JAKARTA– Persebaran virus SARS-CoV-2 mempercepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital. Baik yang berkaitan dengan belanja, kredit, maupun transaksi perbankan. Tidak heran jika PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan volume transaksi lewat kanal digitalnya selama triwulan I tahun ini.
Hingga Maret lalu, total nilai transaksi digital BSI mencapai Rp 40,85 triliun. Capaian tersebut naik 82,53 persen secara tahunan. Transaksi melalui aplikasi BSI Mobile mendominasi sebesar Rp 17,3 triliun (selengkapnya lihat grafis).
’’Akumulasi transaksi dari platform tersebut mencapai 14,65 juta kali. Tumbuh 72,35 persen,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi (25/4).
Menurut dia, jumlah yang besar itu terpicu meningkatnya transaksi nasabah selama pandemi Covid-19. Apalagi, BSI Mobile tidak hanya menyediakan layanan perbankan atau transaksi finansial. Tapi, juga transaksi yang berkaitan dengan gaya hidup sehari-hari nasabah.
Di antaranya, belanja daring, QRIS (quick response Indonesian standard), top-up pulsa, token listrik, top-up e-wallet, dan pembayaran uang sekolah. Ada juga fitur tabungan dan gadai emas via daring. Untuk aktivitas sosial berbagi kepada sesama, tersedia fasilitas pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf).
Selama Ramadan, penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran ziswaf mencapai Rp 4,7 miliar. ’’Pengembangan ekosistem digital produk dan fitur akan terus dilanjutkan sehingga dapat dimanfaatkan nasabah dan masyarakat luas,” ungkap Hery.
BSI juga aktif meningkatkan inklusi keuangan syariah di masjid dan pesantren. Salah satunya di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta. ’’Pada kesempatan ini, BSI menyalurkan KUR (kredit usaha rakyat, Red) senilai Rp 1,55 miliar,” imbuhnya.
Bersinergi dengan perusahaan induk dan pemerintah, BSI bercita-cita menjadi satu di antara 10 bank syariah terbesar dunia. Utamanya dari sisi kapitalisasi pasar dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Per Desember 2020, total aset BSI mencapai sekitar Rp 240 triliun. Modal intinya lebih dari Rp 22,60 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp 210 triliun dan total pembiayaan sedikitnya Rp 157 triliun.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso menyatakan bahwa market share alias pangsa pasar produk lembaga keuangan syariah di Indonesia masih kecil. Padahal, sektor keuangan syariah terus tumbuh. Karena itu, produk keuangan syariah harus mampu memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Tujuannya, mengerek market share.
’’Produk syariah tidak lebih baik kualitasnya daripada produk konvensional. Dan, harganya juga tidak lebih murah. Sulit meyakinkan masyarakat bahwa produk syariah itu punya value,” beber Wimboh.
Untuk itu, OJK membuat road map pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ada tiga poin yang ditekankan. Yakni, menguatkan lembaga keuangan syariah melalui permodalan dan sumber daya manusia (SDM), integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital, dan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan riset.
Menurut Wimboh, tantangan terbesarnya adalah membuat masyarakat lebih memahami produk dan bisnis keuangan syariah. Selain itu, mengintegrasikan ekosistem keuangan syariah dengan industri halal juga memerlukan strategi khusus. Mulai memperkuat dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah dari hulu ke hilir sampai mendorong lembaga jasa keuangan syariah dalam pembangunan kawasan industri halal. Termasuk inisiatif bank wakaf mikro (BWM).
Jika integrasi itu tercapai, akan tercipta produk bank syariah yang murah dan berkualitas. ’’Sehingga indikator market share juga akan naik,” ungkapnya.
Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G. Talattov mengatakan, tantangan perbankan syariah adalah penetrasinya dalam masyarakat. ’’Merebut dalam tanda kutip segmen pasar nasabah bank konvensional,” ujarnya.
