MANAGED BY:
JUMAT
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 06 Mei 2021 10:38
MK : Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK

PROKAL.CO,

JAKARTA- Setelah lebih dari satu tahun, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), kemarin (4/5). Baik terhadap gugatan formil, maupun gugatan materiil yang diajukan eks pimpinan KPK periode 2015-2019 bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil maupun perorangan.

Terkait gugatan formil, MK menolak sepenuhnya. Mahkamah menilai dalil para pemohon yang mengatakan revisi UU KPK melanggar prosedur perundang-undangan tidak terbukti. Terkait dalil revisi UU KPK diubah secara terselubung, MK juga menilai tidak beralasan.

Berdasarkan fakta persidangan, revisi UU KPK sudah direncanakan sejak lama dan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2015. “Mahkamah berpendapat bahwa ternyata RUU KPK telah terdaftar Prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam Prolegnas Prioritas,” ujar Hakim MK Arief Hidayat. Soal pembahasan yang berlangsung cepat, Mahkamah menilai hal itu sangat berkaitan erat dengan substansi dari RUU tersebut.

MK juga mementahkan dalil soal tidak dilibatkannya publik dan kelembagaan KPK dalam proses revisi. Dalam persidangan, DPR melampirkan sejumlah rapat dengar pendapat dengan sejumlah ahli hukum sejak tahun 2017. Kemudian, berbagai seminar terkait rencana perubahan UU KPK juga dilangsungkan di sejumlah kampus.

Soal anggapan KPK yang tidak dilibatkan saat pembentukan RUU KPK juga dinilai tidak sesuai. Faktanya, kata MK, undangan sudah disampaikan pada 3 februari 2016 dan 20 September 2017 namun tidak dihadiri pimpinan KPK. “Secara faktual, KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana revisi UU KPK,” ujar Hakim MK Saldi Isra.

Sementara Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan pendapat berbeda. Dia menilai proses revisi tidak dilakukan secara baik. Meski idenya sudah lama, Wahiduddin menilai proses akhir dilakukan secara cepat dan tidak memenuhi prinsip penyusunan UU yang baik.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 22 Oktober 2012 08:51

Mengenal Wahyudi, Sosok Anggota DPRD Samarinda

<div style="text-align: justify;"> <strong>Bawaannya dingin, namun di balik itu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers