Buruh di Kaltim harus menerima kenyataan. Mereka mesti bersaing ketat ketika ibu kota negara (IKN) dibangun. Jangan sampai jadi penonton dan kalah bersaing. Akan tetapi, perjuangan buruh sudah lebih dahulu dimulai. Setahun lebih dihajar pandemi Covid-19, tak sedikit buruh yang menjadi korban. Namun, kini ada secercah asa dari perekonomian Kaltim.
Setelah dihajar pandemi, kondisi perekonomian saat ini mulai merangkak naik. Apalagi Kaltim masih mengandalkan sektor yang batu bara dan migas. Hal ini dijelaskan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Alexander Soemarno.
Alex menjelaskan, pertama kalau bicara skala global, awal 2020 ada penurunan harga batu bara dan kayu. Namun, yang harganya stabil itu kelapa sawit. Membaik bahkan saat ini di harga terbaik dalam 3-4 tahun terakhir.
“Sebenarnya di akhir 2020 ada kenaikan harga batu bara. Saat ini harga lagi bagus. Secara global, ekonomi Kaltim tak terganggu karena proporsi besar kan migas dan batu bara, hampir 80 persen," jelas Alex.
Namun, hal itu jika bicara global. Namun, saat ini riilnya yang mendukung ekonomi kerakyatan skala masif itu, disebut Alex, perkebunan. Jadi, kalau mau berasumsi, dengan jumlah areal ditanam 1 juta hektare, pekerja yang terserap sekitar 140-150 ribu orang. Itu terdapat multiplier effect yang besar. Kalau satu orang bisa menghidupi tiga orang lainnya, ada ratusan ribu jiwa terhidupi dari perkebunan.
"Itu baru bicara di kebun. Belum di pabriknya. Satu pabrik bisa 400-500 orang bisa menghidupi sekitar 30-40 ribu orang terlibat di pabriknya. Jika ada 200 ribuan orang di sawit, berarti bisa hidupi sekitar 800 ribu. Teorinya 800 ribu orang yang terhidupi bisa mengangkat ekonomi. Ini baru sektor perkebunan yang notabene tidak eksploratif," beber Alex.
Meski begitu, kondisi saat ini yang masih dilanda pandemi, ada beberapa hal yang menjadi sorotan Alex. Sebab, bicara ekonomi tak hanya urusan industri besar. Beberapa kebijakan pemerintah dirasanya berdampak pada UMKM. Khususnya bantuan langsung seperti Rp 600 ribu. "Itu bantuan untuk yang terdampak. Misal yang sebelumnya jual mihun tak bisa jual mihun. Itu bantuan untuk survival karena mereka tidak bisa berjualan," kata Alex.
Dalam pengamatannya, bantuan ini begitu terasa bagi pelaku UMKM. Namun, di sisi lain, ajakan pemerintah agar UMKM berkembang di sektor online juga dirasa bagus. Sebab, dia mengambil contoh, banyak masyarakat yang saat ini bergantung dengan toko online.
Sementara untuk pengusaha menengah ke atas, relaksasi pajak dianggap banyak membantu. "Untuk pengusaha menengah ke atas diberi bantuan terkait Covid-19. Rata-rata bantuan relaksasi pajak. Juga ada kewajiban yang bisa dilonggarkan. Namun, tak digratiskan. Misal, kelonggaran cicilan alat berat, seperti itu," sebutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan, pemerintah memaklumi bagi perusahaan yang mengalami penurunan pemasukan imbas pandemi Covid-19. Namun, tak semua terimbas dan kolaps. Karena itu, dia berharap perusahaan bisa memenuhi hak-hak pekerjanya secara ideal. Misalkan, saat ini perusahaan ada kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR).
Menurut dia, perusahaan yang masih bisa bertahan setelah Covid-19 seperti pertambangan batu bara, migas, atau perkebunan kelapa sawit, diminta tetap membayar THR para karyawan. "Harus tetap membayar THR. Sanksi bagi yang tak membayar itu sudah ada aturannya," ujar Hadi.
Melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Hadi menyebut, memberi imbauan kepada para perusahaan. Imbauan ini juga dibedakan mana perusahaan yang kolaps mana yang survive. Menurut dia, memang harus dimaklumi juga. Sebab, selama pandemi, ada beberapa perusahaan kolaps. Jangankan membayar THR, membayar gaji karyawan pun kesulitan.
Di sisi lain, diakuinya buruh di Kaltim menghadapi tantangan besar. Sebab, ibu kota negara (IKN) di depan mata. Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai dan dihadapi menjelang pemindahan IKN baru di Kaltim adalah eksodus pekerja dari luar Kaltim. “Itu menjadi persaingan di bidang ketenagakerjaan,” kata Hadi Mulyadi.
Hadi Mulyadi mengemukakan, pembangunan IKN tentu memerlukan tenaga kerja yang luar biasa jumlah dan kualitasnya. Jadi, perlu ada pemantauan agar jangan sampai ada eksodus tenaga kerja dari luar Kaltim berlebihan, sehingga tenaga kerja lokal tidak terpakai.
