Lambannya penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 5 Tol Balsam menghambat mobilitas masyarakat Balikpapan dan Samarinda. Interkoneksi kawasan strategis juga ikut terdampak.
SAMARINDA–Pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) segmen Balikpapan yang berlarut-larut membuat DPRD Kaltim geregetan. Parlemen mendesak pemprov bersurat ke Kementerian PUPR dan investor. Tujuannya meminta perhatian dan kepastian waktu penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 5 yang tak kunjung kelar.
Hal itu mengemuka dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kaltim di Samarinda, Senin (3/5). Selain merekomendasikan gubernur bersurat kepada Kementerian PU dan Jasa Marga, Pansus LKPJ DPRD Kaltim yang dibacakan bergantian oleh Rusman Ya'qub dan Sutomo Jabir, juga memerintahkan Dinas PUPR-Pera Kaltim mengawal dan melaporkan perkembangan penyelesaian Seksi 1 Tol Balsam.
"Gubernur memerintahkan Dinas PU, Bappeda, Biro Hukum, dan perangkat daerah terkait lainnya untuk menuntaskan proses serah-terima aset pekerjaan pada Seksi 1 (Tol Balsam), hingga diperoleh dokumen legal sebagai tanda serah-terima sah secara hukum, termasuk hasil audit akuntabilitas atas paket pekerjaan pembangunan jalan Bol Balsam Seksi 1 oleh BPKP,” kata Rusman Ya’qub.
Dia melanjutkan, Pemprov Kaltim juga perlu segera membentuk dan menetapkan surat keputusan tim serah-terima aset di pihak pemerintah daerah. Menurut dia, publik Kaltim menanti kepastian beroperasinya Seksi 1 maupun Seksi 5 Tol Balsam. Sebab, hingga laporan keterangan pertanggungjawaban Pemprov Kaltim disampaikan kemarin, Tol Balikpapan-Samarinda belum seluruhnya rampung. Hingga kini, baru Seksi 2, Seksi 3, dan Seksi 4, yang menghubungkan Samboja (Kutai Kartanegara) dengan Samarinda dimanfaatkan masyarakat. Ruas tol ini dibuka sejak akhir 2019.
Berlarut-larutnya penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 5, dinilai DPRD telah menghambat konektivitas titik keluar/masuk akses kawasan strategis di provinsi ini. Yakni, Bandar Udara Sepinggan, Kawasan Industri Batakan, Kawasan Industri Kariangau dan Pelabuhan Kariangau. Maka dari itu, Pansus LKPj meminta gubernur mencari kepastian waktu penyelesaian dengan menanyakan ke Kementerian PU dan investor.
Menanggapi rekomendasi itu, Sekretaris Provinsi Kaltim M Sa'bani mengatakan, pemprov secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan sesuai yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. “Terkait rekomendasi Pansus LKPj gubernur, pemprov akan memerhatikan dan menindaklanjuti serta menyampaikan hasilnya kepada DPRD Provinsi Kaltim,” katanya.
Sa’bani menambahkan, pemprov mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim bersama-sama melakukan pengawasan penggunaan anggaran secara benar dan tepat.
Sementara itu, dalam keterangannya, PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) selaku operator Tol Balsam menyebut bakal mempercepat penyelesaian Seksi 1 dan Seksi 5. Diperkirakan, dua ruas tol ini akan rampung Agustus nanti dan terintegrasi dengan tiga ruas tol yang lebih dulu beroperasi. Direktur Keuangan PT JBS Hendra Gunawan menjelaskan, hingga 22 April 2021, secara keseluruhan, pembebasan lahan untuk Seksi 1 dan Seksi 5 telah mencapai 99,81 persen dan progres konstruksinya telah mencapai 98,92 persen.
Kedua seksi ini nantinya dioperasikan secara bertahap. Untuk Seksi 1 yang menghubungkan Km 13 Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 km, ditargetkan beroperasi di Agustus. "Sedangkan untuk Seksi 5 ruas Balikpapan (Km 13)-Sepinggan sepanjang 11,09 kilometer ditargetkan beroperasi di Juni 2021," jelas Hendra dalam keterangan tertulisnya.
Untuk diketahui, Seksi I Tol Balsam terbagi dalam lima segmen. Ruas tol tersebut dibiayai melalui dua sumber pembiayaan, APBD Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar. Dikerjakan lima kontraktor berbeda, yakni Segmen 1 oleh PT Wijaya Karya, lalu Segmen 2 oleh PT Bangun Cipta Kontraktor, dan Segmen 3 dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Sementara itu, Segmen 4 digarap PT Hutama Karya dan Segmen 5 oleh PT Waskita Karya. Sementara Seksi 5, Seksi dibangun menggunakan APBN dan pinjaman Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar Rp 720 miliar.
Pada rapat kerja dengan Komisi V DPR 17 Maret lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono sempat menyampaikan jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit akuntabilitas dan audit verifikasi terhadap ruas tol tersebut. Untuk pelaksanaan cut off atau penghentian terhadap proyek.
“Selesai diaudit BPKP baru diteruskan oleh BUJT (Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) yang sekarang,” katanya. Audit BPKP yang dimaksud menteri, dilakukan pada Seksi 1. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Irhamsyah mengungkapkan, pihaknya juga masih menunggu hasil audit BPKP tersebut. “Mungkin sudah selesai. Tapi masih perlu pembahasan dengan tim audit. Semoga cepat selesai,” katanya pekan lalu. (nyc/riz/k8)
