MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Rabu, 28 April 2021 11:14
Labirin Terorisme

Oleh Miftah Faried Hadinatha

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM

 

Dua peristiwa terakhir, yakni bom bunuh diri di Geraja Katedral, Makassar Sulawesi Selatan (28/3/2021), disusul penembakan aparat penegakan hukum di Markas Besar Polisi Republik Indonesia oleh seorang wanita yang masih muda (31/3/2021), menjadi pertanda, bahwa penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan guna mencapai tujuan tertentu (terorisme), menjadi cara yang paling digemari bagi sebagian orang, sekaligus menyisakan jejak yang sulit ditelusuri.

Apabila dilacak jauh ke belakang, khususnya di Indonesia, tindakan terorisme sudah berlangsung sejak lama, dan terus mendapat momentumnya. Tentu masih terngiang dengan jelas, peristiwa bom bali tahun 2002 lalu; ada lagi peledakan bom tahun 2003 di hotel JW Mariot; kemudian bom buku tahun 2011; bom bunuh diri di depan masjid Mapolresta, Poso Sulteng 2013 lalu; kejadian baku tembak antara densus 88 dengan kelompok teroris mujahidin tahun 2015; peristiwa di jalan MH. Tamrin Jakarta Pusat 2016; bom bunuh diri di Polrestabes Medan 2019. Ini hanya segelintir fenomena besar, belum ditambah dengan fenomena kecilnya. Jika ditambah, tentu angka kasusnya akan lebih tinggi lagi. Baik fenomena besar ataupun kecil, sama-sama meninggalkan kekhawatiran. Utamanya, dalam hal kehangatan dalam berwarga negara.

Dalam batas penalaran wajar, mustahil kejadian-kejadian di atas, hanya dilakukan satu orang saja. Layaknya gunung es, yang terlihat hanya pucuknya. Sementara bagian bawahnya tertutup dengan rapi, menukik panjang ke bawah, yang ketika ditelusuri untuk dituntaskan memerlukan upaya sangat serius. Begitu juga masalah terorisme. Masalahnya sangat kompleks, penyelesaiannya rumit. Bahkan lingkup masalahnya bersifat internasional. Makanya, kerja sama antara negara, berperan penting menuntaskan persoalan tersebut.

Indonesia wajib bersyukur. Sebab ASEAN Convention on Counter Terrorisme (ACCT) yang ditandatangi 13 Januari 2007, telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2012. Di dalam ACCT tersebut, terdapat suatu semangat, siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, dan melalukan tindakan teroris harus dicegah dan ditindak secara tegas. Dan upaya pencegahan tersebut, harus senantiasa dibumikan, supaya korban jiwa tidak ada lagi yang berjatuhan.

Bukan Pendidikan

Memang benar, tindakan seseorang bergantung pada pelajaran yang diserap serta pengalaman yang pernah dialaminya. Begitu juga tindakan para teroris, tindakan radikal (dalam arti negatif) yang dilakukannya, disumbang oleh kadar pengetahuan. Kendati demikian, pendidikan bukan menjadi penentu utama sesorang bertindak teror. Ada yang berpendidikan tinggi, dianggap mempunyai daya intelegensi luar biasa, menyebabkan perilaku yang menimbulkan ketakutan bagi orang banyak. Ada juga pendidikan biasa saja, melahirkan perilaku yang mengancam keberdaan orang banyak. Pernyataan ini senada dengan Harja Saputra, Tenaga Ahli Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (detik, 15/5/2018), dan Al Chaidar pengamat terorisme Universitas Malikussaleh (Republika, 29/4/2019).  Artinya, derajat pendidikan seseorang, tidak memberi pengaruh signifikan para perilaku kekerasan.

Dalam Journal of Terrorism Studies, dijelaskan paling tidak ada tiga sebab seseorang melakukan tindakan terorisme. Pertama, soal kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan ini, tentu saja diasosiasikan dengan agama. Ada gerakan sekulerisme di Barat yang, berusaha memisahkan urusan agama dengan negara. Kelompok teroris ingin menggoyahkan gerakan sekuler tersebut, yaitu dengan berpegang pada perintah-perintah teks suci. Celakanya, dalam memahami teks suci itu, sering kali tidak diiringi pembacaan komprehensif. Biasanya hanya membaca secara tekstual, tanpa mau mengkaitkan dengan aspek lain dalam kitab suci itu. Contoh, janji tentang bidadari di surga.

Kemudian alasan yang paling terkenal, yakni upaya kekerasan tersebut adalah bentuk jihad. Mereka mempercayai dan memiliki keyakinan teguh terhadap jihad yang, harus selalu diasosiasikan dengan makna perang, membunuh orang yang berlain paham, selalu melakukan kekerasan pada orang yang bermaksiat. Makanya, ketika diperhatikan lagi, biasanya tindakan teror dilakukan di tempat antara lain; rumah ibadah, markas aparat penegak hukum, hotel, dan seterusnya.

Sebagai tambahan, kelompok ini biasanya meyakini bahwa agama, khususnya Islam, harus dikembalikan lagi di masa kejayaannya dulu, utamanya di masa ketika Islam menguasai dunia dengan segala kemajuannya. Itu sebabnya, segala hal-hal bertentangan dengan Islam, mesti disingkirkan dengan cara tidak bermoral. Padahal, dalam pandangan Hamid Fahmy Zarkasyi, kemajuan Islam dahulu disebabkan perdababan ilmu pengetahuan yang kemudian, Eropa (yang waktu itu tertinggal) belajar dan terinspirasi akibat khazanah ilmu dalam Islam yang luas. Dan, perdababan ilmu pengetahuan itu, dapat kita saksikan sampai sekarang. Jadi sebetulnya, tidak ada hubungannya antara kekerasan, dengan ingin menghidupkan kembali masa kejayaan Islam.

Kedua, perihal ideologi. Ternyata, ideologi mengarahkan seseorang dalam bertindak teror dan penuh kekerasan. Idelogi yang dianut yaitu berusaha menyebarkan agama yang suci dengan jalan-jalan kekerasan. Ini berkaitan dengan poin pertama di atas. Caranya dengan membuat semacam kelompok, dan memberi batasan yang jelas diantaranya. Mereka yang berada dalam kelompok, dianggap kelompok yang benar. Sementara di luar itu, harus masukan ke dalam kelompok. Caranya dengan melakukan framing. Sebagai penguat, tindakan upaya memasukan kelompok itu dilakukan dengan kekerasan, mengambil potongan ayat suci untuk melakukan pembenaran atas tindakan yang dilakukan.

Kekerasan itu sengaja dilakukan. Selain supaya diliput media masa, juga media komunikasi bagi kelompok-kelompok mereka. Tujuannya, memberi pengaruh pada masyarakat secara luas. Upaya framing tersebut ditujukan untuk mengkampanyekan apa yang disebut mereka dengan jihad individu, yakni satu orang mempengaruhi pihak lain, dan mengajarkan kekerasan pada yang lainnya, lalu mengeksekusi tindakannya dengan sendiri pula. Walaupun individu, sesungguhnya meraka dikontrol oleh jaringan yang lebih besar lagi di atasnya. Jadi, walaupun dia bertindak keras atas namanya sendiri, dia tidak menyadari apa yang dilakukannya sebetulnya didesain oleh organasasi yang lebih besar.

Ketiga, tujuan. Upaya kekerasan, menakuti masyarakat umum tersebut bukan tanpa ada alasan. Tujuannya bervariasi, ada yang memang ingin mendirikan negara berbasis Islam dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat, ada juga yang ingin melakukan kudeta, melemahkan jalannya pemerintahan. Artinya, tujuannya tidak tunggal. Tidak melulu soal ingin mengembalikan lagi negara Islam, melainkan pula ingin mengambil alih politik yang selama ini dipegang orang yang menurut mereka, berada di luar kelompok. Bahkan ada beberapa yang bermotif ekonomi, misalnya kasus penahanan WNA di Filipina. Alasan-alasan ini lah yang menyumbang seorang teroris untuk menjalankan aksinya.

Soal Penegakan Hukum

Desain penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Di sana bagi mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak, seperti menyediakan fasilitas, membiayai, pelaku tindakan, dapat dikenakan sanksi pidana. Paling berat, sanksi pidana mati.

Kemudian, arah penegakan hukum terorisme juga ditujukan kepada korban. Paradigma seperti ini patut diapresiasi dan didukung. Sebab segala tindak teror, umumnya menyisakan kerugian materi maupun trauma psikologis terhadap korban. Makanya, di dalam undang-undang tersebut didesain, selain tanggung jawab negara, terhadap korban juga wajib dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindak pidana. Artinya, tidak selalu penegakan hukum terorisme ditujukan pada satu arah, melainkan dua arah secara sekaligus. 

Perihal pidana mati. Saya termasuk yang mengatakan, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, tidak harus selalu diaminkan. Karena lazim diketahui, terorisme mempunyai sifat ideologis yang, semata-mata solusinya tidak melulu dijatuhi hukuman mati. Justru ketika dihukum mati, akan semakin meyakinkan mereka, bahkan muncul perasaan sangat senang, karena “sebentar lagi akan menemui bidadari di surga”.

Dalam undang-undang di atas, telah didesain tindakan preventif berupa (salah satunya) deradikalisasi, yakni tindakan yang berupaya mengembalikan seseorang yang terkena paham radikal (sekali lagi dalam arti negatif) ke arah yang lebih moderat. Barangkali, cara ini dapat dilakukan, ketika, katakanlah, seorang yang terlibat baik langsung tidak langsung dalam kegiatan terorisme telah dijatuhi pidana penjara. Artinya, di dalam penjara, sesorang itu tidak hanya “diamkan” begitu saja. Melainkan dicuci lagi otak dan fikirannya, tentu dengan melibatkan banyak pihak, dikembalikan ke hal-hal yang bersifat “bertobatan”.

Jika hanya dipenjara, dan katakanlah, dia sudah bebas, sementara zat-zat kimia dalam otaknya selalu menaruh perhatian pada tindakan teror, maka bukan tidak mungkin tindakan kekerasan yang sama akan dilakukan lagi. Pendeknya, pemahaman ideologis, harus dibantah lagi dengan hal-hal yang bersifat ideologis yang, tentu mengandung hal-hal moderat.

Makanya, kaloborasi antara aparat penegak, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat harus menjadi suatu sistem yang saling berkaitan. Layaknya tindakan korupsi, tindakan terorisme juga membutuhkan peran serta tenaga ekstra untuk mengatasinya. Apalagi tindakan pelaku bertalian dengan jaringan-jaringan kuat dan melembaga. Barangkali kita hanya dipertontonkan tindakan yang bagi mereka kecil, padahal efeknya menimbulkan kekacauan yang luar bisa besar.

Untuk itu, mari sama-sama tidak bersikap permisif terhadap hal-hal apapun yang mempunyai kemiripan dengan tindakan terorisme. Terhadap yang di luar kelompok teroris, penting meningkat kehangatan antara sesama warga negara. Jangan sampai kata-kata Joichi Ito, Direktur Laboratorium Media di Massachusetts Institute of Technology, if we destroy human right and rule of law in the response to terrorism, they have won, benar-benar kenyataan. (**)


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 10:15

Banjir Memang Bukan Preman

Pernyataan menarik diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika menjadi…

Rabu, 15 September 2021 12:54

Ketika Bupati Menerima Honor Makam Covid-19

Dewi MurniPraktisi Pendidikan di Balikpapan Jagat maya pemberitaan nasional gaduh…

Selasa, 14 September 2021 11:22

Banjir Melanda Benua Etam

HAkhmad Sirodz     Ketua Takmir Masjid Nuruz Zaman Loa Bakung  …

Senin, 13 September 2021 13:43

Kunci Sukses Pembangunan IKN

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Jumat, 10 September 2021 13:13

Sehat, Kuat, dan Olahraga

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 10 September 2021 12:32

Eksistensi Radio di Pusaran Kompetisi

Andi Muhammad Abdi Komisioner KPID Kaltim     Genap 76…

Kamis, 09 September 2021 10:36

Asa Pariwisata Kaltim

Oleh : Siswandi, Statistisi Ahli Muda di BPS Kutai Timur  …

Selasa, 07 September 2021 10:57

Efektivitas Daring yang Dipertanyakan

Mohammad Salehudin Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda   …

Selasa, 07 September 2021 10:29

Hapus Dikotomi Kominfo dan Humas

Oleh: Abd Kadir Sambolangi SS MA, Plt Kabag Protokol dan…

Selasa, 07 September 2021 10:15

Membaca Dominasi Koalisi Pemerintah

Oleh: Miftah Faried Hadinatha Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM asal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers