MANAGED BY:
SELASA
03 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 06 Mei 2021 10:10
Putusan UU Pemilu, Tiga Hakim MK Dissenting Opinion
Parpol di Parlemen Bebas dari Verifikasi Faktual

Meski demikian, putusan MK itu tidak bulat. Ada tiga hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih. Saldi mengatakan, penghapusan syarat verifikasi pada sebagian partai tidak sejalan dengan sistem penyederhanaan parpol. Padahal, hal itu merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat sistem presidensial. ”Seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, mahkamah tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik,” tuturnya.

Selain itu, Saldi menilai verifikasi faktual sebagai salah satu cara untuk memastikan kualitas kepengurusan parpol. Sebab, dalam kurun waktu tersebut, bisa saja telah terjadi perubahan kelayakan sebuah partai. ”Penghapusan tersebut justru akan menjadi penyebab hilangnya mekanisme kontrol terhadap parpol sebagai infrastruktur politik penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis,” imbuhnya.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mempertanyakan putusan MK. Dia menilai verifikasi parpol penting untuk memastikan kesetaraan antar peserta. Fadli menyebutkan, tidak ada jaminan parpol yang duduk di DPR masih memiliki infrastruktur yang sama sesuai dengan syarat minimum yang diatur UU Pemilu. ”Kesiapan parpol, meskipun sudah punya kursi di parlemen, perlu terus diuji secara organisasi,” tegasnya.

Di sisi lain, putusan itu diapresiasi kalangan dewan. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan, kewajiban verifikasi faktual untuk parpol ditanggung pemerintah. Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Lagi pula, dari pengalaman sebelumnya, partai yang sudah lolos ke parlemen juga lolos verifikasi administrasi maupun faktual.

”Kalau harus verifikasi faktual lagi, itu uang negara memang dibuat begitu? Bujet keluar,” ucap Jazilul di kompleks parlemen Senayan kemarin. Menurut legislator PKB tersebut, verifikasi yang dibutuhkan parpol yang sudah lolos PT hanya administrasi. Cukup dengan melaporkan kepengurusan partai saja. (far/deb/c9/bay)

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 11 Oktober 2012 13:00

Edisi Ketiga UKW Luluskan 23 Wartawan KPG

<div> <div> <strong>BALIKPAPAN</strong> &ndash; Uji Kompetensi Wartawan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers