Pekerjaan pembangunan ibu kota negara yang baru menjadi asa pengusaha lokal. Di tengah kontraksi lebih dalam yang dialami sektor konstruksi.
SAMARINDA – Biasanya pengujung tahun menjadi momen pelaku usaha kebanjiran proyek. Namun selama pandemi Covid-19, itu tidak terjadi. Bahkan untuk pertama kalinya kinerja lapangan usaha konstruksi Kaltim pada tutup tahun mengalami kontraksi yang lebih dalam. Di tengah penurunan kinerja, pelaku usaha optimistis berlanjutnya pembangunan ibu kota negara (IKN) akan menjadi keberuntungan bagi sektor konstruksi.
Untuk diketahui, Bank Indonesia mencatat, secara tahunan kinerja lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi 4,09 persen (YoY) pada triwulan IV 2020. Lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 2,49 persen (YoY).
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (DPD-Gapeksindo) Kaltim Slamet Suhariadi mengatakan, akan banyak proyek jelang berlanjutnya pemindahan IKN ke Kaltim. Namun, optimisme itu harus didukung regulasi dari pemerintah daerah.
Dalam Undang-Undang 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, kepala daerah punya wewenang dan tanggung jawab tentang lelang proyek di daerahnya. Dengan didasari undang-undang itu, pemerintah bisa mengatur proyek untuk meningkatkan sektor konstruksi. “Sehingga kami optimistis bisnis konstruksi bisa terus berkembang,” ungkapnya, Kamis (29/4).
Menurut dia, saat ini sektor konstruksi mengalami masa tersulit. Bahkan biasanya pada pengujung tahun akan banjir proyek, kini malah sebaliknya. Jika melihat trennya, banyak proyek yang mulai dilelang pada triwulan kedua. Pengerjaan baru akan dilakukan pada semester kedua, sehingga kinerja lapangan usaha konstruksi akan tumbuh lebih tinggi pada akhir tahun yang dimulai triwulan ketiga. Namun, itu sebelum pandemi Covid-19.
“Sekarang yang kita tahu bersama, selama 2020 banyak anggaran yang terkena refocusing, sehingga tidak banyak proyek yang dilelang, maka pengujung tahun tetap sepi proyek,” tuturnya.
Sepinya proyek akhir tahun juga disebabkan belanja modal pemerintah di triwulan IV 2020 tercatat terkontraksi sebesar 51,16 persen (YoY), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 46,55 persen (YoY). Terhambatnya belanja modal pemerintah disebabkan penghentian proses sebagian pengadaan barang atau jasa, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.
“Kita melihat sepinya proyek ini akan berlanjut pada 2021. Sebab, jika dilihat dari anggaran, tidak banyak perubahan pada tahun ini. Proyek APBD dari provinsi maupun kota masih sama seperti tahun lalu. Sebab, refocusing masih ada, pemotongan anggaran juga masih ada,” katanya.
Slamet menyebut, harapannya hanya pada proyek-proyek IKN. IKN diberikan kemudahan-kemudahan agar proyek yang ada segera dilakukan, karena dari presiden memerintahkan agar tidak ada yang mempersulit proyek IKN. Harapannya proyek-proyek IKN jangan besar-besar.
Maksudnya, proyeknya harus dibagi-bagi. Jika proyeknya dibuat langsung sekaligus, pengusaha lokal akan menjadi penonton. Kalau proyeknya besar, akan diambil oleh BUMN, sehingga pelaku usaha kecil di daerah tidak akan kecipratan proyek.
“Ada proyek di Kaltim, tapi kontraktornya orang luar maka uangnya akan berputar di luar Kaltim. Kalau mau uangnya berputar di Kaltim, harus dianggarkan untuk pengerjaan kecil agar bisa didapat kontraktor di daerah,” pungkasnya. (ctr/dwi/k16)
