SAMARINDA–Kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran pada 6–17 Mei, memukul sektor transportasi yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kaltim. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kaltim Ambo Dalle mengatakan, kondisi saat ini memang lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu. Tetapi, hal itu bukan berarti kondisi para pekerja sektor angkutan darat di Kaltim membaik.
"Kondisinya memang masih berat. Tetapi memang lebih baik dibandingkan tahun lalu," kata Ambo. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya hanya bisa bersabar dengan kebijakan pemerintah. Jika tahun-tahun sebelumnya jelang Lebaran adalah masanya pengusaha angkutan darat meraup untung lebih, namun tahun ini jadi kali kedua mereka harus gigit jari. Diakui Ambo, dalam setahun belakangan kondisi bisnis transportasi darat tidak banyak berubah. Tak sedikit yang jadi korban karena lesunya angkutan darat.
Banyak mereka yang sebelumnya bekerja di sektor angkutan darat, beralih profesi. Ada yang memilih menjadi buruh atau petani, karena pekerjaan di sektor angkutan darat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan mereka. "Mungkin yang sudah beralih profesi masih di bawah 50 persen," katanya. Tetapi, hal ini mengindikasikan bahwa sektor angkutan darat, belum mampu memenuhi kebutuhan perut mereka. Meski disebut ada kemungkinan penumpang membeludak sebelum pembatasan pada 6 Mei. Sementara itu, menindaklanjuti kebijakan Kementerian Perhubungan yang meniadakan mudik Lebaran pada 6–17 Mei, Pemkot Balikpapan akan melakukan penyekatan di pintu masuk Balikpapan via jalur darat. Pemkot Balikpapan sedang menyiapkan skema penjagaan pada titik kedatangan di Balikpapan Utara maupun Balikpapan Timur. Guna mengantisipasi masuknya pemudik.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, pemudik biasanya didominasi pekerja perkebunan sawit maupun pertambangan batu bara yang melintasi Balikpapan untuk pulang ke kampung halamannya. “Kalau tidak ada kegiatan kapal dan pesawat, yang patut diwaspadai adalah masyarakat yang bekerja di hutan, tambang batu bara yang belum tentu mendengar pengumuman itu,” katanya kemarin. Ketua DPD Partai NasDem Balikpapan ini mengungkapkan, berdasarkan pengalaman momentum mudik Lebaran beberapa tahun yang lalu, Pelabuhan Semayang dipenuhi oleh para pemudik dari luar Balikpapan.
Sehingga, ketua Satgas Penanganan Covid-19 Balikpapan ini mempertimbangkan pengawasan pada titik masuk Balikpapan. Seperti di Kilometer 23, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Maupun di Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur. Seperti membentuk posko bersama TNI dan Polri. Jika ada rombongan yang bergerombol dan dicurigai akan mudik, agar bisa dipulangkan. “Bisa seperti itu. Mungkin nanti, ada tim yang mengawasi. Supaya hal seperti itu enggak terjadi. Karena masyarakat tidak tahu, lalu tiba di Pelabuhan Semayang dan menumpuk di sana. Itu yang berbahaya. Seperti itu yang mungkin harus kita antisipasi. Jangan sampai para pemudik sudah datang ke Balikpapan. Padahal kapal melayani,” katanya.
Rizal menegaskan, walaupun secara tegas pemerintah melarang mudik pada 6–17 Mei 2021, sebenarnya secara umum pemerintah mengimbau masyarakat pada suasana Ramadan dan Idulfitri untuk tidak melakukan mudik. Karena kegiatan mudik tersebut, sangat berpotensi menyebarkan Covid-19 di kampung halaman. “Jadi tujuan utamanya itu. Supaya Covid-19 bisa kita isolasi. Kita tekan. Dan yang berangkat tidak membawa Covid-19. Yang didatangi juga tidak terkena Covid-19,” pesannya. (kip/riz/k8)
