AKTIVITAS perekonomian di pesisir Kecamatan Marangkayu menjadi perhatian legislatif. Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap dampak aktivitas ekonomi di perairan laut terhadap masyarakat setempat.
Menurut dia, selama ini terdapat kondisi ironi pada kehidupan masyarakat di pesisir Kukar. Khususnya di Kecamatan Marangkayu yang berhadapan langsung dengan wilayah ALKI II, serta STS Muara Berau.
Mestinya, kata Faisal, aktivitas hilirisasi bongkar muat batu bara dan proses pengangkutan tersebut, tak hanya memberikan iming-iming pemasukan negara. Melainkan juga efek ekonomi secara langsung bagi warga sekitar.
Misalnya, selama ini aktivitas bongkar muat batu bara justru tidak melibatkan secara langsung masyarakat setempat. Pasalnya, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang digunakan bukan yang dinaungi oleh KUPP Kelas II Tanjung Santan.
Legislatif, kata dia, sedang melakukan kajian terhadap pembentukan TKBM tersebut. “Paling tidak, ada upaya agar masyarakat setempat juga bisa sejahtera. Tidak hanya menjadi penonton, bahkan ibarat tikus mati di lumbung padi,” katanya.
Terlebih dalam kondisi merosotnya APBD Kukar, pemerintah daerah juga perlu kreatif dalam menyambut potensi-potensi tersebut.
Senada dengan Faisal, Anggota DPRD Kaltim dapil Kukar Baharuddin Demmu mengharapkan Pemkab Kukar turut proaktif dalam menyambut bola atau potensi perekonomian di Kecamatan Marangkayu.
Apalagi, sebagian aktivitas di perairan Marangkayu masuk pengawasan dan pengelolaan KSOP Samarinda. Sehingga, keterlibatan secara langsung masyarakat Kukar terbilang minim.
“Kita akan bahas dan perjuangkan untuk membuat masyarakat Marangkayu juga terlibat dan merasakan dampak ekonomi yang ada,” terangnya. (qi/kri/k8)
