Menjelang akhir April 2021, belum ada proyek fisik yang dikerjakan Pemkab Paser. Hal itu dipertanyakan unsur pimpinan DPRD Paser karena dinilai sangat lamban. APBD Paser 2021 diketok 27 November 2020, mestinya kegiatan efektif dimulai Januari 2021.
TANA PASER–Wakil Ketua DPRD Paser Abdullah mengatakan, keterlambatan ini bakal menimbulkan efek domino bagi daerah. Termasuk perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
Abdullah membandingkan dengan daerah tetangga, Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan yang sejak bulan lalu melelang pekerjaan fisik. “Ada apa ini, jika pembangunan berjalan lancar, perputaran ekonomi juga bisa tumbuh,” kata Abdullah saat bertemu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Paser Hasanuddin, Selasa (20/4).
Menanggapi pertanyaan Abdullah, Hasanuddin menjelaskan proyek terlambat karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa belum selesai direvisi. Jadi, pihaknya belum berani memulai kegiatan. Baik lelang maupun penunjukan langsung (PL).
Tapi, menurut dia, seluruh dokumen perencanaan sudah disiapkan untuk lelang dan PL. “Tinggal menunggu surat resmi revisi Perbup tentang SSH Barang dan Jasa tersebut,” terang Hasanuddin.
Disebutkan, sejauh ini baru proyek infrastruktur dari dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dilelang sejak Desember 202O oleh Dinas PUTR Paser. Karena untuk DAK memang bisa lebih dulu dilelang. Ada sekitar enam paket pekerjaan dari DAK dengan total nilai sekitar Rp 60 miliar.
Dari sejumlah paket itu, mayoritas pembangunan jalan di beberapa kecamatan. “Rencananya, sebelum Lebaran sudah ada yang tayang. Ini terhambat juga karena belum klirnya standar satuan harga,” kata Hasanuddin.
Sementara untuk proyek dari APBD Paser 2021, kata dia, diperkirakan baru bisa mulai dikerjakan setelah Lebaran atau Idulfitri 1442 Hijriah. (jib/kri/k8)
