JAKARTA- Evaluasi dan investigasi mesti jadi atensi setelah TNI menuntaskan operasi pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala-402 di Laut Utara Bali. Tidak hanya internal TNI AL dan pemerintah, keinginan mengevaluasi sekaligus menginvestigasi insiden memilukan tersebut disuarakan oleh wakil rakyat di Senayan. Setelah komisi I, kini giliran komisi VII yang buka suara.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menjelaskan, penyebab kecelakaan penting bagi pengoperasian kapal selam ke depan. Sehingga kesalahan teknis yang mungkin menjadi penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402 harus ditemukan. Hasil temuan itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kapal selam lainnya. "Untuk itu, perlu pendayagunaan kemampuan sumber daya iptek kelautan kita dalam rangka investigasi komprehensif tersebut," jelas Mulyanto (26/4).
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga berharap agar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ikut terlibat. Keduanya bisa mendayagunakan lembaga riset kelautan di lembaga lain seperti BPPT, LIPI, atau badan penelitian dan pengembangan kementerian terkait. "Dalam kasus ini, kita perlu mengerahkan semua kemampuan riset yang dimiliki untuk menganalisis penyebab kecelakaan KRI Nanggala 402 secara akurat," beber Mulyanto.
Hal itu, lanjut dia, dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi lembaga riset yang ada. Hasil riset terkait pertahanan nantinya juga berguna untuk perencanaan pemerintah. Mulyanto berpendapat, pemerintah perlu menyusun rencana pengembangan teknologi kelautan demi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kemampuannya.
Evaluasi dan investigasi insiden yang menyebabkan 53 personel TNI AL gugur itu harus dilaksanakan secara menyeluruh. Sebab, selain berisiko menimbulkan berita simpang siur di publik, DPR menilai hal itu juga dinilai berpotensi menimbulkan polemik bersifat politis. Pakar militer dan intelijen Laksamana Muda TNI Purnawiawan Soleman Ponto menekankan bahwa evaluasi insiden KRI Nanggala-402 harus dilakukan terperinci.
Menurut mantan perwira tinggi Angkatan Laut tersebut, evaluasi harus dilakukan berjenjang. Dari bawah sampai atas. "Harus ada review," tegasnya. Dia percaya, TNI AL sudah menyiapkan kapal selam tersebut sebelum melaksanakan tugas. Namun demikian, dia menilai tetap harus dicari tahu sumber permasalahan yang membuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut tenggelam ke dasar laut. "Apa saja masalah sebelum kapal itu berangkat, lihat permasalahan-permasalahan yang ada," tambahnya.
Soleman mengungkapkan, TNI AL memang bukan kali pertama kehilangan alutsista. Namun, baru kali ini mereka harus merelakan kapal selamnya hilang. Bahkan berikut dengan prajurit-prajurit terbaik yang mengawaki kapal tersebut. Untuk itu, dia berharap evaluasi tidak sekedar bunyi. Melainkan dilakukan secara cermat dan tepat. "Harus diaudit seperti apa pemeliharaannya. Apakah ada yang harus diganti tapi belum diganti karena ketiadaan anggaran," ungkapnya.
Pria yang pernah bertugas sebagai kepala BAIS TNI itu menyebutkan, bila sumber masalah yang menyebabkan KRI Nanggala-402 tenggelam tidak ditemukan dan tidak dievaluasi, bukan potensi hal serupa terjadi di masa yang akan datang terbuka. Untuk itu, evaluasi yang dibarengi investigasi dia harap berjalan dengan baik. Sehingga masalah yang ada tidak hanya dapat ditemukan, melainkan juga bisa dicarikan solusinya.
Mabes TNI, TNI AL, maupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menjanjikan evaluasi dan investigasi tersebut. Bahkan, Kemhan telah mengiyakan modernisasi alutsista secara total. Prabowo Subianto yang duduk sebagai menteri pertahanan (menhan) menyampaikan komitmen tersebut secara terbuka. Dia ingin alutsitsa TNI dibenahi sesegera mungkin. Baginya, modernisasi alutsista sudah mendesak.
Dari Istana, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI AL yang menjadi awak kapal selam KRI Nanggala-402. "Pengabdian saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia," tuturnya. Jokowi menyampaikan bahwa atas dedikasi dan pengabdian 53 prajurit TNI tersebut, negara memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tanda kehormatan berupa Bintang Jalasena kepada para prajurit Hiu Kencana itu. "Bagi putra dan putri yang ditinggalkan, pemerintah menjamin pendidikan mereka hingga S1," katanya. Presiden pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada TNI, Polri, Basarnas, Bakamla, BPPT, dan KNKT serta seluruh unsur yang telah berupaya maksimal dalam menemukan KRI Nanggala 402.
Tidak lupa, Jokowi menghanturkan terima kasih dan penghargaan atas bantuan dari negara-negara sahabat dalam upaya pencarian selama beberapa hari terakhir. Soal kelanjutan operasi pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala-402, pemerintah juga TNI AL belum menyampaikan kepastian terkait dengan evakuasi para korban dari dasar laut.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memaksakan diri meski sangat ingin evakuasi dilakukan. Sebabnya, tidak lain karena TNI butuh bantuan banyak pihak untuk melaksanakan keinginan tersebut. "Pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan ISMERLO, International Submarine Escape and Rescue Liaison officer untuk mengupayakan langkah selanjutnya. Hal ini diperlukan karena untuk mengevakuasi KRI Nanggala-402 tentunya diperlukan kerja sama internasional," beber Hadi.
Sementara itu, menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi mengenai jaminan pendidikan bagi putra dan putri prajurit KRI Nanggala-402, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Termasuk bantuan lainnya seperti bantuan kesejahteraan dan psikologi keluarga korban.
