Indonesia Terancam Kembali ke Negara Penghasilan Menengah ke Bawah

- Kamis, 6 Mei 2021 | 10:37 WIB
Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit. Sehingga para pekerja mulai bekerj. Sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tampak pusat belanja sepi pembeli.
Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit. Sehingga para pekerja mulai bekerj. Sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tampak pusat belanja sepi pembeli.

JAKARTA– Tahun depan, pemerintah akan fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Sebelum hal itu dijalankan, pengendalian Covid-19 dan percepatan belanja pemerintah yang mendorong belanja masyarakat harus jalan.

Presiden Joko Widodo Selasa (4/5) turut membukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi berpesan agar demand side harus diperbesar. "Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi," ucapnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit. Sehingga para pekerja mulai bekerj. Sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Namun, semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat..

Reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini. "Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik," ungkapnya.

Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau . Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki. "Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai," ucap Jokowi. Mentan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar green economy, green technology, dan green product diperkuat. Tentu tujuannya agar bisa bersaing di pasar global.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan disiapkan di Kalimantan Utara. Caranya dengan memanfaatkan hydropower. Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi yang akan disalurkan kepada kawasan industri hijau.

"Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy," ungkapnya. Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut. Dia meminta agar semua pihak dapat memanfaatkan dengan bijak.

Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. "Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antardesa, dengan kota," katanya.

Pandemi Covid-19 membawa dampak ekonomi yang cukup dalam. Bagi Indonesia, pandemi dapat membuat Indonesia terjerembab ke jurang negara berpendapatan menengah ke bawah.

Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, berimplikasi kepada kesehatan, serta mengganggu kinerja pembangunan di daerah dan nasional. ‘’Kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia pada 2020 memberikan risiko kepada Indonesia untuk kembali masuk kategori lower middle income (negara berpenghasilan menengah bawah),’’ ujarnya dalam acara Musrenbangnas, (4/5).

Suharso mengingatkan, Indonesia harus bekerja keras dan cerdas agar mampu beradaptasi dengan keadaan. Termasuk juga dalam melakukan redesign terhadap strategi transformasi ekonomi nasional

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pemulihan ekonomi yang ada saat ini belum merata. Menurut dia, masih ada beberapa sektor dan daerah yang masih jungkir balik menghadapi dampak pandemi. Hal itu tentu membawa dampak pada keuangan negara. ‘’Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN kita, ditambah dengan APBD jumlahnya cukup mempengaruhi perekonomian Indonesia,’’ ujarnya pada kesempatan yang sama.

Oleh sebab itu, perlu adanya harmonisasi kebijakan antar pusat dan daerah. Dengan begitu, APBN bisa menjalankan fungsi countercyclical dengan optimal.  Ani juga mengimbau agar seluruh pihak perlu mewaspadai adanya ledakan komoditas atau comodity boom. Hal itu ditandai dengan naiknya harga komoditas. (lyn/dee)

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X