KUALA LUMPUR– Tagar #kerajaangagal dan #Agong tengah trending di jagat Twitter di Malaysia. Biasanya disertai dengan kritik terkait vaksinasi yang ditujukan kepada pemerintah serta Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah. Penduduk marah karena mereka dirasa tidak adil akibat penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Dua tagar itu sudah dipakai lebih dari 10 ribu kali.
’’Apakah raja kita tercinta diam-diam melakukan vaksinasi untuk dirinya dan teman-temannya dan dengan bantuan #kerajaangagal berusaha untuk tutup mulut?’’ ujar salah satu pengguna Twitter Zhan H. seperti dikutip The Straits Times.
Kritik yang bermunculan itu bermula dari unggahan kanal berita Asia Sentinel. Mereka menulis bahwa Sultan Abdullah, Menteri Luar Negeri Hishammuddin Hussein, dan Jaksa Agung Idrus Harun sudah divaksin dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab (UEA) Januari lalu. Mereka bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Mereka dikabarkan menggunakan vaksin Sinopharm buatan Tiongkok. Padahal, vaksin tersebut tidak memiliki persetujuan penggunaan di Malaysia.
Tak cukup sampai di situ, raja juga membawa pulang 2 ribu dosis vaksin untuk keluarga dan teman-temannya. Berita itu langsung disanggah oleh Menteri Kesehatan Malaysia Adham Baba. ’’Dari mana penulis mendapatkan sumber beritanya? Dia mencoba menciptakan persepsi negatif pada Malaysia,’’ tegas Adham seperti dikutip The Malaysian Insight. Dr Hanafiah Harunarashid yang dituding sebagai orang yang menyuntikkan vaksin juga membantah tudingan netizen.
Pemerintah dan semua yang terlibat boleh membantah, tapi bukti sudah terbuka. Sebelum ramai kritik itu, Permaisuri Agung Tunku Azizah Iskandar mengunggah status di akun Instagram-nya. Yaitu, dia sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19. Gara-gara kritik yang meluas, unggahan itu sudah dihapus. Beberapa pengikut Tunku Azizah meminta klarifikasi, tapi dia memilih bungkam.
Akun Instragram pribadi permaisuri yang selama ini dihandel oleh @airtangan_tunkuazizah dua hari ini tidak bisa diakses. Kemungkinan akun tersebut sudah dihapus.
Sentimen terhadap pemerintah kian negatif karena ada standar ganda untuk pejabat pemerintah. Penduduk didenda cukup banyak dan bahkan bisa dipenjara jika melanggar protokol kesehatan. Di sisi lain, para politikus diperlakukan berbeda. Padahal, meski protokolnya sangat ketat, angka penularan Covid-19 di Malaysia terus meroket. Selama lima hari terakhir, angka penularan harian mencapai lebih dari 2 ribu kasus.
Tokoh oposisi Anwar Ibrahim menuding pemerintah mempersulit pihak swasta dan negara bagian untuk mendapatkan vaksin dari produsen. Misalnya saja pemerintah Selangor yang harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan persetujuan membeli 2 juta dosis vaksin. Padahal, alokasi dana sudah siap. Hal serupa juga dialami Sarawak. ’’Pemerintah federal tidak perlu menjadi entitas yang membeli dan mengelola setiap dosis,’’ tegas Anwar kemarin (20/4) seperti dikutip Channel News Asia. (sha/c17/bay)
