SAMARINDA-Pemprov Kaltim Senin (26/4) melantik dua kepala daerah baru yaitu Kutai Barat (Kubar) dan Bontang. Dua kepala daerah itu bakal mengemban tugas berat. Tidak hanya urusan infrastruktur, tapi urusan pengentasan Covid-19 yang belum juga selesai.
Gubernur Kaltim Isran Noor yang melantik dua kepala daerah itu mengatakan, kini permasalahan yang cukup urgen adalah penanganan Covid-19. Sebab, dalam waktu dekat bakal ada libur panjang Idulfitri. Sejauh pengalaman, empat kali libur panjang, maka empat kali kenaikan kasus Covid-19. Libur Lebaran ini pemerintah sudah tak mengizinkan masyarakat mudik.
“Ada 32 warga negara India yang dideportasi pemerintah pusat. Di Kaltim ada kapal dari Singapura berawak warga India, enam orang terkonfirmasi positif. Ada dua orang dirawat di RS IA Moeis Samarinda, dua orang dirawat di kapal, dua orang lainnya di rumah karantina. Kapal-kapal dari manapun dari luar harus kami perketat penjagaannya,” kata Isran.
Namun, urusan infrastruktur juga harus diperhatikan. Koordinasi harus dilakukan dengan baik. Apalagi masih ada sejumlah daerah yang minim pembangunan. Apa yang diupayakan bupati Kubar yang juga sudah menjabat sebelumnya, dirasa sudah cukup baik dan masih bisa dioptimalkan.
“Jadi, yang namanya bupati Kubar itu, paling banyak mengusulkan bankeu (bantuan keuangan), paling banyak. Hampir tiap minggu datang. Di meja penuh permohonannya,” beber Isran.
Bagi mantan bupati Kutai Timur itu, semangat bupati Kubar tersebut menjadi hal yang wajar dan harus disambut dengan semangat juga. “Ini tidak menghalangi wali kota Bontang ya, untuk mengusulkan bankeu. Tapi, kami di provinsi selalu mendukung upaya kabupaten/kota membangun daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, saat ini diakui dua daerah tersebut masih mengalami masalah infrastruktur. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK berharap akses di daerah bisa segera diperbaiki. Apalagi, menurutnya ironis jika ketika ibu kota negara (IKN) dibangun di Kaltim, namun akses di sekitar ibu kota masih rusak parah.
“Kapan jalan kita diperbaiki. Mana kewenangan dengan provinsi, yang mana kewenangan pusat, yang mana kabupaten/kota. Ironis jika IKN dibangun, terus jalan di Kaltim masih jelek. Harus dapat perhatian pemerintah pusat, jangan di ibu kota mulus, di Kutai Barat menyedihkan,” terang Makmur.
Memang akses menuju Kubar saat ini masih banyak yang buruk. Padahal kabupaten itu nantinya berbatasan langsung dengan IKN yang lokasinya di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.
Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, pihaknya mau membuat pemetaan. Ada 16 kecamatan yang tidak sama kebutuhannya. Namun, yang jelas, akses ke Kubar perlu perhatian.
“Jalan trans ke Kubar itu kewenangan APBN. Rusak juga karena sawit dan tambang batu bara. Kami lapor ke provinsi. Kami surat ke pusat. Mereka ada izin. Kalau jalan kabupaten, kewenangan di kami bisa. Jalan kami hanya memiliki kekuatan untuk muatan maksimal 8 ton. Tapi yang lewat muatannya melebihi itu,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan mengatakan, pihaknya juga mengusahakan agar Kubar bisa diterangi semuanya.
Dia menjelaskan, saat ini ada 66 kampung di Kubar belum teraliri listrik. Jarak antar-kampung 40-50 kilometer, sehingga cukup memberatkan untuk membangun jaringan listrik.
“Kami harap ada solar cell buat di perkampungan, atau membangun unit kecil di perkampungan yang dikelola PLN. Terima kasih kepada PLN juga, tiga tahun intensif di Kubar. Terakhir 12 April tersambung 16 kampung dari Sistem Mahakam,” ungkapnya.
