiden AS Joe Biden menetapkan target baru terkait vaksinasi di negaranya. Yaitu, pada 4 Juli nanti sebanyak 70 persen penduduk dewasa di negaranya sudah divaksin setidaknya satu dosis. Itu setara dengan 160 juta jiwa.
Hingga Senin (3/5) lebih dari 246 juta dosis vaksin telah diberikan di seluruh negeri. Kurang lebih 56 persen populasi orang dewasa telah menerima setidaknya satu dosis, sementara 40 persen penduduk dewasa sudah mendapatkan dua dosis. (sha/c9/bay)
