SAMARINDA- Pemprov Kaltim mengajak seluruh pimpinan perbankan, baik BUMN maupun swasta untuk turut berkontribusi bagi peningkatan perekonomian para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbankan diminta untuk tidak mempersulit pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kaltim. Sebab, UMKM merupakan ujung tombak perekonomian di Bumi Etam.
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, UMKM merupakan daya paling utama untuk mendorong perekonomian di daerah maupun nasional. Meski memiliki kontribusi sangat kecil pada pertumbuhan ekonomi, tapi UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Namun, UMKM tidak bisa maju tanpa ada pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan. Kalau UMKM ingin naik kelas, mereka pasti membutuhkan pembiayaan. “Perbankan baik dari BUMN maupun swasta harus bisa mempermudah akses pembiayaan UMKM sehingga percepatan kinerja bisa terjadi. Perbankan berperan penting dalam membantu perkembangan UMKM di Kaltim,” katanya, Senin (19/4).
Isran menjelaskan, setiap kota dan kabupaten di Kaltim tentu memiliki produk unggulan masing-masing dan memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Dari kekhasan itulah kreativitas tertuang dalam berbagai produk kerajinan unggulan yang dihasilkan. Untuk mengembangkan produk-produk tersebut, para pelaku UMKM harus mendapatkan dukungan dari perbankan.
Bisa berupa bantuan permodalan, konsultasi dan pemasaran produk baik dalam maupun di luar daerah. “Walaupun pandemi Covid-19 masih terjadi saat ini dan tidak tahu kapan akan berakhir, usaha apapun harus terus dilakukan demi berjalannya roda perekonomian di daerah. Termasuk membantu permodalan UMKM di daerah,” tuturnya.
UMKM di masa pandemi saat ini sangat dibutuhkan bagi daerah maupun Indonesia secara umum, karena dengan dukungan dan kerja sama yang dilakukan pihak dinas instansi terkait, maupun dengan perbankan, tentu diharapkan perekonomian daerah semakin bangkit dan meningkat akibat dampak pandemi Covid-19.
Perbankan juga harus membantu pelaku UMKM di Kaltim agar bisa menuju elektronifikasi dalam bertransaksi keuangan, sehingga terus maju dan berkembang. Tidak lain untuk mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pelaku UMKM dari tunai menjadi nontunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan.
“Selain itu juga elektronifikasi pada UMKM lewat pembayaran nontunai juga mendukung pencegahan penularan Covid-19, sehingga perbankan harus menjadi garda depan dalam mendukung permodalan, serta perubahan transaksi keuangan UMKM di Kaltim,” pungkasnya. (ctr/ndu/k15)
