JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menegaskan kembali, keputusan pemerintah menjadikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris sudah melalui pertimbangan matang dan proses panjang. Yang mendukung dan ikut menyuarakan pelabelan itu pun beragam.
Menurut Mahfud, tidak hanya instansi pelat merah di bawah naungan pemerintah seperti BNPT dan BIN yang meminta KKB dijadikan organisasi teroris. Banyak tokoh dari Papua juga menyuarakan hal serupa. "Saya datang ke sana (Papua), mereka (tokoh-tokoh, Red) datang ke kantor saya," ungkap dia (3/5). Di antara mereka ada yang meminta pemerintah bertindak lebih tegas.
Selain itu, ada juga yang mengusulkan supaya KKB dikategorikan organisasi teroris. Sebabnya tidak lain karena aksi yang mereka lakukan mengganggu dan membahayakan masyarakat. Kemudian aksi tersebut juga menghambat upaya penyelesaian persoalan Papua yang terus digalakkan oleh pemerintah. Mahfud pun membeberkan data korban KBB selama tiga tahun belakangan.
Berdasar catatan yang dia miliki, total ada 120 korban luka dalam aksi-aksi yang dilakukan KKB sejak 2018. Dari angkat tersebut 53 orang adalah masyarakat sipil, 51 TNI, dan 16 personel Polri. Angka korban meninggal tidak kalah banyak. Mahfud menyebut ada 27 TNI, sembilan personel Polri, dan 59 orang masyarat sipil. "Itu (jadi korban) dengan tindakan yang sangat brutal," beber Mahfud.
KKB, lanjut pejabat asal Madura itu, tidak segan membakar rumah warga, membakar sekolah, membakar pesawat. Mereka juga tidak ragu membunuh masyarakat sipil. Bahkan dokter dan guru yang dikirim untuk membantu masyarakat Papua pun tidak luput dari sasaran. Respons atas perbuatan tersebut beragam. Termasuk di antaranya meminta KKB dijadikan organisasi teroris.
Usulan tersebut sudah lama muncul. Disuarakan bergantian oleh instansi, kelompok, dan individu. Namun demikian, pemerintah tidak gegabah mengambil langkah. Keputusan menjadikan kelompok tersebut organisasi teroris baru dinyatakan tahun ini. Mahfud sendiri yang menyampaikannya kepada publik. Dia pun menekankan keputusan itu tidak mengubah pendekatan lain.
Termasuk di antaranya pendekatan kesejahteraan yang sudah jelas diatur dalam instruksi presiden nomor 20 tahun 2020. "Yang berisi penyelesaian komprehensif dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesejahteraan terhadap Papua dan tidak menggunakan kekerasan, tindak menggunakan kekerasan," bebernya. Inpres tersebut lantas ditindaklanjuti dengan revisi otsus Papua.
Mahfud pun sudah mengungkapkan, penindakan secara tegas hanya dilakukan kepada KKB. Bukan kepada masyarakat Papua secara umum. Sebab, pemerintah ingin pendekatan kesejahteraan yang sudah diatur dalam instruksi presiden berjalan dengan baik. Menyikapi keputusan itu, aparat keamanan dari TNI maupun Polri menyatakan kesiapan.
Khusus TNI, beberapa pasukan sudah disiapkan untuk bertugas di Papua. Mereka memang disiapkan jauh sebelum keputusan KKB jadi kelompok teroris disampaikan. Namun demikian, mereka tetap disiapkan untuk menghadapi segala ancaman. Salah satu yang akan berangkat untuk melaksanakan tugas di Papua adalah prajurit dari Batalyon Infanteri (Yonif) 315/Garuda. Total ada 400 personel yang disiapkan batalyon tersebut.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) III/Siliwangi Kolonel Infanteri F. X. Sri Wellyanto Kasih memastikan kesiapan batalyon tersebut. "Memang mereka sudah lama sudah disiapkan. Untuk tugas operasi satgas perbatasan (Papua)," ungkap dia kepada Jawa Pos. Persiapan sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Sehingga pasukan itu sudah benar-benar siap. "Memang harus siap (berhadapan dengan KKB)," tambahnya.
Hal senada disampaikan oleh Kapendam V/Brawijaya Kolonel Arm Imam Haryadi. "Setiap satuan yang akan melaksanakan tugas, pasti Sudah melalui tahapan latihan yang sudah distandarisasikan. Sesuai dengan tantangan tugas yang akan dihadapi," bebernya. Dari Jawa Timur, pihaknya sudah menyiapkan Yonif Mekanis 521/Macan Kumbang untuk melaksanakan tugas di Papua. Total personel yang disiapkan pun sama. Sebanyak 400 orang. Mereka tinggal menunggu arahan dari Mabes TNI untuk berangkat ke Papua. (syn/)
