Jauh dari hiruk pikuk keramaian, Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar, menyimpan berbagai potensi. Tak hanya di darat, tapi juga di laut. Apalagi kantor perwakilan pemerintah pusat sudah ada di sana. Salah satunya, KUPP Kelas II Tanjung Santan.
TENGGARONG–Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Tanjung Santan agak tersembunyi. Berhadapan langsung dengan selat Makassar, serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur pelayaran internasional.
Dari kejauhan di lepas pantai juga terlihat kapal vessel raksasa yang siap menerima bongkar muat batu bara dari kapal-kapal ponton. Lokasinya berada di area shift to shift (STS) Muara Berau.
Untuk diketahui, STS Muara Berau telah diajukan perubahan namanya oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menjadi STS Muara Badak. Perputaran uang atas aktivitas di laut diprediksi mencapai ratusan miliar rupiah per bulan.
Itu bisa dihitung dari kapal yang berlayar di ALKI II dan aktivitas bongkar muat batu bara di perairan lepas yang berhadapan dengan garis pantai Marangkayu. Di sinilah peran KUPP Kelas II Tanjung Santan.
Di antaranya, memastikan keselamatan hingga keamanan aktivitas pelayaran di sekitar lokasi tersebut. Kantor perpanjangan tangan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan itu bukan satu-satunya perwakilan pemerintah pusat di Marangkayu.
Ada juga kantor Navigasi Kelas I Samarinda, yang juga di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Lokasinya berdampingan dengan Kantor KUPP Tanjung Santan. Bekas kejayaan Kecamatan Marangkayu lainnya, juga ditandai adanya eks kantor bea cukai dan Bandara Tanjung Santan yang dulunya dikelola oleh perusahaan migas. Namun, keduanya kini sudah tak lagi aktif.
Saat ditemui Kaltim Post, Kepala KUPP Tanjung Santan Supriadi menyebutkan, saat ini pegawai KUPP berjumlah tujuh orang. Ditambah empat honorer dan satu kepala kantor. Keberadaan KUPP Tanjung Santan, bahkan lebih dulu berdiri daripada KSOP di Bontang.
Urusannya kala itu, sebatas beririsan dengan aktivitas perusahaan migas. Puluhan tahun berdiri, peran KUPP Tanjung Santan semakin besar untuk mencari pengelolaan pemasukan negara. Termasuk munculnya tiga terminal khusus di tepi darat Marangkayu.
Selain memastikan aktivitas pelayaran dan kepelabuhan bisa berjalan dengan aman, keberadaan KUPP diharapkan bisa menjadi pemasukan negara. Salah satunya melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Saat ini, setidaknya terdapat tiga terminal khusus di sekitar wilayah kerja KUPP Tanjung Santan. Secara geografis, pelabuhan di kawasan Marangkayu masih mengikuti kondisi pasang surut air. Pada saat air laut surut, kapal tidak bisa melintasi sungai di Marangkayu.
Sehingga, keberadaan KUPP salah satunya memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran dan kepelabuhan tersebut. “Sehingga, keberadaan syahbandar di sini juga bisa menciptakan kebutuhan ekonomi yang lancar. Juga menggali potensi pemasukan negara,” kata dia.
Pengelolaan aktivitas di perairan tersebut, kata dia, juga ada dikelola pihak tertentu yang tidak menjadi pemasukan negara. Secara perlahan, lanjut dia, sejumlah kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dilakukan untuk mengambil alih pungutan untuk negara.
