Di era modern saat ini masih ada hunian yang dinilai kurang layak dari segi ukuran, saluran pembuangan, hingga sumber air bersih.
SAMARINDA – Ibu kota negara (IKN) di Kaltim bakal segera groundbreaking. Ketika IKN berjalan, akan banyak masyarakat yang pindah ke Bumi Etam. Kebutuhan hunian akan semakin besar. Persaingan masyarakat mengakses lahan dan hunian layak bakal semakin ketat. Tetapi saat ini, di Kaltim hanya sekitar 68 persen masyarakat yang memiliki hunian sendiri. Itu pun tak semua sudah tergolong layak huni.
Data dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kaltim 2020 yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, rata-rata di seluruh Bumi Etam, 3,06 persen masyarakat tinggal di rumah dengan luas lantai kurang dari 19 meter persegi. Paling banyak di Samarinda yang 6 persen warganya tinggal di rumah kurang dari 19 meter persegi. Padahal, program pemerintah idealnya rumah dibangun setidaknya 36 meter persegi.
Di sisi lain, pada era modern ini juga masih ada masyarakat yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Termasuk, masih ada 0,66 persen warga Kaltim yang lantai rumahnya masih tanah. Persentase paling banyak ada di Kutai Timur dengan 1,49 persen.
Bahkan, masih ada 1,8 persen masyarakat di Kaltim yang tak punya fasilitas buang air besar. Persentase paling banyak ada di Kutai Timur yang 6,48 persen rumah tangga tak punya fasilitas buang air besar.
Sementara di Paser ada 10,80 persen rumah tangga yang kloset toiletnya hanya memakai sistem cemplung/cubluk yang notabene tidak sehat. Sebab, jika tak ditutup, aroma tidak sedap ke mana-mana dan bisa jadi sumber kuman.
Di Paser pula, angka rumah tangga yang pembuangan akhir tinjanya ke sawah, danau, sungai, maupun laut, memiliki persentase tertinggi. Sebanyak 12,42 persen rumah tangga masih membuang tinja ke perairan tersebut. Namun, jika dikatakan secara umum di seluruh Kaltim ada 5,02 persen rumah tangga yang masih membuang tinja mereka ke sungai, danau, laut, atau sawah.
Apakah daerah itu berstatus kabupaten ataupun kota ternyata tidak memiliki dampak spesifik terhadap perilaku pembuangan tinja masyarakatnya. Jika di Paser kasus pembuangan tinja ke perairan umum paling tinggi di Kaltim, berbeda dengan kategori pembuangan akhir tinja ke kawasan darat seperti lapangan, pantai, dan kebun. Di Kaltim paling tinggi ada di Balikpapan. Sebab, 1,56 persen rumah tangga di kota ini masih membuang tinja ke darat tanpa lubang atau septic tank. Jumlahnya di atas rata-rata persentase Kaltim yang 0,51 persen.
Pemprov Kaltim saat ini tengah merancang rumah layak huni. Detailnya masih coba disusun dalam peraturan gubernur yang tengah dirancang.
"Rumah rakyat rencananya, target 200 ribu rumah. Itu biayanya ada dari CSR (corporate social responsibility) juga. Namun, yang jelas sasarannya adalah masyarakat kurang mampu," jelas Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Saat ini pihaknya tengah menginventarisasi kebutuhan untuk program rumah layak huni. Diharapkan dengan program ini masyarakat Kaltim setidaknya bisa memiliki naungan yang layak dan sehat.
Dijelaskannya juga, tidak hanya bakal digarap Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, program rumah layak huni ini nantinya juga bakal bekerja sama dengan TNI.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan tetap melanjutkan pelaksanaan Program Sejuta Rumah pada 2021. Untuk itu, sejumlah kebijakan dan strategi pun diusung Kementerian PUPR untuk mendorong capaian pembangunan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia.
