Guru Kaltim Diklaim Kian Sejahtera

- Senin, 3 Mei 2021 | 13:12 WIB
Vaksinasi untuk guru yang dilaksanakan di Balikpapan.
Vaksinasi untuk guru yang dilaksanakan di Balikpapan.

BALIKPAPAN-Kesejahteraan guru menjadi hal yang selalu dipotret pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei. Namun demikian, persoalan ini diklaim sudah lebih baik di Kaltim. Sejak 2018, atau tiga tahun kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, penghasilan guru PNS maupun non-PNS melonjak. Terutama guru SMA dan SMK yang di bawah kewenangan Pemprov Kaltim.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Anwar Sanusi. Dia menerangkan, sejak Isran Noor dan Hadi Mulyadi dilantik pada 2018, insentif guru PNS naik. Pun demikian guru non-PNS yang kini menikmati gaji hingga 200 persen. “Kalau gaji guru honorer semula Rp 1,5 juta. Sekarang sudah Rp 3 juta. Plus gaji ke-13 juga,” katanya kepada Kaltim Post, Ahad (2/5). Dia mengklaim, insentif atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru PNS sebelum 2018, besarannya sekitar Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta.

Setelah 2018, nominalnya naik dua kali lipat. TPP guru PNS menjadi Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. Tergantung golongan PNS. Sementara sekolah swasta, TPP yang semula Rp 300 ribu naik menjadi Rp 1 juta per bulan. “Jadi, ada perubahan yang signifikan terhadap gaji guru ini,” katanya. Justru, sambung dia, persoalan saat ini adalah kekurangan guru. Jumlah guru SMA dan SMK yang ada di Kaltim saat ini sekira 7 ribu orang. Tapi pada tahun ini, yang akan memasuki masa usia pensiun sekira 200 orang. Walau direncanakan mendapat tambahan sekira 200 orang, akan tetapi ada kekurangan jumlah guru sekira 700 orang.

“Enggak terlalu jomplang untuk sekolah negeri. Tapi kalau sekolah swasta, mohon maaf, kadang gurunya enggak linier. Ini yang kadang bikin repot,” ungkap Anwar Sanusi. Bicara sarana dan prasarana sekolah, dia menyebut sudah terpenuhi. Terutama untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK. Hanya, pihaknya masih kesulitan untuk membantu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah swasta. Karena harus melalui hibah dan bantuan sosial (bansos). Sebaliknya, tidak boleh dianggarkan langsung menggunakan APBD. Padahal, salah syarat mendirikan sekolah adalah yayasan sanggup memenuhi sarana dan prasarananya. Termasuk menyediakan gaji gurunya.

“Memang ada tanggung jawab mereka dari sisi pembiayaan. Makanya mereka diberi juga dana BOS. Baik Bosnas maupun Bosda. Tapi, kadang-kadang menyerahkan sepenuhnya juga kepada pemerintah,” keluhnya. Pria yang sempat menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang ini melanjutkan, untuk sekolah swasta favorit, justru bisa menyediakan sarana dan prasarana sekolah lengkap. Tetapi, menjadi persoalan bagi sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan dengan finansial yang belum kuat. Pemprov Kaltim sepenuhnya tidak bisa membantu. Sehingga, mengupayakan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN.

Oleh karena itu, sekolah swasta, khususnya SMK, Disdikbud Kaltim telah membuat tempat praktik bersama. Yang dinamakan Education Center Samarinda (ECS). Berlokasi di Jalan PM Noor, Sempaja, Samarinda Utara. Berada di atas lahan seluas lima hektare, gedung tersebut dilengkapi ballroom, ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, asrama, poliklinik, kantin, masjid, sarana belajar ruang terbuka hingga permainan edukasi. Menurut perencanaan, ESC akan difungsikan pada 2022 mendatang. “Saat ini, masih dalam tahap perbaikan. Kami berikan sekolah swasta untuk berpraktik di situ. Terutama sekolah yang jauh. Karena di situ ada asramanya juga. Dia mau praktik komputer, mesin, atau ngelas, bisa di education center,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengapresiasi upaya peningkatan kesejahteraan guru yang dilakukan Pemprov Kaltim. Namun, hal tersebut tak akan terwujud tanpa dorongan Komisi IV DPR Kaltim. Parlemen, menurutnya, ikut mengawal agar pendapatan guru ditingkatkan. “Sebenarnya, kami belum puas, dengan apa yang dicapai hari ini. Tetapi, kami juga harus memperhitungkan kondisi keuangan daerah. Tapi komitmen kami di Komisi IV, tentu akan selalu berupaya ke depannya, setiap tahunnya, ada perbaikan kesejahteraan guru,” katanya.

Menurut Ketua DPW PPP Kaltim ini, kemajuan pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari aspek kesejahteraan guru semata. Namun, harus bicara sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru, lalu kurikulum itu sendiri. Apalagi di era pandemi Covid-19 seperti saat ini. Para guru harus melakukan terobosan baru. Harus diakui, kata Rusman, banyak sarana dan prasarana sekolah di Kaltim harus dibenahi. “Bicara pendidikan Kaltim, tidak boleh hanya egosentris kewenangan. Yaitu SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim. Tetapi harus berbicara juga SD dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemkab dan pemkot,” sebutnya.

Rusman menambahkan, hal tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kaltim. Sehingga, berbicara pendidikan tidak boleh ada pemilahan kewenangan. Pemprov beserta pemkab dan pemkot semestinya duduk bersama. Membicarakan masalah pendidikan Kaltim. “Karena kalau mau bicara Kaltim, rakyat tidak mau tahu SMA-SMK adalah kewenangan provinsi. SD-SMP itu kewenangan kabupaten/kota. Yang dituntut rakyat adalah kebutuhan dasar pendidikan,” tegasnya. Lagi pula, pendidikan satu kesatuan yang utuh yang terbagi atas tiga unsur pokok. Yakni sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum pendidikan. Jangan sampai terjadi gap di antara ketiga unsur pokok itu. “Misalnya sarana dan prasarana berdimensi abad 19. Gurunya berdimensi abad 20. Sementara yang diajar, anak-anak milenial, abad 21. Enggak nyambung. Dan selalu terjadi gap,” ketusnya. (kip/riz/k15)

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X