MANAGED BY:
SELASA
22 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

UTAMA

Kamis, 06 Mei 2021 09:57
Sidang Lanjutan Korupsi Proyek Irigasi Kukar, Proyek Itu Tanpa Izin Pusat

PROKAL.CO,

DESA Sepatin, Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar) sudah jadi kawasan kehutanan sejak 1983 silam. Berjalannya waktu, bentuk kawasan itu berubah-ubah mengikuti tata ruang wilayah Kaltim di skala nasional. Kendati bergonta-ganti, bentuk kawasan yang ditetapkan pusat tak berubah. Tetap berbentuk kawasan hutan konservasi.

“Ketetapan itu berasal dari pusat, saat ini KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ucap Arif Rahmansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Senin (3/5). Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda ini, hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi proyek irigasi Kukar senilai Rp 9,58 miliar yang menyeret tiga terdakwa.

Yaitu Maladi (pejabat pembuat komitmen/PPK proyek), Amiruddin (direktur PT Akbar Persada Indonesia/API), dan Moh Thamrin (pelaksana kegiatan PT API). Dijelaskan Arif, dia baru menjabat di BPKH Wilayah IV medio 2017. Namun, penetapan KLHK terakhir yang berlaku untuk Desa Sepatin saat ini ialah kawasan budidaya hutan produksi merujuk keputusan menteri yang terbit pada 2014 lalu.

“Sebentar lagi akan kembali di-review menyesuaikan RTRW Kaltim yang sudah terpisah dengan Kaltara. Dalam keputusan itu sebelum pemekaran,” ulasnya. Hadirnya keputusan itu membuat semua kegiatan fisik yang mengalihfungsikan lahan di kawasan itu haruslah berdasarkan restu pusat. Jika tidak, jelas melanggar aturan yang sudah diterbitkan itu. Soal irigasi yang dikerjakan Pemkab Kukar diakuinya belum berizin.

Disinggung penasihat hukum para terdakwa, mengapa lokasi yang ditetapkan hutan produksi itu ada masyarakat yang memiliki lahan hingga memiliki usaha tambak, ihwal ini, aku Arif, sejak pertama kali ditetapkan pada 1983, memang sempat ada penerbitan hak pakai lahan (HPL) di kawasan seperti itu. Namun, ini tak lagi berlaku sejak 2011. “Jadi, masyarakat pada dasarnya tak punya HPL itu lagi,” sambungnya.

BPHK, lanjut dia, hanya bertugas menata batas kawasan yang ditetapkan kementerian. Untuk keberadaan masyarakat di atas lahan itu menjadi kewenangan pemerintah setempat, bukan instansi tempatnya bekerja. “Bentuknya tetap izin, pemakaian lahan itu untuk kawasan pemukiman misalnya,” jelasnya. Nah, izin seperti itu haruslah pemerintah daerah yang mengurusnya langsung ke KLHK.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 21 Juni 2021 21:11
PAW Berpotensi Digugat, Golkar Siapkan Konsolidasi

Dicopot dari Ketua DPRD Kaltim, Makmur Ingatkan Etika Berpolitik

Secara prosedural, parpol berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya sebagai pimpinan DPRD.…

Senin, 21 Juni 2021 20:00

Sengkarut Aset Kampus Melati, Rumah Sakit Islam Jadi Rujukan, Akhiri Polemik dengan Akad Jelas

SAMARINDA-Status aset yang tercampur membuat kemelut SMA 10 Samarinda dan…

Senin, 21 Juni 2021 18:37
Di DKI Jakarta Dilakukan Pembatasan Ketat

Total Covid-19 Nasional Tembus 2 Juta Orang, Kasus Harian Pecah Rekor

Senin (21/6), positif Covid-19 di Indonesia bertambah 14.536 kasus sehari.…

Senin, 21 Juni 2021 11:10

Batasi Pergerakan Usulkan Karantina Wilayah, 10 Juta Dosis Vaksin Kembali Tiba

JAKARTA - Kenaikan kasus positif Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda…

Senin, 21 Juni 2021 11:05

Temukan Berlian Terbesar Ketiga di Botswana

SEBONGKAH batu berlian diyakini merupakan yang terbesar ketiga di dunia…

Senin, 21 Juni 2021 11:01

Migrasi ke TV Digital Dimulai Agustus, Beli Alat atau Beli Televisi Baru

BALIKPAPAN-Siaran televisi analog akan dihentikan secara bertahap mulai 17 Agustus…

Minggu, 20 Juni 2021 19:42

Soal Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Rudy : Untuk Kepentingan Pileg dan Pilpres

Keluarnya surat DPP Golkar tentang pergantian Ketua DPRD Kaltim meramaikan…

Sabtu, 19 Juni 2021 14:08
SPANYOL VS POLANDIA

Tepikan Morata, Pasang Moreno

SEVILLA– Ada 17 tembakan yang dilepaskan pada matchday pertama kontra…

Sabtu, 19 Juni 2021 14:03

Jong-un Siap Buka Dialog dengan Biden

PYONGYANG– Korea Utara (Korut) membuka peluang untuk kembali berhubungan dengan…

Sabtu, 19 Juni 2021 13:48

Aturan Jarak Terdekat Rugikan Siswa, Percuma Nilai Tinggi kalau Rumah Jauh dari Sekolah

Jika tidak diterima, siswa yang sudah mendaftar satu kali melalui…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers