MANAGED BY:
SENIN
20 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | SAMARINDA | PRO BISNIS | KALTIM | OLAHRAGA | HIBURAN | LIFESTYLE | KALTARA

KOLOM PEMBACA

Sabtu, 24 April 2021 16:02
Industri Halal: Mengapa Harus Sertifikasi Halal?
Maisyarah Rahmi

/// KIRIAN

GEMA RAMADAN

Oleh: Maisyarah Rahmi HS Lc MA PhD

Dosen Fakultas Syariah IAIN Samarinda

PERKEMBANGAN ekonomi syariah telah mengantarkan banyak inovasi baru. Bukan hanya lembaga keuangan dan bisnis syariah yang berkembang, kini industri halal juga menjadi salah satu tren hidup dalam masyarakat. Halal life style yang mulai digaungkan, mengajarkan masyarakat, bahwa produk yang dikonsumsi tidak cukup hanya dengan “thayyib” yaitu baik bagi tubuh, melainkan juga harus “halal” yang ditandai dengan sertifikasi halal dan pencatuman logo halal pada kemasannya.

Lantas, apa itu sertifikasi halal? Mengapa kini sertifikasi halal sangat booming? Bukan hanya di kalangan pebisnis makro, kini kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun diwajibkan sertifikasi halal. Bahkan, industri halal menjadi salah satu potensi pengembangan ekonomi syariah.

Fenomena berawal dari transformasi kebiasaan hidup masyarakat. Kini ramai ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak sendiri di rumah. Sehingga membeli makanan dan minuman sudah jadi solusinya. Berbeda dengan kebiasaan ibu-ibu zaman dulu yang lebih suka memasak sendiri dan memilah bahan-bahan makanan yang alami dan halal.

Misal, seorang ibu yang ingin membuat kue mangkok maka bahan yang diperlukan adalah tepung beras, gula merah/gula pasir, ragi, garam, air kelapa, serbuk cokelat, atau air perasan air suji atau daun pandan untuk memberi warna, serta perasa vanila dari buah vanili. Semua bahan-bahan tersebut adalah halal.

Kebiasaan membeli makanan ini dipengaruhi banyak hal, antara lain kemudahan mendapatkan produk makanan tersebut. Selain mudah untuk mendapatkannya di pasar tradisional, pasar modern bahkan pasar online, produk yang dijajakan pun sangat beraneka ragam pilihannya. Bahkan dijual dengan harga yang bersaing.

Hal itu yang kemudian mengharuskan para pedagang berpikir cerdas untuk mempromosikan produknya dengan penampilan, tekstur, rasa dan warna yang menggugah selera konsumennya, serta menawarkan harga yang relatif murah.

Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan membeli makanan jadi. Tetapi, bagaimana memastikan makanan yang dibeli tersebut halal yang menjadi kemestian. Perkembangan teknologi pembuatan pangan dan bahan olahan makanan ternyata berdampak pada status kehalalan produk pangan tersebut. Pada beberapa kasus ditemukan terdapat bahan-bahan yang semula halal menjadi diragukan atau syubhat karena proses olahannya.

Contohnya, pedagang yang ingin membuat kue mangkok, menggunakan gula pasir yang putih bersih bahkan tak jarang ada yang menggantikannya dengan pemanis buatan yang tidak thayyib atau yang perlu dikritisi kehalalannya. Perlunya mengkritisi kehalalan gula pasir yang putih bersih dan pemanis buatan tersebut adalah karena proses pemutihan atau permurniannya yang sering menggunakan tulang hewan yang perlu dikaji kehalalannya.

Selain itu, mereka mengganti pewarna kue dengan pewarna yang tidak diperbolehkan seperti rhodamin B, pewarna untuk tekstil, atau pewarna alami yang tidak stabil disalut dari gelatin tulang atau kulit babi. Begitupun vanilanya, mungkin saja mengandung senyawa civetton yang berasal dari binatang buas sejenis kucing hutan yang disebut civet.

Inilah yang kemudian menjadikan konsumen muslim harus berhati-hati dalam memilih dan memilah produk halal, mungkin saja bahan dasarnya halal, namun bahan olahannya yang tidak halal atau masih diragukan kehalalannya. Maka diperlukan sertifikasi halal, yang bertujuan memastikan kehalalan makanan terutama bagi konsumen muslim yang diwajibkan mengonsumsi makanan yang halalal thayyiban yaitu makanan yang halal dan baik.

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk yang dibuktikan dengan pencatuman logo halal pada kemasan produk halal, dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralisasi citra negatif yang diasosiasikan konsumen muslim pada suatu produk.

Di Indonesia, sertifikasi halal dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LLPOM-MUI) yang tersebar di seluruh perwakilan provinsi di Indonesia. Sejak penerapan undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam menerapkan sertifikasi halal, maka yang bergerak menangani jaminan produk halal di Indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, dan perwakilan Satuan Tugas BPJPH di setiap provinsi di Indonesia. Proses pengajuan sertifikasi halal kini dikelola oleh BPJPH, dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh LPPOM-MUI, serta yang menerbitkan sertifikat adalah MUI.

Sertifikasi halal menjadi wajib sejak diterapkannya UU JPH sejak 2019. Pemerintah menetapkan target pencapaian dan pengembangan industri halal ini sampai 5 tahun ke depan yaitu pada 2023 diharapkan produk yang beredar di pasar semuanya akan diwajibkan sertifikasi halal. Hal itu sesuai mandat UU JPH Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Setiap produk yang beredar wajib bersertifikasi halal”.

Pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen muslim. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal, maka akan berdampak positif bagi masyarakat muslim, terutama ketika membeli makanan jadi, ataupun siap saji.

Karena dengan adanya label halal, membuktikan dan menjamin bahwa bahan dasar serta bahan olahan yang digunakan produsen dalam membuat produk makanan adalah sudah teruji oleh lembaga pemeriksa halal. Sehingga aman dan halal untuk dimakan.

Selain aturan undang-undang, kewajiban mengonsumsi makanan halal juga telah ditetapkan dalam Islam, berdasarkan hukum yang telah ada bahwa makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan. Maka sebagai muslim haruslah selalu memerhatikan segala makanan, minuman yang dikonsumsi agar terjamin kehalalannya.

Karena walaupun pada dasarnya semuanya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, namun seorang muslim harus memastikan bahwa makanannya tidak mengandung makanan yang diharamkan seperti; daging babi, bangkai, darah, binatang buas, bertaring, ular, kodok, dan lain-lain yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis.

Permasalahan utama yang sering terjadi adalah bahan dasar halal, namun bahan olahan yang tidak halal, atau bahan yang syubhat, serta proses olahan yang masih diragukan kehalalannya. Hal itu dibuktikan dengan munculnya produk-produk yang tidak bersertifikasi halal dan mengandung babi, dan zat berbahaya lainnya.

Bahkan, pernah ditemukan bahan dasar produk yang tidak halal, seperti bakso yang terbuat dari daging kucing atau tikus, dan lain-lain. Fakta ini yang menjadi penyebab utama mengapa produk yang beredar sekarang penting untuk bersertifikasi halal. Demi kenyamanan dan ketenangan konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan maupun minuman yang beredar di pasaran.

Berkemasan maupun tidak berkemasan, olahan industri rumah tangga maupun pabrik, usaha makro maupun mikro, produk makanan maupun minuman, semuanya diwajibkan sertifikasi halal. Sehingga pada akhirnya produk tersebut dapat dikonsumsi dengan aman, nyaman oleh konsumen muslim.

Nantinya, bukan hanya produk pangan yang bersertifikasi halal, kosmetik, obat-obatan bahkan sandang, alat transportasi dan kontainer pun secara bertahap akan diwajibkan sertifikasi halal. Di sinilah bermula peluang bisnis syariah, terutama di bidang industri halal dapat dikembangkan. Indonesia menjadi salah satu kiblat industri halal di dunia.

Negara mayoritas muslim, sangat kaya dengan makanan dan minuman yang khas serta memiliki cita rasa yang istimewa. Begitu pula hasil bumi, yang subur dan beraneka ragam, banyak sekali potensi pengembangan industri halal di Indonesia, bahkan Kaltim. Terutama pada industri pangan, fashion muslim, wisata halal, dan kontainer halal. Sehingga dapat menjadi produsen industri halal dunia.

Di samping itu, faktor utama yang harus dibangun adalah kesadaran pelaku usaha, konsumen dan juga pemerintah dalam usaha mengembangkan industri halal di Indonesia, terkhusus Kaltim sebagai calon Ibu Kota Negara Indonesia. (ndu/k8)


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 10:15

Banjir Memang Bukan Preman

Pernyataan menarik diungkapkan Wali Kota Samarinda Andi Harun ketika menjadi…

Rabu, 15 September 2021 12:54

Ketika Bupati Menerima Honor Makam Covid-19

Dewi MurniPraktisi Pendidikan di Balikpapan Jagat maya pemberitaan nasional gaduh…

Selasa, 14 September 2021 11:22

Banjir Melanda Benua Etam

HAkhmad Sirodz     Ketua Takmir Masjid Nuruz Zaman Loa Bakung  …

Senin, 13 September 2021 13:43

Kunci Sukses Pembangunan IKN

Oleh: Dr Isradi zainal Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Sekjen…

Jumat, 10 September 2021 13:13

Sehat, Kuat, dan Olahraga

Bambang Iswanto Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  …

Jumat, 10 September 2021 12:32

Eksistensi Radio di Pusaran Kompetisi

Andi Muhammad Abdi Komisioner KPID Kaltim     Genap 76…

Kamis, 09 September 2021 10:36

Asa Pariwisata Kaltim

Oleh : Siswandi, Statistisi Ahli Muda di BPS Kutai Timur  …

Selasa, 07 September 2021 10:57

Efektivitas Daring yang Dipertanyakan

Mohammad Salehudin Dosen UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda   …

Selasa, 07 September 2021 10:29

Hapus Dikotomi Kominfo dan Humas

Oleh: Abd Kadir Sambolangi SS MA, Plt Kabag Protokol dan…

Selasa, 07 September 2021 10:15

Membaca Dominasi Koalisi Pemerintah

Oleh: Miftah Faried Hadinatha Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM asal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers