MANAGED BY:
JUMAT
18 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA
Kamis, 06 Mei 2021 10:10
Putusan UU Pemilu, Tiga Hakim MK Dissenting Opinion
Parpol di Parlemen Bebas dari Verifikasi Faktual

PROKAL.CO,

JAKARTA– Sembilan partai politik (parpol) yang duduk di DPR RI telah menempatkan satu kakinya untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Melalui putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa partai yang telah memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 lalu cukup memenuhi syarat administrasi agar bisa ikut pemilu selanjutnya.

”(Parpol di DPR, Red) tetap diverifikasi secara administrasi, tapi tidak diverifikasi secara faktual,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan uji materi atas gugatan dari Partai Garuda (4/5).

Putusan tersebut berbeda dengan yang diinginkan Partai Garuda. Dalam permohonannya, Garuda ingin semua partai peserta Pemilu 2019 bisa mengikuti Pemilu 2024 tanpa diverifikasi lagi. Justru, putusan uji materi itu kini malah menguntungkan parpol penghuni DPR.

Putusan tersebut juga menganulir ketentuan pasal 173 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109. Sebelumnya semua partai yang ingin ikut serta dalam pemilu wajib mengikuti verifikasi administrasi dan faktual tanpa kecuali.

Dalam pertimbangannya, MK menilai situasi sekarang telah berbeda dengan beberapa tahun lalu. Cara pandang MK juga telah berubah. Sebelumnya MK menyamakan mekanisme verifikasi semua parpol sebagai upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. ”Akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda,” kata hakim MK Aswanto.

Persyaratan untuk menjadi peserta pemilu, terang Aswanto, sangat berat. Setelah jadi peserta pemilu, parpol harus berupaya lolos parliamentary threshold (PT). MK menilai tidak adil jika parpol yang telah lolos PT diperlakukan sama dengan partai baru. ”Pertanyaannya adalah apakah adil ketika varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru?” imbuhnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 17 Juni 2021 23:06

51 KPU Habis Jabatan saat Mepet Coblosan, Ada Usul Perpanjangan Tugas hingga Selesai Tahapan

JAKARTA– Akhir masa jabatan (AMJ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa…

Kamis, 17 Juni 2021 23:00

Soal Panglima TNI, Nasdem Sebut Dua Nama, PKS Pilih Yang Paling Siap

JAKARTA– Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun…

Kamis, 17 Juni 2021 11:10

Kejagung Tunggu Salinan Putusan Pinangki

JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bersuara terkait dipotongnya hukuman Pinangki…

Kamis, 17 Juni 2021 10:55

Ketua DPRD Diduga Mendanai KKB

JAKARTA- Penangkapan terhadap pemasok senjata kelompok kriminal teroris bersenjata (KKTB)…

Rabu, 16 Juni 2021 19:21

Pengamat Kepolisian Neta S Pane Tutup Usia

Kabar duka tersiar dari keluarga Indonesia Police Watch (IPW). Ketua…

Rabu, 16 Juni 2021 18:01

Calon Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah Ternyata Masih Harus Diverifikasi

JAKARTA – Calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang…

Rabu, 16 Juni 2021 17:46

Persiapan 2024, Bawaslu Gelar Sekolah Kader

JAKARTA– Persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan Badan Pengawas Pemilu…

Rabu, 16 Juni 2021 17:19

Kamis Besok, Komnas HAM Periksa Pimpinan KPK

JAKARTA- Komnas HAM siap memeriksa pimpinan KPK pada Kamis mendatang…

Rabu, 16 Juni 2021 11:38

Lonjakan Covid-19 di Bangkalan Akibat Varian India

SURABAYA - Ketua Rumpun Kuratif Satgas Penanganan Covid-19 Jatim Joni…

Selasa, 15 Juni 2021 10:18

Penari Wanita Kian Warnai Tari Pecut Samandiman Kediri

Wanita kian mewarnai tari Pecut Samandiman Kediri. Meskipun, panjang dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers