BALIKPAPAN–Biaya operasional di ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berpotensi membengkak. Pemicunya, tidak adanya antisipasi dan mitigasi kondisi lokal geologi di kawasan tersebut. Pendapat itu diungkapkan ahli geologi Andang Bachtiar dalam webinar KKN Tematik 27 Universitas Mulawarman (Unmul), dengan tema "Aspek Geologi Calon IKN di Wilayah PPU”, Kamis (29/4).
Andang menyampaikan analisisnya saat dicecar pertanyaan Prof Sarwidi, dosen Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia (UII). Prof Sarwidi meminta pendapat Andang jika diminta menjadi team leader atau pemimpin tim rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Andang mengungkapkan, telah banyak menyampaikan rekomendasi kepada pihak yang terlibat langsung maupun kementerian terkait dengan rencana pemindahan IKN.
Menurut pria yang pernah menjabat anggota Dewan Energi Nasional itu, sejak pemerintah memutuskan IKN dipindah ke Sepaku, dirinya telah menyampaikan hasil penelitian mengenai geoteknik dan kebencanaan di Sepaku. Agar perencanaannya tidak sembarangan dan bisa lebih menyeluruh. Termasuk mempertimbangkan aspek geologi bawah permukaan. Baik yang dangkal maupun yang dalam. Bukan sekadar menggambarkan desain ibu kota yang indah di atas peta topografi, morfologi, dan tutupan muka bumi belaka.
Sebaliknya, memperdalam kajian geoteknik tadi. Andang berharap, tidak ada penyesalan atas membengkaknya biaya operasional kehidupan sehari-hari di calon IKN baru. Pasalnya, harus terus-menerus menanggulangi “bencana” yang diakibatkan kondisi lokal geologi yang tidak diantisipasi atau dimitigasi sebelumnya. Ancaman ini tentunya berawal dari kurang pahamnya para perencana dan penyelenggara negara atas kondisi bawah permukaan kawasan tersebut.
Seperti kondisi air tanah di area Sepaku dan sekitarnya yang sangat sulit. Disebabkan kondisi hidrogeologi daerah tersebut disusun oleh batuan sedimen lempung endapan laut. Umurnya 23–33 juta tahun lalu. Andang menuturkan, air tanah kemungkinan didapatkan di lapisan-lapisan pasir dan atau batu-gamping yang berongga. Selain itu, kondisi hutan di Kecamatan Sepaku diakuinya saat ini gundul. Jikalau pun ada tutupan hutan, merupakan hutan tanaman industri (HTI). Bukanlah hutan primer.
Ancaman tanah longsor juga patut diwaspadai. Karena jenis batuan di Kecamatan Sepaku endapan laut dalam yang mudah mengembang. Banyak juga terdapat lapisan batu bara dangkal yang mudah sekali terbakar. Terutama di kawasan perluasan IKN di sepanjang area Bukit Soeharto. Hal itu harus diatasi dengan rekayasa geoteknik tertentu. Yang kalau tidak serius perencanaan dan implementasinya, bisa bikin runyam kondisi kebencanaannya. Meskipun lokasinya di kawasan perluasan, tetapi efek kebakaran akan memengaruhi gerak langkah kehidupan sehari-hari di KIPP.
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) periode 2001–2005 melanjutkan, selain terjun langsung melakukan penelitian, pada dekade 1980-an, dia pernah berdomisili dan bekerja di area Balikpapan, Penajam dan Sepaku (PPU), serta Samboja (Kukar). Sampai menjelang 2020, meski sudah lama tidak berdomisili di Kaltim, dia masih sering berkunjung dan melakukan riset di kawasan tersebut.
“Sebagai tanggung jawab intelektual saya. Karena pernah tahu daerah situ seperti apa. Kalau saya ditanya sebagai team leader-nya, saya harus gimana? Dalam konteks ini, politik harus memerhatikan kemaslahatan utama masyarakat. Termasuk cost and benefit analysis-nya harus jelas. Bukan sekadar politik, tetapi biaya politiknya berapa? Kenapa saya selalu katakan politik? secara teknis, ini akan memakan biaya besar sekali,” ungkapnya.
Bahkan, menurut sepengetahuannya, tadinya Kecamatan Sepaku tidak masuk radar lokasi calon IKN baru. Karena hanya sampai penelitian tim Badan Geologi Kementerian ESDM. Lalu, keadaannya berubah setelah pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April 2019. “Sampai setelah pemilu, enggak ada ceritanya Sepaku. Setelah pemilu, baru keluar Sepaku. Semua orang tergopoh-gopoh secara teknis untuk menjustifikasi Sepaku. Jadi prosedurnya dibalik. Dari keputusan politik, terus disuruh justifikasi,” terang Andang.
Karena itu, sebagai intelektual dan orang yang tahu tentang sains di Kecamatan Sepaku, jika menjadi pimpinan tim pemindahan IKN, dirinya akan menyampaikan kepada presiden mengenai kondisi wilayah tersebut. Dan walaupun, bukan menjadi pimpinan tim, dengan segala cara lewat semua orang yang dekat dengan presiden, Andang akan menyampaikan agar berhati-hati dengan daerah tersebut.
“Keputusan politik sudah dibikin. Jangan grasa-grusu itu bahasa paling keras saya. Kalau mau bikin perencanaan, perencanaan harus benar. Tapi mereka mengatakan ini harus jadi lima tahun. Keputusan politik itu, pokoknya tahun 2024 sudah harus pindah dan sebagainya,” sebut dia.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretariat Tim Koordinasi IKN Hayu Parasati menyampaikan, ketersediaan air baku menjadi masalah penting di calon IKN baru. Itu berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masterplan atau rencana induk IKN yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Kecamatan Sepaku memiliki jasa ekosistem penyedia air sedang. Dengan kondisi eksisting berdasarkan tahun 2019, menunjukkan rendahnya dukungan infrastruktur dalam mengalokasikan air di Kecamatan Sepaku.
Sehingga, skenario pemenuhan kebutuhan air adalah dengan pembangunan bendungan dan intake Sungai Mahakam. “Berdasarkan profil wilayah IKN sendiri, kemampuan daya dukung airnya sedang, dan infrastruktur pendukung kebutuhan air di sana cukup rendah, maka peletakan rencana bendungan, ada satu yang tidak boleh terletak di salah satu lokasi,” ujarnya.
Selain itu, untuk mengatasi banjir yang terjadi pada kelurahan dan desa di Kecamatan Sepaku, lanjut Hayu, yang perlu dilakukan adalah mengembalikan fungsi ekologi DAS (daerah aliran sungai). Sementara itu, penyediaan air baku masyarakat hingga 2045, masih dapat terpenuhi dengan kondisi surplus melalui rencana infrastruktur air lainnya. Karena itu, sebagai solusi sebagai penunjang ketersediaan air baku, maka direkomendasikan pembangunan pipa transmisi air dari Sungai Mahakam.
