SAMARINDA-Pemprov Kaltim-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beda pendapat terkait pembelajaran tatap muka (PTM). Gubernur Kaltim Isran Noor meminta agar sekolah tatap muka yang direncanakan pemerintah pusat dilaksanakan Juli nanti ditunda.
Wakil Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim Abdul Rozak Fachruddin menuturkan, keputusan pemerintah pusat itu disampaikan dengan membuat regulasi atau aturan-aturan yang sudah dituangkan untuk dipedomani. "Namun, untuk pelaksanaannya di lapangan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada daerah," kata kepala SMA 17 ini. Sehingga, apakah pemerintah daerah mau PTM atau tidak, bergantung kepala daerahnya. Untuk jenjang TK, SD, dan SMP, kewenangannya ada di wali kota atau bupati. Sementara sekolah luar biasa, SMK dan SMA adalah kewenangan gubernur.
"Bisa saja nanti di suatu daerah itu ada yang berbeda. Ada yang masuk dan ada belum, terutama SMA, SMK, atau SLB yang kewenangannya ada di gubernur. Sedangkan TK, SD, SMP yang kewenangannya ada di wali kota atau bupati," jelasnya. Secara pribadi, kata Rozak, setuju dengan sikap gubernur Kaltim. Pembelajaran tatap muka akan lebih baik jika dilakukan ketika pandemi memang benar-benar berakhir. Sebab, ketika sekolah tatap muka diberlakukan dan pandemi masih ada, sekolah harus benar-benar memerhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster sekolah.
"Kalau saya berpendapat, lebih suka pembelajaran tatap muka dilakukan jika pandemi Covid-19 sudah berakhir. Soalnya jika pandemi masih banyak, dan (dilaksanakan) PTM, sekolah akan lebih banyak mengurus prokes (protokol kesehatan), sehingga juga kurang fokus," kata dia. Di sisi lain pembelajaran berbasis online memang menjadi keluhan yang kerap disampaikan orangtua. Harus menyiapkan gawai dan juga kuota, membuat mereka kerap kesusahan. Apalagi, mereka yang masih memiliki anak di jenjang sekolah dasar, harus mengajari anak-anak mereka langsung. Tanpa punya latar belakang pendidikan yang belum tentu mumpuni, orangtua mesti menggantikan peran guru.
Sementara itu, menurut pengamat pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Susilo, kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak biasa. Sebuah kebijakan tidak bisa mencakup untuk keseluruhan. Pasalnya, kondisi tiap daerah berbeda-beda. Namun, diakui, pembelajaran jarak jauh tidak mudah.
Susilo pun mengatakan, pembelajaran saat ini idealnya adalah memacu anak untuk memiliki kemampuan berpikir tinggi. Pasalnya, di masa depan pekerjaan menghitung ataupun menghafal itu akan diambil alih oleh mesin. Namun, saat ini pembelajaran untuk kemampuan berpikir tinggi itu belum bisa diterapkan.
"Ini kasus yang saya perhatikan. Sekarang anak sekolah tidak perlu berpikir berat, tiap soal mereka tinggal buka Google. Jawaban lengkap. Anak-anak bisa ketawa-ketawa karena brainly.co sudah lengkap. Belum lagi, kalau video call, juga tak benar-benar menyimak. Ini perlu perbaikan," sebutnya.
Namun, kondisi di tiap sekolah di tiap daerah itu berbeda-beda. Perlu terobosan atau pelatihan agar proses pembelajaran tetap bisa berjalan efektif. Dalam kondisi ini pun wajar jika mengambil keputusan yang tidak sejajar. Kemampuan guru menciptakan kegiatan belajar-mengajar yang efektif selama pembelajaran jarak jauh itu harus ditingkatkan. Tetapi tak semua guru di Kalimantan Timur melek teknologi. Tidak hanya murid dan orangtua yang tergagap ketika pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Para guru pun harus segera beradaptasi cepat. (nyc/riz/k16)
