BALIKPAPAN-Pembangunan lima bendungan untuk memasok kebutuhan air baku ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terancam menyusut. Dua bendungan yang direncanakan dibangun di kawasan Tahura Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, disarankan agar dibatalkan. Alasannya, dapat merusak lingkungan kawasan tersebut.
Bendungan tersebut adalah Bendungan Safiak dan Bendungan Beruas. “Bendungan yang memberikan dampak lingkungan tinggi tidak dibangun. Kami sarankan seperti itu. Karena merupakan kawasan dengan ekosistem langka sebagai habitat satwa dan pelindung batas sungai,” tutur Sekretariat Tim Koordinasi IKN Hayu Parasati pada focus group discussionPerlindungan Keanekaragaman Hayati dalam rangka Mendukung Implementasi Pembangunan Hijau di Wilayah IKN, Selasa (20/4).
Dia melanjutkan, rekomendasi itu dikeluarkan setelah pihaknya menerima hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) masterplanatau rencana induk IKN. Satu bendungan lainnya dengan rekomendasi sama adalah Bendungan Selamayu di Kecamatan Sepaku. Perempuan berkerudung ini mengatakan, yang perlu dilakukan di kecamatan itu adalah mengembalikan fungsi ekologis daerah aliran sungai.
Hayu Parasati menuturkan, bendungan tersebut juga terletak di Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT 3), sehingga berdampak lingkungan tinggi. Karena itu, KLHS rencana induk IKN juga merekomendasikan agar Bendungan Selamayu tak dibangun.
“Berdasarkan profil wilayah IKN sendiri, kemampuan daya dukung airnya sedang, dan infrastruktur pendukung kebutuhan air di sana cukup rendah, maka peletakan rencana bendungan, ada satu yang tidak boleh terletak di salah satu lokasi,” katanya. Perempuan yang bertugas di Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas ini menerangkan, ketersediaan air baku menjadi pembahasan penting pada pemindahan IKN.
Berdasarkan KLHS rencana induk IKN, Kecamatan Sepaku yang rencana sebagai kawasan inti pusat pemerintahan IKN, memiliki jasa ekosistem penyedia air sedang. Kondisi eksisting pada 2019, sambung dia, menunjukkan rendahnya dukungan infrastruktur dalam mengalokasikan air di IKN baru, sehingga skenario pemenuhan kebutuhan air adalah dengan pembangunan bendungan dan intake Sungai Mahakam.
Menurutnya, penyediaan air baku di IKN baru hingga 2045 masih dapat terpenuhi dengan kondisi surplus melalui rencana infrastruktur air lainnya. Oleh karena itu, direkomendasikan pembangunan pipa transmisi air dari Sungai Mahakam. Opsi ini dianggap realistis untuk memenuhi kebutuhan air baku di IKN baru dan sekitarnya. “Salah satu strategi masterplan IKN, dalam penyediaan kebutuhan air akan sangat memerhatikan apa yang menjadi limitasi ekologis dari lingkungan yang akan menjadi wilayah IKN nanti,” sebutnya.
Diketahui, pembangunan Bendungan Safiak dan Beruas di Kukar dan Selamayu di PPU sebelumnya masuk perencanaan Kementerian PUPR. Saat berkunjung ke Sepaku pada Desember 2019, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bendungan Beruas dan Safiak akan melengkapi sumber air baku IKN yang dipasok dari Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku. Bendungan ini sementara dibangun.
Pemerintah juga akan membangun Bendungan Batu Lepek di Kecamatan Loa Kulu, Kukar, pada 2022 mendatang, sehingga IKN baru direncanakan memiliki lima bendungan. Yakni Bendungan Sepaku-Semoi, Bendungan Batu Lepek, Bendungan Selamayu, Bendungan Beruas, dan Bendungan Safiak. “Kawasan IKN juga akan didukung dengan pembangunan bendungan yang berkapasitas lebih kecil, seperti Bendungan Beruas dan Safiak di Kukar,” kata Basuki.
Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, Bendungan Beruas direncanakan memiliki daya tampung 55 juta meter kubik dengan kapasitas produksi 725 liter per detik. Sementara Bendungan Safiak, bakal memiliki daya tampung 22,65 juta meter kubik dengan kapasitas produksi 1.100 liter per detik. Sementara Bendungan Selamayu masih dalam tahapan kajian. Dikutip dari https://lpse.pu.go.id/, lelang kegiatan Studi Kelayakan dan Penyiapan atau basic design Bendungan Selamayu telah selesai Januari 2021. Penyusunan kajian ini dimenangkan PT Tata Guna Patria, beralamat di Kompleks Plaza Golden Fatmawati, Blok J 8-9, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menelan anggaran yang bersumber dari APBN 2021 sebesar Rp 8,527 miliar. (kip/riz/k16)
