Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim menjadi salah satu strategi untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Sebab, pembangunan itu akan banyak mengundang investasi dan membuka jutaan lapangan kerja bagi masyarakat.
JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, setelah dimulainya pembangunan (groundbreaking) untuk IKN, akan terjadi penyerapan 100 ribu tenaga kerja pada tahun pertama pembangunan.
“IKN ini sebenarnya masuk salah satu untuk strategi pemulihan ekonomi kita menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Fadjroel, seperti dilansir dari Antara, Kamis (22/4) lalu.
Menurut rencana induk (masterplan) yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), lanjut Fadjroel, pembangunan ibu kota baru akan menyerap lima juta tenaga kerja hingga 2045.
“Dengan IKN, investasi masuk, penciptaan lapangan kerja terjadi dan itu akan bisa menjadi salah satu simpul untuk mengatasi ekonomi Indonesia yang sedikit merosot di masa pandemi,” kata Fadjroel.
Mengenai anggaran pembangunan IKN, Fadjroel menyatakan, hanya satu persen dari total anggaran sekitar Rp 500 triliun yang berasal dari anggaran fiskal APBN. Sisa kebutuhan anggaran akan dipenuhi dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan.
“Insyaallah mungkin menyerap cukup besar sekitar Rp 500 triliun, di mana hanya satu persen yang dari APBN. Selebihnya berasal dari berbagai sumber dengan berbagai metode pembiayaan,” terang Fadjroel.
Fadjroel mengatakan, pemerintah mengharapkan groundbreaking IKN baru bisa terealisasi pada 2021. Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pada 17 Agustus 2024, upacara peringatan kemerdekaan RI bisa dilakukan di ibu kota baru.
Sementara itu, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) akan terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk menyongsong rencana perpindahan IKN baru pada 2024.
“Tahun lalu, kami sudah melakukan berbagai pelatihan keterampilan untuk menyambut IKN. Tahun ini tetap konsentrasi pada pelatihan peningkatan kapasitas SDM,” ujar Tenaga Ahli Bupati PPU Aji Sofyan Effendi di Penajam.
Pada 2020, setidaknya terdapat 1.109 peserta yang mendapat pelatihan berbasis kemasyarakatan, termasuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan Industri (BLKI) Balikpapan.
Dari jumlah peserta pelatihan sebanyak itu, terdapat 45 jenis pelatihan yang diselenggarakan pemerintah desa melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan berkompeten. Sebanyak 45 jenis pelatihan berbasis kemasyarakatan dan kompetensi.
Aji yang juga Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unmul Samarinda menjelaskan, tahun ini, Pemkab PPU pun telah memprogramkan berbagai jenis pelatihan menyambut IKN baru.
